Konflik Agraria Dan Keberpihakan Media

Beberapa minggu terakhir, perhatian bangsa Indonesia banyak tertuju pada sejumlah konflik agraria yang sedang mencuat: Mesuji (Lampung), Pulau Padang (Riau), Jambi, dan Bima (NTB). Media massa juga cukup ramai mengangkat kejadian-kejadian itu.

Di satu sisi, publikasi kejadian-kejadian itu cukup membantu kampanye rakyat yang sedang berkonflik. Maklum, berhadapan dengan kekuatan pemodal, kaum tani yang tak punya senjata selain solidaritas dan persatuan ini sangat butuh “dikampanyekan”.

Tetapi, di sisi lain, kampanye berkelanjutan media arus utama banyak berkontribusi dalam pembelokan perjuangan petani itu sendiri. Tidak sedikit polemik, bahkan sikap antipati pembaca, justu muncul melalui teknik penyajian berita ala media arus-utama.

Berikut beberapa catatan mengapa media arus-utama cenderung membelokkan perjuangan kaum tani:

Pertama, media arus-utama menggunakan cara pandang yang lazim dipergunakan oleh pengusa. Sebagai contoh: penguasa menganggap bahwa penduduk yang mengusai tanah tanpa dokumen kepemilikan resmi sebagai “penggarap liar” atau “perambah hutan”.

Cara pandang ini juga menjadi cara-pandang aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, dalam menangani konflik agraria. Makanya, ketika Polri dikerahkan untuk mengusir warga dari lahannya, maka mereka menyebutnya “penegakan hukum”.

Media arus-utama juga sering menggunakan cara pandang ini. Sehingga, ketika rakyat berusaha mempertahankan tanah, maka media arus-utamanya menyebutnya “kerusuhan”, “bentrokan”, dan  lain-lain. Media arus utama juga akrab dengan istilah yang sering dipakai Polisi: unjuk rasa, pendemo, anarkis, dan lain-lain. Padahal, sejatinya kaum tani itu sedang “berjuang” untuk mempertahankan tanahnya.

Media arus-utama juga sering menggunakan istilah “provokator”. Padahal, yang sering disebut provokator itu adalah para penggerak perjuangan rakyat. Orang-orang yang dituduh provokator inilah, dengan mengabaikan kepentingan pribadi, rela berkorban untuk memperjuangkan rakyat yang ditindas itu.

Padahal, istilah “provokator” murni merupakan tafsir aparat keamanan terhadap mereka yang dianggap mengganggu kestabilan politik klas berkuasa. Cara-pandang ini juga dipergunakan oleh penguasa kolonial kepada para “pejuang kemerdekaan”.

Kedua, media arus utama mengaku berpegang pada azas “netralitas”, dan karena itu, mereka pun menganjurkan agar setiap berita harus “cover both side”. Akan tetapi, faktanya mereka tidak netral dalam penggunaan narasumber: seringkali narasumber dari pihak penguasa ditonjolkan ketimbang rakyat.

Di televisi, misalnya, narasumber pemerintah diundang langsung sebagai tamu dalam talk-show, sedangkan narasumber warga biasanya hanya dihubungi via telpon. Porsi bicara narasumber pemerintah terkadang lebih banyak daripada narasumber dari pihak rakyat.

Ada kasus pula dimana media arus utama sudah men-setting segala sesuatunya: mereka sudah mempersiapkan narasumber terbaik dari pemerintah, kemudian diperhadapkan dengan masyarakat awam atau orang-orang tertentu yang tidak faham dengan persoalan sebenarnya.

Ada banyak fakta juga yang memperlihatkan bagaimana pemberitaan di media arus-utama sangat berpihak, meskipun sudah menggunakan standar “cover both side”.  Sebab, ketika berita itu hendak diturunkan dalam bentuk artikel ataupun narasi, maka sudut pandang penulis sangat berpengaruh. Belum lagi, jika pengaruh pemilik media—notabene adalah pemilik modal–sangat berperan dalam menentukan isian pemberitaan.

Ketiga, karena tujuan media arus-utama adalah profit (keuntungan), maka gaya pemberitaan mereka lebih banyak menonjolkan sensasi dan bombastis. Dengan begitu, mereka bisa menaikkan rating, sehingga menambah daya jual dalam pemasaran.

Akibatnya, ketika mereka meliput aksi-aksi petani, maka yang ditonjolkan adalah aspek-aspek sensasionalnya. Sebagai contoh: ketika media arus utama meliput aksi pendudukan petani di DPR, maka yang sering dimunculkan adalah soal taman DPR yang diubah menjadi “WC umum” oleh petani. Sering juga yang diangkat adalah pelibatan anak-anak kecil dalam demonstrasi, seolah-olah para peserta aksi protes kurang menghargai hak azasi anak kecil.

Sementara, pesan utama yang disuarakan oleh aksi protes terkadang tidak mendapat porsi yang banyak, bahkan terkadang tidak dimuat. Inilah yang sering memicu terjadinya apatisme, bahkan sinisme, terhadap aksi-aksi protes.

Keempat, media arus-utama sering mendiskreditkan aksi-aksi protes rakyat. Media arus-utama lebih senang mengangkat bagian-bagian negatif dalam protes, semisal kemacetan atau sampah yang ditinggalkan oleh demonstran, ketimbang mengangkat apa yang menjadi tujuan aksi protes.

Contoh terbaru adalah aksi pendudukan di pelabuhan Sape, Bima. Yang banyak diungkit oleh media arus utama adalah soal dampak negatif akibat aksi pendudukan di pelabuhan tersebut: aktivitas pelabuhan terhenti, banyak penumpang dan barang yang tertumpuk, dan kerugian yang ditanggung pengelola.

Media arus utama tidak mencari-tahu mengapa demonstran menjadikan pelabuhan sebagai sasaran aksi pendudukan. Sebab, dalam banyak kasus, pengunaan objek vital sebagai sasaran aksi adalah untuk menambah tekanan politik. Biasanya, demonstran sudah terlalu sering menggelar aksi protes damai, tapi tidak mendapat respon dengan baik oleh pemerintah.

Dengan demikian, media arus utama tidak sensitif, atau sengaja tidak mau tahu, soal penderitaan yang mesti diderita rakyat akibat perampasan tanah mereka oleh perusahaan swasta.

Kelima, media arus-utama suka membesar-besarkan sesuatu yang kecil dan mengecilkan sesuatu yang besar. Dalam kasus Mesuji, misalnya, media arus utama begitu tertarik membesar-besarkan debat soal keabsahan video soal pembantaian petani Mesuji, tetapi mengabaikan testimoni dan pengakuan rakyat terkait kejadian yang benar-benar mereka rasakan di lokasi konflik.

Kasus lainnya, ketika petani mengikuti aksi protes dengan membawa parang dan sabit, itu terkadang dibesar-besarkan seolah-olah para petani siap melakukan kerusuhan. Padahal, kebiasaan membawa parang dan sabit adalah hal biasa bagi kaum tani. Sabit dan parang adalah perkakas kerja kaum tani.

Sementara hal-hal besar, seperti pembakaran pemukiman petani, penangkapan petani, pembantaian petani, terkadang hanya mendapat pemberitaan kecil. Seringkali, atas nama tata norma dan susila, gambar-gambar keji tentang pembantaian petani tidak boleh dipublikasi luas.

Keenam, media arus-utama sering terjebak dalam reduksionis dan over-generalisasi. Ketika media arus-utama meliput aksi protes kaum tani, karena yang mengikuti demonstrasi hanya sebagian kecil petani, maka diberitakan bahwa demonstrasi itu hanya mewakili segelintir orang.

Padahal, dalam banyak kasus, protes bisa saja hanya dilakukan oleh beberapa orang, tetapi tuntutannya mewakili kepentingan banyak orang. Atau, meskipun seseorang mendukung suatu tuntutan aksi protes, tapi belum tentu ia ikut aksi protes itu karena berbagai alasan.

Dalam kasus lain, banyak kejadian konflik agraria kemudian direduksi menjadi seolah-olah persoalan kekerasan saja. Sementara tuntutan mendasar kaum tani, misalnya soal jaminan atas tanah, tidak tersampaikan baik.

Rudi Hartono

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • fitrijunanto

    peran fungsi dan komitment media massa saat sekarang banyak yang terkikis oleh siapa yang punya modal dan kuasa, kemurnian media telah berpihak pada siapa yang bisa memberi keuntungan nominal..,prespektif yang dibangun media.. agar rakyat dibiarkan untuk tidak “melek baca” sehingga gampang dihebuskan isu agar terjadi konflik antar rakyat… yang diamini oleh “anjing kapital”(yang memegang senjata api)….BERDIKARI tetaplah berada digaris depan dengan memberi wacana positif untuk perjuangan rakyat yang terpingirkan…

  • abdul

    >>>

    beberapa media akan mengarah ke EUFORIA mereka..
    cenderung MEGALOMANIA dan ARTIFISIAL..
    repotnya, justru media yang diharap mejadi penyabung perpanjangan tangan-kata-dan harapan rakyat justru di”Putus” dan disodorkan skenario baru..

    inilah pentingnya rakyat yang masih peduli sesama rakyat.. “RADIO INDEPENDEN” “TELEVISI INDEPENDEN” sampai dengan “FILM INDEPENDEN”

    mari berjuang kawan..

  • ada 2 yg perlu sy komen.
    1.pers harus balik arah ke aturan yg sebenarnya jika itu melenceng. naif bila sebuah media diperalat tuannya.

    2.ada hal yg disebut running news, itu yg patut diketahui masyarakat. biasanya setelah pecah kasus, rentetan pernik2 news masih bisa di angkat sebagai berita, hal ini mgkn yg dianggap sebagian masy tdk fokus ke berita utama.

    maka utk semua hal, idealnya bekerjalah sesuai aturan TUHAN, semua akan terselesaikan.

  • saya curiga…ini ada sutradara. entah dagri/lugri. jika luar negeri ini utk mengocok perut otak indonesia. jika dalam negeri sutradara ini malah mau jadi star utk unjuk kebolehan kelak utk pilpres. busyet! ojo ngono rek, kasihan rakyat. ndagel yo ndagel ning ojo keterlaluan. ingat TUHAN.