Komnas Perempuan: Tes Keperawanan Melanggar Konstitusi

Pelajar-SMU.jpg

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai, tes keperawanan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan bertentangan dengan Konstitusi.

“Tindakan tersebut merendahkan derajat martabat manusia dan bersifat diskriminatif terhadap perempuan,” ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruchah, di Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Menurut masruchah, tes Keperawanan juga dapat berimplikasi memutus masa depan anak perempuan karena tidak dapat melanjutkan pendidikan dan hidup dalam stigma negatif di dalam masyarakat.

Ia menyayangkan tidak adanya penyikapan serius dari pemerintah di tingkat nasional terkait persoalan tersebut. Padahal, usulan tentang tes keperawanan sudah berulang kali diangkat oleh aparat pemerintahan dan anggota lembaga legislatif daerah.

“Hal ini menunjukkan pemahaman yang rendah dari pihak tersebut atas mandat Konstitusi bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah,” tandasnya.

Masruchah menegaskan, tes keperawanan jelas bertentangan dengan Konstitusi, terutama dengan a.l. Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) dan (2), Pasal 28I Ayat (2), dan Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, tes Keperawanan ini juga bertentangan dengan sejumlah landasan hukum nasional lainnya, khususnya Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Masruchah juga menilai,  tes keperawanan tidak dapat menjadi solusi dari prostitusi anak. Prostitusi anak adalah bagian dari tindak perdagangan orang. Dalam konteks itu, undang-undang mewajibkan negara memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Terkait sikap Dinas Pendidikan Prabumulih tetap bersikeras melaksanakan tes keperawanan ini, Komnas Perempuan memberikan empat rekomendasi. Pertama, mendesak pemerintah segera pastikan penyelenggara pendidikan, institusi profesi, juga lembaga masyarakat tidak melakukan tindak kekerasan seksual tersebut.

Kedua, mendesak pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional perlu melarang tes keperawanan diwacanakan, dibuat dalam kebijakan, ataupun dilaksanakan dalam institusi pendidikan.

Ketiga, eksekutif dan legislatif, baik tingkat nasional maupun daerah, perlu tingkatkan pengetahuan dan sensitivitasnya pada isu kekerasan terhadap perempuan agar dapat membuat terobosan kebijakan dan program untuk pencegahan dan penanganan yang komprehensif bagi perempuan (dan anak) korban kekerasan.

Keempat, mengajak masyarakat turut serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan tanggung jawab negara itu, termasuk dengan menolak tes keperawanan.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Zamlan Isnawan

    semua yang berkaitan dengan permasalahan seksual…biasanya menimbulkan pikiran cabul dalam masyarakat………masuk akal juga sih kalau…tes keperawanan itu menimbulkan pro dan kontra …..lagian maslah keperawanan kan bukan permasalahan semua pihak….