Komisi IX DPR Siap Kawal Pertemuan Bipartit PT. Glopac Indonesia

Komisi IX DPR RI akan menugaskan secara khusus dua orang anggotanya untuk memantau dan mengawasi pertemuan bipartit antara direksi PT. Glopac Indonesia dengan serikat buruh.

Dua orang yang akan ditugaskan itu adalah Imam Suroso dari Fraksi PDI Perjuangan dan Arif Minardi dari Fraksi PKS. Pertemuan bipartit itu sendiri dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli mendatang.

Keputusan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara pihak Komisi IX DPR dengan manajemen PT. Glopac Indonesia, Dirjen PHI Menakertrans, dan anggota DPRD Bekasi.

RDPU ini dihadiri oleh 18 anggota Komisi IX DPR RI, diantaranya: Rieke Dyah Pitaloka, Nursuhud, Sri Rahayu, Gandung Pardiman, Hang Ali, Arif Minardi, Oky Asokawati, Imam Suroso, Arif Minardi, dan Subagyo. Ketua Komisi IX DPR-RI, dr. Ribka Tjiptaning, memimpin langsung RDPU ini.

Pesimisme Menjelang Bipartit

Arif Minardi, anggota Komisi IX DPR yang ditugaskan mengawal pertemuan itu, mengaku pesimis bahwa pertemuan itu akan menguntungkan kaum buruh.

“Ini sebenarnya modus PHK baru. Pasti pertemuan Bipartit akan deadlock. Kalau dilanjutkan di PHI pasti buruh akan diPHK. Sudah bisa ditebaklah PHI berpihak kepada siapa”, ucap Arif dengan nada pesimis.

Senada dengan Arif, Hendrik Sirait, kuasa hukum buruh PT GPI, juga pesimis pertemuan itu menguntungkan kliennya. “Para buruh ini  posisi tawarnya rendah. Mereka tidak punya rumah. Nginap di Komnasham aja mau diusir. Mereka juga terancam gugatan pengusaha sebesar  Rp 7,3 milyar karena aksi tanggal 26 Mei 2011 dianggap anarkis,” keluh Hendrik.

Lebih lanjut Hendrik meminta agar Komisi IX  DPR RI serius mengawal proses perjuangan buruh. Ribka dan seluruh anggota Komisi IX menyanggupi. Kalau sampai pada pertemuan Bipartit tanggal 29 Juli 2011 masih gagal dan buruh ditipu lagi, Komisi IX DPR akan menggelar RDPU lagi.

“Mendirikan serikat buruh dijamin oleh UU. Pengusaha tidak boleh melarang. Apalagi memecat para pengurus dan anggotanya. Itu perbuatan melawan UU. Itu Union Busting’”  tegas Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX DPR-RI.

Ia juga meminta kepada Ibu Mirna selaku Dirjen PHI agar mereka membela yang lemah, dalam hal ini adalah kepentingan buruh.

Arif Minardi menasehati Direksi PT Glopac Indonesia  agar setiap perselisihan jangan melibatkan aparat. “Itu khan memakan uang banyak. Itu ibarat lapor kemalingan ayam malah kehilangan kambing. Sebaiknya uang diperuntukan kepada buruh,”  tandas anggota Fraksi PKS yang pernah menjadi aktivis buruh.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut