Koalisi Yang Terancam Retak?

SETELAH melalui penggodokan cukup panjang, partai demokrat, selaku komandan dari koalisi Setgab, telah membuat draft kontrak baru koalisi. Nantinya, kalau draft itu sudah disetujui partai-partai anggota koalisi, maka Pemerintahan SBY-Budiono akan memperbaharui kontrak politik dengan anggota koalisinya.

Kabar keretakan pun berhembus sangat kencang. Salah satu penyebabnya adalah: draft itu menghendaki adanya keseragaman suara anggota koalisi di parlemen. Bagi sebagian analis politik, klausul ini sengaja dibuat untuk “menertibkan” Golkar dan PKS, karena keduanya sering mengambil sikap berbeda dalam bersikap di parlemen.

Adalah sangat menarik, dan tentu saja bukan kebetulan, bahwa kasus yang dijadikan acuan adalah perbedaan sikap Golkar dan PKS dengan mitra koalisinya terkait usulan angket mafia pajak. Dalam kasus yang remeh-temeh seperti itu, partai-partai koalisi sering bersilang pendapat. Tetapi, dalam kasus menghadapi skenario neoliberal dan isu penjajahan asing, terkadang parpol-parpol di parlemen tidak punya perbedaaan signifikan.

Di sinilah letak masalahnya: keseragaman sikap dan kesolidan yang dimaksud oleh koalisi itu untuk apa? Apakah ada hubungannya dengan kepentingan nasional dan seluruh rakyat atau tidak? Dan, ini yang paling penting, kepentingan politik nasional apa yang hendak diperjuangkan oleh koalisi?

Tak masalah jika argumentasinya adalah pemerintahan kuat dan solid, sehingga butuh kontrak baru dalam koalisi. Tetapi, akan menjadi ironis dan sekaligus menyesatkan, jika di satu pihak koalisi dipersolid untuk menopang pemerintahan kuat, sementara di pihak lain pemerintahan kuat ini tidak berdaya menghadapi serangan imperialisme.

Di sinilah pokok persoalannya: perdebatan-perdebatan politik di parlemen masih berputar-putar pada soal remeh-temeh, masih soal mengamankan kepentingan masing-masing golongan politik, bukan pada persoalan pokok bangsa ini: penjajahan asing atau imperialisme.

Padahal, diluar hiruk pikuk pemerintah menata kekuasaannya, pertentangan tajam antara imperialisme dan kepentingan nasional makin tak terhindarkan. Sudah tidak terhitung berapa jumlah kerugian kita akibat eksploitasi asing di segala lapangan ekonomi. Juga, tidak terhitung lagi jumlah pabrik dan aset nasional yang gulung-tikar.

Jika pemerintah menghendaki persatuan diluar kehendak melawan imperialisme itu, maka kita patut mencurigai maksud pemerintah itu. Bukankah WS Rendra, dalam puisinya berjudul “Sajak Pertemuan Mahasiswa” (1977), pernah menuliskan:

ada yang jaya, ada yang terhina
ada yang bersenjata, ada yang terluka
ada yang duduk, ada yang diduduki
ada yang berlimpah, ada yang terkuras
dan kita disini bertanya :
maksud baik saudara untuk siapa?
saudara berdiri di pihak yang mana?

Tentu saja, maksud dari penyeragaman dalam partai koalisi ini adalah untuk memuluskan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena pemerintahannya berwatak neoliberal dan juga agen imperialis, maka penyeragaman ini memiliki tujuan sangat reaksioner: memuluskan proyek imperialisme di Indonesia. Bukankah ini sangat pantas disebut “persekongkolan jahat” merusak bangsa sendiri.

Kalau sudah begitu, maka yang terjadi bukan proyek mensinergiskan partai koalisi, melainkan usaha mengkerangkeng berbagai kekuatan politik agar tunduk dibawah telapak kekuasaan pemerintah.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut