Koalisi Untuk Kepentingan Bangsa!

Indonesian_Revolution.jpg

Hasil pemilu legislatif (Pileg) tanggal 9 April lalu sebetulnya memberi secercah harapan. Tiga partai yang selama getol mengumandangkan isu-isu kemandirian ekonomi, yakni PDIP, Gerindra, dan Nasdem, meraih suara cukup signifikan.

Sebaliknya, partai yang selama ini getol membela agenda-agenda neoliberalisme di Indonesia, yakni partai Demokrat, justru mengalami kemerosotan perolehan suara yang sangat besar. Partai pemenang pemilu 2009 ini terpuruk ke urutan ke-4 dalam jumlah perolehan suara terbanyak partai kontestan Pileg 2014.

Dari gambaran di atas kita bisa mengambil dua kesimpulan. Pertama, rakyat tidak puas dengan kebijakan pemerintahan SBY, terutama terkait isu neoliberalisme dan korupsi. Ketidakpuasan rakyat ini dibuktikan dengan ‘menghukum’ partai Demokrat di pemilu. Kedua, rakyat menghendaki adanya pergantian kebijakan ekonomi-politik. Terbukti: sebagian besar limpahan suara Demokrat jatuh ke dua partai oposisi utama di era pemerintahan SBY, yakni PDIP dan Gerindra.

Seharusnya, keunggulan partai-partai nasionalis di Pileg ini harusnya ditindak-lanjuti dengan konsolidasi politik untuk merespon pemilu Presiden mendatang. Bentuk konkretnya adalah pembangunan sebuah koalisi strategis anti-neoliberal. Jika perolehan suara partai-partai nasionalis digabungkan, jumlahnya mencapai 37%. Artinya, mereka sangat leluasa mengusung Capres-Cawapresnya dan berpeluang besar untuk memenangi Pilpres mendatang.

Setidaknya, ada beberapa kepentingan kita dengan koalisi partai-partai nasionalis ini. Pertama, meluaskan sentimen kemandirian ekonomi dan politik sebagai respon terhadap persoalan keterjajahan ekonomi, politik, dan sosial budaya saat ini. Kita berharap, sentimen kemandirian ekonomi bisa menjadi kesadaran bersama dan memagari siapapun Capres yang terpilih kedepan. Kedua, persatuan partai-partai nasionalis akan menjadi blok politik yang diharapkan bisa membendung agenda neoliberal di Indonesia. Apalagi jika koalisi itu bisa memenangi Pilpres mendatang. Sekaligus untuk mengisolir kekuatan-kekuatan neoliberal.

Kalau kita menengok ke belakang, PDIP dan Gerindra punya sejarah kerjasama. Di pemilu tahun 2009 lalu, kedua partai ini membangun koalisi untuk mengusung Megawati-Prabowo (Mega-Pro). Kendati kalah, tetapi koalisi keduanya tetap berlanjut. Di Parlemen, kedua partai sering mengambil posisi yang sama dalam menyikapi kebijakan neoliberal rezim SBY-Boediono.

Lalu, pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2012 lalu, kedua partai kembali membangun koalisi dengan mengusung Jokowi-Ahok. Koalisi tersebut terbilang sukses. Selain berhasil memenangkan Jokowi-Ahok, koalisi tersebut berhasil mendobrak gaya berpolitik tradisional: politik uang, penggunaan isu SARA, klientalisme, dan lain-lain.

Sayang, menjelang Pilpres 2019, koalisi antar kedua partai itu sudah muskil terjadi. PDIP dan Gerindra sama-sama sudah punya Capres sendiri. Selain itu, PDIP sudah punya teman koalisi baru, yakni Nasdem dan PKB. Sedangkan Gerindra menempuh jalan ‘koalisi pragmatis’ untuk memastikan Prabowo tetap punya tiket menjadi Capres.

Lebih jauh lagi, yang tampak akhir-akhir ini adalah peperangan antara nasionalis versus nasionalis. Yang dominan di media adalah saling memblejeti antara PDIP versus Gerindra. Akibanya, kedua partai ini tergiring dalam perang saling merontakkan. Di sisi lain, partai yang kita tengarai pengusung agenda neoliberal, yakni Demokrat, tidak diisolir dan tetap nyaman melakukan konsolidasi.

Situasi di atas tidak menguntungkan. Pertama, partai-partai nasionalis gagal memaksimalkan arena pemilu untuk mempropagandakan program-program politik mereka, terutama yang berkaitan dengan perlunya menegakkan kembali kemandirian ekonomi, kedaulatan politik, dan kebudayaan nasional, kepada rakyat luas.

Kedua, tidak terjadi pengelompokan politik berdasarkan kesamaan platform atau ideologi partai. Seharusnya, kalau koalisi partai-partai nasionalis terbentuk, kemudian partai neoliberal juga membentuk koalisi, maka polarisasi politik pelan-pelan menjadi terang. Pengelompokan ini penting untuk penyederhanaan sistim kepartaian dan sekaligus memudahkan rakyat melihat orientasi politik sebuah partai. Ini akan mendorong rakyat untuk berpolitik secara rasional.

Di Indonesia, karena persoalan besarnya adalah masalah keterjajahan secara ekonomi, politik dan sosial-budaya, maka polarisasi yang diharapkan adalah nasionalis dan neoliberal. Partai-partai yang bermental komprador, seperti Golkar dan partai-partai Islam, dengan sendirinya akan terdorong ke kubu neoliberal.

Ketiga, medan pertempurannya bukan hanya di Pilpres, tetapi juga pasca Pilpres. Nantinya, kalau salah capres yang diusung oleh partai nasionalis bisa menang, maka hambatan mereka sangat besar. Taruhlah pemenangnya adalah Capres yang diusung oleh PDIP, yakni Jokowi. Tentu saja, supaya ia bisa mematerialkan janji kampanye dan agenda politiknya, ia butuh dukungan mayoritas anggota parlemen.

Sementara kita tahu, dengan hanya koalisi PDIP, PKB, dan Nasdem, kekuatan pendukung pemerintah hanya sekitar 35% di parlemen. Pengalaman Jokowi-Ahok dengan DPRD DKI Jakarta beberapa saat lalu bisa jadi pengalaman berharga. Karena itu, kalaupun di Pilpres ini partai nasionalis terpecah, tetapi di parlemen mendatang mestinya mereka bersatu dalam mengamankan kebijakan yang pro kemandirian ekonomi  dan kesejahteraan rakyat.

Bung Karno pernah memperingatkan bahwa demokrasi hanyalah alat. Demikian pula dengan Pemilihan Umum. Sementara tujuan kita sebagai sebuah bangsa adalah masyarakat adil dan makmur. Karena itu, sebagai sebuah alat, Pemilu seharusnya menjadi arena memperjuangkan masyarakat adil dan makmur.

Dalam konteks itu, koalisi parpol seharusnya juga berpijak pada perjuangan politik mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan demikian, kita berharap bahwa koalisi parpol bukan lagi ajang bagi-bagi jatah kekuasaan, melainkan ruang memperdebatkan dan sekaligus menyusun program dan agenda besar untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut