Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU Pemberantasan Perusakan Hutan

Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan penolakan terhadap rencana DPR mengesahkan RUU Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi Undang-Undang (UU). RUU tersebut dianggap berpotensi merugikan rakyat dan kepentingan negara.

Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari organisasi sosial yang peduli kelestarian hutan, menilai DPR tidak memiliki pemahaman tentang persoalan kehutanan di Indonesia.

“Sedari awal RUU tersebut telah cacat hukum dan cacat substansi. Selain itu, DPR RI tidak peka dalam melihat persoalan masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat lokal yang menempati wilayah disekitar dan dalam hutan,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil dalam siaran persnya, Minggu (14/4/2013).

Menurut Koalisi, persoalan penegakan hukum Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999 harusnya dijawab dengan memperbaik Undang-undang tersebut, bukan membuat Undang-undang baru.

Selain itu, menurut Koalisi, DPR RI telah abai dalam menangkap persoalan-persoalan rakyat seperti konflik tenurial, hak atas tanah serta hak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang baik.

“Persoalan klasik dari sektor kehutanan di Indonesia terletak pada tidak ada kepastian batas kawasan hutan, korupsi, penyelewengan kewenangan, serta tidak di rekognisinya wilayah kelola adat, disamping adanya gap yang besar antara supply dan demand bahan baku industri kehutanan,” katanya.

Menurut Koalisi, hal yang mestinya dilakukan adalah audit pengelolaan hutan termasuk pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan. “Akui hak-hak masyarakat di 32.000 desa yang ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan,” tegasnya.

Koalisi Masyarakat Sipil merupakan gabungan dari sejumlah LSM dan organisasi sosial, seperti WALHI,  HuMa, Epistema Institute, KPA, JKPP, Sylvagama, AMAN, JATAM, Sawit Watch,ICEL, FKKM, PUSAKA, dan ICW.

Kriminalisasi Petani dan Masyarakat Adat akan meningkat

Sementara itu, menanggapi pembahasan RUU Pemberantasan dan Perusakan Hutan di DPR, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, jika UU itu disahkan, maka bisa memicu meningkatnya angka kriminalisasi masyarakat desa hutan, masyarakat adat dan petani yang menggantungkan hidupnya dari hutan.

“Konflik Agraria akan terus merebak dimana-mana seiring arogansi pemerintah yang akan mensahkan peraturan yang bertentangan dengan hak-hak masyarakat terhadap sumber kekayaan alamnya,” ujarnya.

Menurut Iwan, pemerintah seharusnya menjamin kepastian hukum dan hak-hak masyarakat di 32.000 desa yang ada di dalam dan sekitar hutan, bukan justru mengkerdilkannya dalam produk perundang-undangan.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut