Kita Butuh Imajinasi Besar

Membayangkan Indonesia yang lebih baik di masa depan akan sulit tanpa imajinasi. Sebab, imajinasi adalah percikan api yang membakar semangat massa rakyat untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), imajinasi diartikan sebagai berikut: daya pikir untuk membayangkan ( angan-angan) atau menciptakan gambar (lukisan, karangan, dan sebagainya) kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. 

Bung Karno tahu betul arti penting imajinasi bagi sebuah bangsa. Dalam pidatonya di Semarang, 29 Juli 1956, Ia menekankan bahwa bangsa yang tidak punya imajinasi adalah bangsa yang tidak punya kehendak menjadi bangsa besar. “Jikalau ingin menjadi satu bangsa yang besar, ingin menjadi bangsa yang mempunyai kehendak untuk Bekerja, perlu pula mempunyai “imagination” hebat,” katanya.

Namun, sejak Orde Baru hingga sekarang, bangsa ini mengalami pemiskinan imajinasi. Pertama, Orde baru punya andil besar dalam menumpulkan imajinasi kolektif ini. Saat itu, demi stabilitas kekuasaannya, Orba memisahkan massa rakyat dengan kehidupan politik. Tak hanya itu, ideologi yang menawarkan emansipasi ditumpas habis dan tak diberi ruang hidup.

Orva juga mengontrol ketat bacaan. Selama 31 tahun kekuasaannya, Orba melarang sedikitnya 2000-an judul buku. Sebagian besar adalah buku-buku yang menawarkan gagasan kiri dan wacana kritis lainnya. Orba juga memberangus kliping, majalah, koran, buletin, jurnal, almanak, kaset rekaman, selebaran, famplet, roman sejarah, novel, dan lain-lain, yang dianggap bisa memberikan “imajinasi liar” kepada pembacanya.

Kedua, neoliberalisme juga punya kontribusi besar dalam memasung imajinasi kolektif massa rakyat. Kelahiran neoliberalisme, di tahun 1980-an, ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet/blok sosialis dan, kemudian, dirayakan dengan slogan: “There is no alternative!”. Sejak itu kita dipaksa menerima empat diktum yang, katanya, tak dapat terhindarkan: pertama, tidak ada negara yang dapat berkembang maju tanpa ekonomi pasar; kedua, kontrol negara terhadap alat produksi dan distribusi hanya akan melahirkan kelangkaan dan kelaparan; ketiga, yang namanya kesetaraan dan kolektivisme itu absurd; keempat, kemerdekaan berpikiri dan berekspresi harus pararel dengan liberalisasi di lapangan ekonomi.

Neoliberalisme, sebagai ideologi dominan, berkembang biak dari penghancuran atau fragmentasi ikatan-ikatan sosial. Ikatan-ikatan sosial yang menjahit masyarakat kita, seperti kerjasama, tolong-menolong, keprihatinan sosial, solidaritas, keprihatinan sosial, dan lain-lain, sudah dilumpuhkan.

Kemudian, melalui konsumerisme, neoliberalisme menciptakan ‘mekanisme penjinakan”, yakni mekanisme memaksa manusia menghabiskan waktunya untuk bekerja demi memuaskan nafsu berbelanja dan kebutuhan yang tak berbatas. Ini menjadi semacam belenggu yang tak kasat mata. Alhasil, manusia menjadi individu yang ter-atomisasi dan tidak punya orientasi kolektif.

Juga melalui perkembangan teknologi informasi. Sekarang televisi, yang sudah menginvasi ke kamar-kamar kita, berkontribusi menumpulkan imajinasi massa melalui tayangan-tayangan mereka yang mempromosikan ‘kepasrahan menerima nasib’, jalan pintas menjadi kaya, kemewahan sebagai tujuan hidup, mistisisme, pornografi, dan lain-lain. Juga perkembangan teknologi komunikasi, seperti ponsel yang terhubung dengan dunia maya, telah membuat banyak manusia kehilangan kesadaran atas ruang dan waktu.

Di lapangan politik, seiring dengan kegagalan partai politik dan politisi dalam mengartikulasikan kehendak rakyat, muncul ketidakpercayaan terhadap segala hal yang berbau politik. Belum lagi, sistim demokrasi liberal sukses mendepak pentingnya gagasan dalam kontestasi politik. Akibatnya, politik tidak lagi dianggap sebagai ruang untuk memperjuangkan kehidupan bersama yang lebih baik, melainkan ‘kubangan kotor’ yang melahirkan korupsi dan politikus busuk.

Kemiskinan imajinasi ini membawa dampak. Pertama, kemiskinan imajinasi membuat orang kehilangan impian atau harapan akan sesuatu yang lebih baik dari keadaan sekarang. Kedua, karena ketiadaan impian atau harapan itu, orang tidak punya kehendak untuk memperjuangkan perubahan.

Di sisi lain, kita berhadapan dengan sistim yang terbukti gagal memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kita, yakni neoliberalisme. Sistim ini telah membawa dampak buruk permanen terhadap rakyat dan lingkungan hidup kita, seperti kemiskinan, ketimpangan, kerusakan ekologi, penggunaan kekerasan secara permanen untuk menopang proses akumulasi kapital, korupsi, dan lain-lain. Sistim neoliberalisme ini juga menggerus kedaulatan politik dan ekonomi kita sebagai sebuah bangsa.

Karena itu, tak ada pilihan lain, kita harus menghidupkan imajinasi mengenai masa depan yang lebih baik. Apalagi, sebagai sebuah bangsa, cita-cita kemerdekaan nasional kita sudah menggariskan masyarakat masa depan yang ideal: masyarakat adil dan makmur. Persoalannya sekarang, bagaimana menghidupkan imajinasi mengenai masyarakat adil makmur dalam segenap jiwa dan sanubari manusia Indonesia; soal bagaimana menjadikan cita-cita masyarakat adil dan makmur sebagai ‘bintang penuntun arah (leitstar) bagi perjuangan kita.

Mungkin, di mata sebagian orang, cita-cita itu tergolong utopis atau sulit dibayangkan untuk saat ini. Namun, saya percaya seperti yang dikatakan oleh Victor Hugo, si pengarang novel sejarah Les Misérables itu, bahwa “apa yang utopis hari ini adalah kenyataan di esok hari.” Saya percaya, setiap langkah memperjuangkan cita ideal tersebut, sekecil apapun langkahnya, adalah sebuah langkah maju atau setidaknya lebih baik dari hari ini.

Nah, supaya kita tidak terjatuh pada angan-angan, kita harus bertolak pada pembacaan terhadap realitas hari ini. Dari situlah kita menyusun gagasan dan rumusan aksi untuk memperjuangkan masa depan. Dan, supaya bisa menjahit semua kepentingan sektor sosial yang dikorbankan oleh sistem hari ini, perlu rumusan program perjuangan yang mewakili kepentingan semua sektor sosial tersebut.

Rudi Hartono, pengurus Komite Pimpinan Pusat– Partai Rakyat Demokratik (PRD)