KIPP Temukan Banyak Pelanggaran Di Pileg 2014

Indonesia Memilih.jpg

Proses pemungutan suara untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, yang berlangsung tanggal 9 April lalu, ternyata masih diwarnai banyak pelanggaran.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menemukan sedikitnya 420 pelanggaran dari 706 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 65 Kabupaten/Kota di 31 Provinsi yang dipantau oleh relawan dan anggota KIPP.

Wakil Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia, Girindra Sandino, mengungkapkan, seluruh pelanggaran itu meliputi 7 (tujuh) kategori, yakni manipulasi, politik uang, netralitas penyelenggara, hak pemilih, kampanye, profesionalitas penyelenggara, dan soal logistik.

“Dalam soal manipulasi, KIPP menemukan ada surat suara yang sudah tercoblos, tidak netralnya penyelenggara, dan soal DPT,” kata Girindra Sandino, di Jakarta (10/4/2014).

KIPP juga menemukan pelanggaran kampanye. Dalam kasus ini, kata Girindra, KIPP menemukan masih beredarnya atribut kampanye dalam berbagai bentuk dan kehadiran Tim Sukses di lingkungan TPS untuk mempengaruhi pemilih.

Lebih lanjut, KIPP juga menemukan adanya praktek politik uang berupa pemberian uang tunai kepada pemilih dan pembagian dalam bentuk barang/sembako.

Terkait pelanggaran hak pilih warga, Girindra mengungkapkan, pihaknya menemukan penghilangan hak politik warga negara karena pengadaan logistik pemilu yang kurang atau tertukar serta kurangnya pemahaman petugas di TPS mengenai aturan main terbaru dari KPU.

“Banyak warga yang tidak mendapat form C-6. Ada juga penolakan dari pihak KPPS terhadap warga yang tidak terdaftar di DPT/DPK/DPKTb. Ada juga kasus petugas KPPS mengulur waktu sehingga pemilih tidak memilih karena kehabisan waktu,” ungkap Girindra.

Terkait tidak netralnya penyelenggara pemilu, pemantau KIPP juga menemukan adanya petugas KPPS yang mempengaruhi pemilih untuk memilih caleg/partai tertentu.

Sementara terkait kurangnya profesionalitas penyelenggara, KIPP menemukan tiga fakta, yakni petugas KPPS yang kurang memahami UU Pemilu, petugas KPPS tidak mengupdate peraturan KPU terbaru, dan tidak memasang atribut TPS.

Dari keseluruhan pelanggaran itu, pelanggaran terbanyak adalah soal masih terpasangnya atribut kampanye (31%), kurang profesionalnya penyelenggara (22%), pelanggaran hak pilih (13%), dan politik uang (13%).

Partai yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah Golkar (12%), Gerindra (11%), PAN (10%), PDIP (9%), PKS (9%), PKB (9%), PPP (9%), Demokrat (8%), Hanura (8%), Nasdem (8%), PBB (6%), dan PKPI (1%).

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut