KIPP: Soal Syarat Capres, Klausul Bekas Anggota PKI Harusnya Dihapus

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2014 soal syarat Capres dan Cawapres masih mencantumkan: “Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.”

Pencantuman tersebut dinilai oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia sebagai bentuk diskriminasi politik, pengingkaran hak politik warga negara, dan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

“Peraturan KPU tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung, bisa menyakiti mereka yang dituduh eks-PKI. Ini juga membuat upaya rekonsiliasi nasional menjadi sia-sia,” kata Wakil Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia, Girindra Sandino, di Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Girindra juga khawatir pencantuman persyaratan tersebut di Peraturan KPU akan menimbulkan stigma sosial di kemudian hari terhadap mereka yang dituduh eks PKI dan keluarganya.

Padahal, menurut Girindra, UU No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota, DPR, DPD, dan DPRD tidak lagi menyebut persyaratan itu. Sebab, MK sudah menyatakan Pasal 60 Huruf g UU No 12/2003 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Sehingga peryaratan capres dan cawapres Pasal 10 huruf q dalam Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2014 tidak relevan lagi,” tegas Girindra.

Karena itu, KIPP mendesak agar peraturan KPU mengenai persyaratan Capres-Cawapres diselaraskan dengan aturan saat Pemilu Legislatif lalu. “Ini penting untuk menegakkan keadilan elektoral dan demokrasi sejati,” tandasnya.

Selain soal syarat bekas anggota PKI, persyaratan lain yang menuai kontroversi adalah soal ketentuan (b) yang berbunyi: “Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.”

Ketentuan lainnya yang juga menuai polemik adalah ketentuan (g) yang berbunyi: “Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Sukaji

    wawawawaaw, bukan angota PKI..kalo anak,cucu..keturunannya..bagaimana>>??

  • hadiah

    Klausul tsb menunjukkan bhw kita2 ini adalah orang yng biadab. Dan sakit
    jiwa kita benar2 tidak dan belum tersembuhkan.Didunia mana orang2 kiri/komunis sudah kita habisin jiwa dan raganya,masih juga dianggap orang2 yng
    menakutkan dan berbahaya untuk masyarakat indonesia.