KIPP: Presiden Harus Terbitkan Perppu Perpanjang Rekapitulasi Hasil Pileg 2014

Indonesia Memilih.jpg

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera meminta Presiden SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memperpanjang masa rekapitulasi suara hasil Pemilu Legislatif tahun 2014.

Wakil Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia Girindra Sandino menjelaskan, selain untuk menghindari kebuntuan dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 319 UU No. 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, penerbitan Perppu itu juga untuk menghilangkan kebingungan publik terhadap proses pemilu.

“Ini juga untuk memastikan jadwal Pilpres Tahun 2014 tidak terganggu, misalnya syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, konsekuensi politiknya bisa menyebabkan kevakuman kekuasaan,” ujar Girindra.

Menurut Girindra, dalam pasal 2007 UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu ditegaskan bahwa penetapan hasil pemilu secara nasional dilakukan paling lambat 30 hari pasca pemungutan suara. Dengan demikian, penetapan hasil pemilu harus dilakukan tanggal 9 Mei 2014.

Karena itu, bagi Girindra, belum terlambat bagi KPU untuk mendesak Presiden SBY untuk memperpanjang masa rekapitulasi suara hasil pemilu secara nasional. “Secara Institusional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu adalah KPU dan Bawaslu, namun secara konstitusional Presiden RI tidak bisa menghindar jika terjadi permasalahan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu,” terangnya.

Kedepan, KIPP Indonesia mendesak KPU untuk melakukan evaluasi dan koreksi total, mulai dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS. KIPP juga mendesak agar penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak tegas.

Untuk diketahui, KPU sudah harus menetapkan hasil pemilu legislatif secara nasional pada hari Jumat (9/5/2014) besok. Namun, hingga kini masih ada 14 provinsi yang belum disahkan KPU pusat. Empat provinsi di antaranya belum melaporkan angka rekapitulasi ke KPU pusat, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Maluku, dan Papua. Adapun 10 provinsi lain harus ditunda pengesahannya.

Sementara itu, sudah ada 19 provinsi yang sudah disahkan rekapitulasinya, yaitu Bangka Belitung, Banten, Jambi, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, Papua Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Jawa Tengah.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut