Ketua Umum PRD: Republik Indonesia Keempat Adalah Masyarakat Adil dan Makmur

IMG_20150510_205302 (2)

Musyawarah Wilayah (Muswil) Ke-2 Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW PRD) Provinsi Jambi dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PRD, Agus Jabo Priyono, S.H, di ruang aula Asrama Haji Kota Jambi, Jumat (8/5/2015).

Di hadapan ratusan anggota dan pengurus KPW-PRD Jambi, Agus Jabo mengatakan bahwa PRD hendak mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, yakni masyarakat adil dan makmur, yang kemudian dinamai Republik Indonesia Keempat.

Dalam sambutan, Ia mengkritisi dominasi modal asing dalam perekonomian nasional. Menurutnya, domasi modal asing itu menyebabkan Indonesia kehilangan kedaulatan ekonomi dan sumber daya alamnya.

“Modal asing punya kepentingan yang berbeda dengan kepentingan rakyat Indonesia. Modal Asing hanya ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya,” kata Agus Jabo.

Dalam pidatonya Agus Jabo juga mengajak rakyat Indonesia menengok kembali sejarah bangsanya. Katanya, sebelum kedatangan kolonialisme, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, dengan rakyat yang hidup berkecukupan.

“Ketika modal asing yang dibawa kolonialisme masuk, maka semua kejayaan nusantara sirna. Modal asing bukan membawa perbaikan nasib, melainkan kesengsaraan,” tegasnya.

Belajar dari pengalaman tersebut, kata dia, para pendiri bangsa meletakkan cita-cita kemerdekaan di atas prinsip Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.

“Soekarno membuktikan itu dengan terbitnya Undang-Undang nomor 78/1958 tentang Penanaman modal asing yang sangat membatasi modal asing,” terangnya.

Undang-undang tersebut, jelas Agus Jabo, kendati membolehkan kehadiran perusahaan asing, tetapi ruang geraknya dibatasi untuk melindungi kepentingan nasional.

“Di situ diatur, bahwa sektor pertambangan dan sektor vital yang menyangkut kepentingan bangsa dan rakyat tidak boleh dimasuki oleh modal asing,” terangnya.

Menuju Republik Indonesia Keempat

Agus Jabo menceritakan, era pasca Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga berakhirnya kekuasaan Bung Karno disebut era Republik Indonesia Pertama.

“Republik Indonesia pertama inilah yang meletakkan dasar-dasar Indonesia merdeka, yakni Pancasila dan UUD 1945. Pancasila menjadi dasarnya, sedangkan UUD 1945 menjadi haluan atau pedomannya,” bebernya.

Kemudian datang era rezim Orde Baru, yang disebut Republik Indonesia Kedua, yang ditandai dengan masuknya kembali modal asing di Indonesia melalui pengesahan UU nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

“Pertumbuhan ekonomi dengan bersandarkan modal asing, hutang dan bantuan dari lembaga-lembaga asing tersebut menjadi doktrin baru. Instrumen negara berubah menjadi alat untuk melindungi kepentingan modal asing tersebut, baik instrumen politik maupun keamanan,” paparnya.

Kemudian era Republik Indonesia Ketiga mengacu pada pemerintahan pasca reformasi 1998 hingga sekarang ini. Pemerintahan di era Republik Indonesia Ketiga ini sangat tunduk pada kepentingan modal asing. “Pemimpin kita hanya menjadi cecunguk kepentingan asing sehingga rakyat selalu menjadikan korban dari kepentingan tersebut,” tegasnya.

Sekarang ini, kata dia, sudah tiba saatnya bagi rakyat Indonesia untuk memperjuangkan Republik Indonesia Keempat, yaitu masyarakat adil dan makmur, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan keinginan para pendiri bangsa.

Namun, Agus Jabo menegaskan, perjuangan mewujudkan Republik Keempat bukan hanya tugas PRD, melainkan kewajiban seluruh patriot dan kekuatan nasional yang masih bersetia pada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Acara pembukaan Muswil ke-2 KPW PRD Jambi diisi dengan pidato-pidato politik dari Ketua Umum PRD dan tokoh-tokoh politik setempat. Setelah acara pembukaan itu, acara Muswil dilanjutkan dengan persidangan yang berlangsung tertutup.

Dino Efran

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut