Ketua Umum PRD: Kemerdekaan Barulah Titik Awal

Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono mengatakan, Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 barulah titik awal bagi bangsa Indonesia menuju cita-cita tertingginya, masyarakat adil dan makmur.

“Ini titik awal bagi bangsa Indonesia membangun negaranya, menciptakan pemerintahan sendiri, dan merumuskan konsepsi serta cita-citanya,” kata Agus Jabo dalam acara Renungan Kebangsaan di Kompleks Makam Bung Hatta, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Agus menguraikan, untuk memberi isi kepada cita-cita kemerdekaan, maka disusunlah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang di dalamnya ada preambule.

“Di Preambule itulah tercantum dasar negara kita, yaitu Pancasila, sekaligus tujuan bernegara kita,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, semua peraturan perundang-perundangan di dalam Indonesia merdeka harus mengambil semangat dari preambule UUD 1945.

“Jika ada UU yang tidak sesuai dengan preambule UUD 1945, berarti UU tersebut menghianati cita-cita Proklamasi,” tegasnya.

Agus Jabo menceritakan, selain sebagai pasal 33 UUD 1945 sebagai haluan utama ekonomi nasional, pada masa Bung Karno keluar UU nomor 78 tahun 1958 yang membatasi modal asing agar tidak mengangkangi hak-hak rakyat dan kepentingan nasional.

Kemudian, pada 1959, Bung Karno bicara tentang konsepsi politik menuju masyarakat adil dan makmur, yang kemudian disebut Manipol-Usdek.

“Itulah GBHN pertama dalam sejarah Indonesia. Jadi, GBHN itu bukan buatan Orba,” jelasnya.

Kemudian lagi, lanjut Agus Jabo, pada tahun 1960 oleh Bung Karno disahkan UU Pokok Agraria 1960. UU ini memberi dasar dilaksanakannya haluan ekonomi pasal 33 UUD 1945 di lapangan agraria.

Sayang sekali, kata dia, upaya memberi arah bagi cita-cita nasional sesuai preambule itu terinterupsi oleh peristiwa politik di tahun 1965 yang mengembalikan dominasi imperialisme.

“Keluarlah UU PMA 1967, Indonesia kembali seperti di zaman penjajahan. Ekonomi kembali dikuasai asing,” tegasnya.

Agus Jabo menegaskan, tidak ada arti kemerdekaan tanpa penguasaan ekonomi oleh rakyat, tanpa kesetaraan ekonomi dan politik.

“Agar masyarakat adil dan makmur terwujud, Sukarno bilang Indonesia harus terbebas dari penjajahan,” ujarnya.

Karena itu, Agus Jabo menegaskan, pada pemilu 2019 persoalannya bukan ganti Presiden atau tidak, tetapi mengganti haluan ekonomi liberal menjadi pasal 33 UUD 1945.

“Di Pemilu 2019, mari kita menangkan Pancasila. Mari kembalikan haluan ekonomi kita sesuai pasal 33 UUD 1945,” tegasnya.

Acara Renungan Kebangsaan di komplek Makam Bung Hatta ini digelar oleh Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD). Sebelum renungan, kegiatan ini dimulai dengan pembacaan surat Yasin, kemudian ditutup dengan tabor bunga di makam Bung Hatta.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut