Ketika PNS Jaman Kolonial Melakukan Aksi Protes

Dalam rangka memperluas kepentingan kolonialnya di nusantara, pemerintah kolonial mulai merekrut pegawai. Awalnya, penguasa VOC merekrut elit-elit pribumi untuk dijadikan semacam pegawai. Mereka sering disebut “pangreh praja”.  VOC sendiri bangkrut karena korupsi.

Pada tahun 1806, datanglah seorang pembawa ide-ide negara modern, yaitu Deandels. Ia segera berkeinginan merombak model birokrasi ala VOC. Saat itu, Deandels merekrut bupati-bupati sebagai pegawainya. Mereka sering disebut “volkshoofden”.

Seiring dengan perkembangan Hindia-Belana, tuntutan untuk membentuk birokrasi modern pun dirasa penting. Maka dimulailah perekrutan pegawai secara besar-besaran. Pegawai kolonial ini sering disebut ambtenaar. Pada awalnya, lowongan menjadi ambtenaar hanya dibuka bagi golongan bangsawan atau priayi.

Mimpi hidup enak, dengan gaji yang besar, membuat pelamar ambtenar sangat banyak. Ini bisa dibaca dari tulisan seorang patih Tulungagung pada 27 Desember 1809: “Anak-anak priayi saja sudah terlalu banyak, tambah beberapa anaknya orang kecil, di mana-mana kantor penuh magang-magang yang tentu harap buat jadi priayi.”

Pakaian para ambtenar itu memakai jas putih, pantalon putih, dan topi helm yang menyerupai topi baja. Mereka terkadang pergi ke tempat kerja dengan menggunakan sepeda. Pendek kata, jaman itu, kehidupan ambtenaar dirindukan banyak orang.

Akan tetapi, pada tahun 1929, kehidupan para ambtenaar ini mulai terganggu. Dunia sedang diserang krisis ekonomi malaise. Di Indonesia, dampak krisis ini sangat terasa dan membuat rontok banyak pabrik. Orang-orang sering menamai keadaan itu sebagai “jaman meleset”.

Akibat banyaknya pabrik yang tutup, penerimaan pajak Hindia-Belanda pun menurun. Penguasa Hindia-Belanda memutar otak agar bisa mengatasi keadaan ini. Akhirnya, disepakatilah untuk melakukan bezuinigingen (penghematan). Anehnya, kebijakan penghematan itu bukan diarahkan pada belanja perang dan perlengkapan militer, melainkan pada anggaran untuk kesejahteraan rakyat.

Memangkas anggaran kesejahteraan belum cukup. Maka, sasaran berikutnya adalah memangkas anggaran belanja pegawai. Maka terjadilah kebijakan overcompleet (pengurangan pegawai). Para ambtenaar itu tertekan juga.

Pada tahun 1932, pemecatan pegawai makin gencar. Akhirnya, sebagai respon terhadap ancaman tersebut, pada 26 Desember 1932, para ambtenaar menggelar aksi massa di Batavia. Mereka turun ke jalan dengan seragam mereka.

Mereka membawa sejumlah poster berisi tuntutan: “Pemerintahlah yang membuat pegawai-pegawai memberontak”, “Turunkan Harga”, dan “Naikkan Gaji Pegawai”.

Konon kabarnya, aksi itu berjalan tertib dan damai. Pemerintah Hindia-Belanda tidak mengerahkan tentara untuk membubarkan aksi itu.

Pada akhir tahun 1928, tercatat sebanyak 89.163 orang ambtenar. Namun, pada tahun 1940,  jumlah ini menurun menjadi 64.369 orang (Statistical Pocketbook 1941). Dengan demikian, memang banyak pegawai yang terkena PHK.

ANNA YULIA, pemerhati sejarah Tempo Doeloe

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut