Ketika PKL Pekanbaru Bangkit Melawan Penggusuran

Rabu malam, 30 Januari lalu, Pedagang Kaki Lima (PKL) taman kota Jalan Cut Nyak Dien, di Pekanbaru, tiba-tiba kedatangan tamu tak undang: ratusan pasukan gabungan Tim Yustisi (375 Satpol PP, 25 TNI, 30 Polisi, dan 5 petugas Dishub).

Seorang pedagang sate, Sudirman (48 tahun), berusaha tidak terganggu oleh kehadiran ratusan Tim Yustisi tersebut. Namun, apa mau dikata, Tim Yustisi langsung menarik gerobak sate milik Sudirman. Tetapi Sudirman tetap berusaha sekuat tenaga mempertahankan gerobak miliknya.

Melihat kejadian itu, PKL Taman Kota lainnya pun turun tangan. Mereka menolong Sudirman mempertahankan gerobak itu. Tak pelak lagi, terjadi tarik-menarik antara petugas Yustisi versus PKL.

Tak mau keinginannya dihalangi, Satpol PP lantas membanting gerobak itu dan memukuli kacanya. Sudiman dan sejumlah PKL lainnya terpental. Gerobak Sate milik Sudirman pun hancur.

Melihat “sumber penghidupannya” hancur, Sudirman pun lemas dan penyakit jantungnya kumat. Beruntung, kawan-kawannya sesama PKL langsung mengotongnya dan menyelamatkannya.

PKL yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) tak terima perlakuan Tim Yustisi itu. Mereka kemudian merebut kembali sejumlah gerobak yang disita Tim Yustisi. Tak hanya itu, mereka juga mengusir paksa Tim Yustisi dari Taman Kota.

Namun, rupanya, Tim Yustisi tak mau mengalah. Mereka lantas memblokir jalan menuju Taman Kota. Sebuah mobil Satpol PP dipasang melintang. Artinya, pengunjung ke Taman Kota pun tak bisa masuk, yang berarti dagangan PKL pun sepi pembeli. PKL pun tak bisa keluar-masuk lokasi Taman Kota.

PKL pun meminta agar Tim Yustisi membuka blokirannya, tetapi langsung ditolak. Karena itu, pedagang pun terpaksa membuka paksa blokade tersebut. Aksi dorong-dorongan pun tak terhindarkan.

Tim Yustisi akhirnya terdesak mundur. Meski begitu, sejumlah petugas Satpol PP menendangi gerobak pedagang. PKL pun mengejar-ngejar Satpol PP tersebut. Situasi terus memanas.

Menurut Ketua SRMI Riau, Agun Zulfaira, pada saat PKL berusaha untuk menahan diri, sebuah lemparan batu justru datang dari pihak Tim Yustisi. Tak hanya itu, Tim Yustisi juga mengeluarkan kata-kata provokatif dan menantang pedagang.

“Kami sudah berusaha menahan diri, tetapi Satpol PP malah melempar dan memprovokasi pedagang,” ungkapnya.

Lemparan Satpol PP itu mengenai seorang pengunjung. Tak terima kebrutalan petugas Satpol PP, pedagang pun membalas dengan melempari petugas. Alhasil, Satpol PP pun terpukul mundur.

Menurut Agun Zulfaira, untuk mencegah bentrokan meluas, pihaknya menginstruksikan pedagang untuk mundur. Bentrokan pun mulai mereda.

Usai kejadian itu, SRMI melaporkan tindakan pengrusakan gerobak pedagang dan jatuhnya korban di pihak pedagang dan pengunjung ke Polresta Pekanbaru.

Pedagang Terus Melawan

Besoknya, tanggal 31 Januari 2013, PKL merespon penggusuran itu dengan aksi massa. 500-an anggota SRMI, yang sebagian besar PKL, langsung menggeruduk kantor Walikota.

Namun, Walikota tak kunjung menemui PKL. Malahan, Agun Zulfaira mendengar bocoran dari Pemkot Pekanbaru, bahwa Walikota mengancam meninjau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi SRMI.

“Ini jelas sangat anti-demokrasi. Ketika kami membela hak-hak rakyat, termasuk PKL, Walikota justru mau mencabut eksistensi legal organisasi kami,” kata Agun Zulfaira.

Lebih parah lagi, Wakil Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Kamaruzaman SH, menuding SRMI sebagai organisasi provokator. Bahkan, politisi Partai Demokrat itu menuding SRMI hanya menjadikan PKL sebagai “bemper”.

Pada kenyataannya, PKL Taman Kota adalah anggota SRMI. Mereka menjadikan SRMI sebagai wadah perjuangan untuk mempertahankan hak-haknya dirampas penguasa.

“Dia (Kamaruzaman) mestinya sadar, bahwa SRMI itu memang alat perjuangan pedagang. Kalau Demokrat dan PKS, dua partai yang mengusung Walikota dan Wakil Walikota, justru adalah penindas PKL. Mereka-lah musuh PKL Pekanbaru,” ujar Haji Ali Fatmi, salah seorang tokoh PKL di Taman Kota.

Meski terus diteror dan diintimasi oleh Tim Yustisi, PKL terus menggelar dagangannya. “PKL ini menggantungkan hidupnya dari berdagang di Taman Kota ini. Kalau tidak berjualan, bagaimana mereka bisa hidup,” kata Agun Zulfaira.

Kamis (31/1) malam, ratusan Tim Yustisi kembali mendatangi Taman Kota. Kali ini mereka bersenjatakan Tameng dan Pentungan. Untuk mencegah bentrokan, SRMI pun memilih menahan diri. Pukul 22.00 WIB SRMI memilih membubarkan diri.

Siang (1/2) tadi, perwakilan SRMI mendatangi DPRD Pekanbaru. Mereka menuntut keadilan. Namun, pihak DPRD Pekanbaru hanya menanggapi dingin tuntutan SRMI tersebut.

Sampai sekarang, PKL masih terus menggelar dagangan. Bagi pedagang, berjualan adalah soal hak hidup mereka yang dilindungi oleh konstitusi. Sebaliknya, PKL menuding pemerintah kota Pekanbaru telah mengangkangi konstitusi.

“Pemerintah mestinya menyediakan lapangan kerja. Di Pekanbaru, pemerintah bukan cuma gagal menciptakan lapangan kerja, tetapi justru merampas hak hidup rakyat yang dibangun sendiri,” ujar Agun Zulfaira.

Ironisnya, setelah Firdaus MT menjabat Walikota Pekanbaru, mini-market justru merambah kota Pekanbaru. Dia telah mengeluarkan ijin baru kepada dua mini-market, yaitu Alfamart dan Indomaret, untuk membuka 100 tempat usaha baru di Pekanbaru.

PKL Pekanbaru memang harus menelan pil pahit. Walikota mereka lebih memihak kepada modal besar ketimbang kepada ekonomi rakyat. Dan, karena itu, PKL pun sudah bertekad: mereka akan melawan sehebat-hebatnya.

Bambang Irawan 

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut