Ketika Penjilat Menyambut Pembohong (I)

Berikut ini merupakan reportase bagian pertama mengenai perlawanan rakyat yang menyertai kunjungan SBY di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seperti diketahui, dan juga ditayangkan sejumlah stasiun Televisi, bahwa aksi protes damai saat kunjungan SBY ini berakhir dengan represi terhadap demonstran.

****

“Kota ini kedatangan antek neoliberal, tetapi aroma fasis dan bau feodal menyengat di seluruh tiap jengkal kota”

Dugaan terjadinya represi terhadap aksi unjukrasa damai rakyat dan pemuda Kota Kupang saat menyambut kedatangan Presiden Yudhoyono akhirnya terbukti. Dengan membabi buta polisi berusaha membubarkan unjukrasa yang digelar ratusan aktivis yang tergabung di dalam Front Rakyat Anti-Imperialisme Neoliberal siang (8/2) tadi.

Intimidasi dari Segala Penjuru

Seperti dilaporkan Berdikari Online sebelumnya, jauh-jauh hari sebelum unjuk-rasa FRAIN digelar, para aktivisnya telah didekati sejumlah pihak, mulai dari para mantan anggota organisasi yang telah duduk di bangku pemerintahan, pengurus parpol, hingga aparat kepolisian.

Awalnya unjukrasa itu coba digagalkan dengan cara yang halus: undangan diskusi. Semakin dekat ke hari-H, terutama setelah FRAIN mulai menggelar aksi mimbar bebas sebagai bentuk prakondisi, bujukan berubah menjadi tekanan. Pada mimbar bebas hari pertama (5/2), massa bayaran yang telah dibuat mabuk minuman keras dikerahkan untuk mengintimidasi peserta aksi (lihat repostase BO di Kabar Rakyat 6 Februari 2011). Pada hari kedua (6/2), satu truk dalmas dikerahkan untuk membubarkan mimbar bebas.

Sejak Minggu, 6/2, sekretariat organisasi-organisasi yang teragabung di dalam FRAIN, seperti PRD, LMND, PMKRI, dan FMN di datangi lurah dan orang-orang yang mengaku sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama. Orang-orang tersebut berusaha menekan agar unjukrasa tidak dilakukan dengan alasan masyarakat di sekitar sekretariat resah.

Mendengar kejadian itu, Berdikari Online mencoba mewawancara warga dan para pemuda di sekitar sekretariat organisasi-organisasi yang mendapat tekanan. Dari 23 warga yang ditemui, 21 di antaranya menyatakan mendukung unjukrasa yang akan dilakukan FRAIN. Sementara dua orang lainnya menganjurkan agar FRAIN bisa mencari cara lain dalam menyampaikan aspirasinya. Demikian pula sikap para tokoh pemuda di sejumlah kelurahan yang menjadi sumber mobilisasi massa bayaran pada aksi mimbar bebas hari Sabtu (5/2) lalu. Meski menyatakan tidak akan ikut di dalam unjukrasa yang digelar FRAIN, para tokoh pemuda menyatakan dukungannya dan menjamin tidak akan ada lagi pemuda dari lingkungannya yang akan menjadi massa bayaran untuk mengintimidasi FRAIN.

Hari Senin (7/2), Berdikarionline mendapat pengaduan tentang aksi sejumlah orang yang mengaku sebagai lurah yang mendatangi para orang tua dan pemilik kos agar tidak mengizinkan anak-anak mereka turut berunjukrasa. Aksi ini terjadi di beberapa tempat. “Kos-kosan kami digedor malam-malam. Orang itu mengaku sebagai lurah dan mencari bapak kos. “Karena pemilik kos tingal di tempat lain, ia menyerahkan surat ini kepada kami dan mengatakan kami akan ikut ditangkap jika ikut unjukrasa,” kata Carlos seorang aktivis asal Maumere yang berada di Kupang untuk menyelesaikan skripsi.

Pada hari yang sama, kepala biro berdikarionline wilayah NTT, George Hormat, yang juga merupakan deputy Kajian dan Bacaan KPW PRD NTT, mendapat informasi dari beberapa keluarganya yang mengaku telah ditelepon aparat Polda dan staf Kesbanglinmas NTT bahwa George ditangkap, juga sekretariat PRD sudah diduduki dan ditutup oleh aparat. Ternyata hal serupa dialami beberapa pimpinan ormas mahasiswa dan BEM.

Selain tekanan terhadap keluarga, para aktivis mahasiswa, terutama dari BEM, juga ditekan petinggi kampus. BEM FKIP Universitas Kristen Artha Wacana mendapat surat dari Dekan FKIP yang melarang keras mahasiswa FKIP ikut berunjukrasa dengan membawa indentitas mahasiswa UKAW. Menurut sejumlah mahasiswa, pihak Dekan sebenarnya mendukung aksi mahasiswa, tetapi mereka mendapat tekanan dari pihak rektorat yang mendukung Partai Demokrat. Senat Mahasiswa dan Majelis Pertimbangan Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) juga bernasib sama. Mereka ditekan pihak kampus agar tidak membawa nama mahasiswa Unwira.

Hal ini tampaknya terkait kedatangan sejumlah menteri ke kampus-kampus sebagaimana diberitakan Berdikari Online sebelumnya. Selain itu, berdasarkan penelurusan Berdikari Online, ada tiga orang pejabat dan mantan pejabat Pemprop NTT yang giat berusaha membatalkan unjukrasa FRAIN melalui pendekatan kepada pihak kampus dan keluarga mahasiswa. Mereka adalah Wem Kabosu, Wilem Foni, dan Flori Mekeng. Ketiganya dikenal termasuk lingkaran dalam rejim Leburaya. Tetapi menurut pengakuan orang dekat Leburaya lainnya, gubernur sebenarnya mendapat tekanan dari orang pusat untuk mencegah unjukrasa. Tampaknya, dana 6 milyar yang dijanjikan pemerintah pusat sekaligus dijadikan bargain pihak istana agar penyambutan SBY di NTT meriah dan bebas dari unjukrasa.

Berbagai bentuk tekanan ini berdampak pada berkurangnya jumlah organisasi yang hadir pada rapat koordinasi terakhir, Senin (7/2) malam di Kantor KPW PRD NTT. Begitu juga dengan perkiraan jumlah massa, menurun dari 1000an orang menjadi sekitar 200an orang.

Ancaman bahwa kantor KPW PRD NTT akan diduduki aparat keamanan membuat suasana rapat terasa tegang. Apalagi, hingga pukul 10 malam, pihak kepolisian belum mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Sekitar pukul 11.30, para pemimpin FRAIN memutuskan untuk tetap melakukan unjukrasa damai meskipun potensi terjadinya represi sangat besar. Sebuah skenario disepakati. Massa akan bergerak dari kampus Undana lama menuju Pertigaan Tugu Tirosa, tepat di ujung jalan El Tari I, di sisi selatan Mapolda NTT. Daerah itu hanya berjarak sekitar 300an meter dari rumah jabatan Gubernur, tempat SBY berkantor sementara. Massa akan bertahan di sana hingga pukul 12.00. Jika direpresi sebelum tiba di Pertigaan Tirosa, massa akan duduk dan membiarkan diri tanpa perlawanan diangkut ramai-ramai ke Mapolda atau Mapolres. Jika bisa direpresi saat telah berada di Tirosa, massa akan mundur hingga ke kampus Unwira, sekitar 7 km dari sana.

Setelah skenario unjukrasa damai itu disepakati, Wakorlap Aksi Manto Sipa menelpon pihak intelkam Polda NTT, menyatakan bahwa FRAIN akan tetap berujukrasa melalui jalur Undana-Pasar Inpres-Pertigaan Tirosa, meski pihak Polda belum mengeluarkan STTP.

Sekitar pukul 12 malam, seorang intel Polsek menemui para pimpinan FRAIN. Intel tersebut mengatakan mereka tak bisa berbuat apa-apa karena kendali keamanan kini di tangan tentara. Para pimpinan FRAIN menjawab, urusan keamanan itu tetaplah merupakan urusan polisi, dan FRAIN akan mempersalahkan polisi jika ada represi dari pihak lain. Sebagai jalan tengah, si intel meminta utusan FRAIN bertemu pimpinan Polda untuk bernegosiasi langsung.

Pertemuan antara perwakilan FRAIN Gregorius Dala dengan petinggi Polda menghasilkan kesepakatan bahwa FRAIN akan diijinkan berunjukrasa di pertigaan Tirosa hingga pukul 12.00. Setelah itu, FRAIN diminta mundur ke perempatan Polda, 100 meter dari Pertigaan Tirosa. Kesepakatan inilah yang kemudian dikhianati pihak kepolisian.

Ketua KPW PRD NTT James Faot mengatakan, sikap Pemda NTT yang tampak rela berbuat apa saja demi menyenangkan SBY ini disebabkan ketergantungan NTT yang berlebihan pada bantuan keuangan pemerintah pusat. Menurut Faot, pemerintah NTT akan terus menjadi penjilat selama ia tidak berupaya untuk memproduktifkan daerah ini melalui dukungan terhadap pembangunan industri pengolahan pertanian, baik dalam bentuk pembangunan pabrik-pabrik, atukah memfasilitasi berbagai usaha industri rumah tangga, menjadi badan usaha milik desa (BUMD).***

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut