Ketika Pemilik Modal Butuh Jaminan Keamanan

Hari ini, Senin (28/1), Presiden SBY mengeluarkan  Inpres No 2/2013 tentang keamanan nasional (Kamnas). Menurut Presiden SBY, Inpres ini akan efektif untuk menangkal berbagai gangguan keamanan di dalam negeri.

Presiden SBY mengaku, latar-belakang keluarnya Inpres ini adalah situasi keamanan di dalam negeri selama tahun 2012. SBY mengakui, sepanjang tahun 2012 lalu, negara ini digoyang oleh berbagai aksi kekerasan, benturan sosial, konflik komunal, dan terorisme.

Anehnya, yang diungkapkan SBY hanya konflik yang bersifat horizontal. Banyak sekali konflik yang dipicu oleh negara secara langsung, seperti konflik agraria dan perburuhan, justru dilupakan oleh Presiden. Atau, Presiden sengaja menutupi kejadian itu.

Menurut kami, konflik bersifat horizontal hanyalah “dalih” bagi lahirnya Inpres Kamnas, tetapi bukan motif utama. Kalau kita lihat, banyak kasus kekerasan di tahun 2012, seperti kekerasan terhadap jemaah ahmadiyah dan Syiah, adalah buah dari “pembiaran” negara.

Dalam banyak kasus, negara turut mentolerir berbagai bentuk praktek intoleransi, seperti penutupan rumah ibadah, penyerangan terhadap kaum minoritas, dan lain-lain. Artinya, menjadi absurd ketika negara bicara pendekatan keamanan, sementara berbagai perda dan kebijakan diskriminatif dan intoleransi tetap dibiarkan berjalan.

Lagipula, sebagaian besar konflik komunal di Indonesia dipicu oleh ketidakadilan ekonomi dan diskriminasi sosial. Di sini, kebijakan ekonomi-politik negara berkontribusi dalam memupuk ketidakdadilan ekonomi dan ketidaksetaraan itu. Karena itu, penyelesaian konflik komunal tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Namun, yang paling pokok, rezim SBY harus ganti haluan ekonomi dan politik.

Menurut kami, Inpres Kamnas ini hanyalah hasil evolusi dari RUU Kamnas . Padahal, RUU Kamnas ini sudah ditolak besar-besaran oleh gerakan rakyat dan kekuatan pro-demokrasi. Dengan demikian, karena RUU Kamnas dijegal oleh gerakan rakyat, maka rezim SBY mencoba menggunakan otoritasnya melalui Impers untuk menggolkan agenda Kamnas itu.

Sebelumnya, ketika RUU Kamnas hendak diloloskan, kita sudah melontarkan berbagai kritik. Menurut kami—juga sebagian besar gerakan rakyat dan kekuatan pro-demokrasi—RUU Kamnas itu hanyalah sebuah payung hukum untuk memanggil militer terlibat mengamankan ekspansi kapital di berbagai pelosok tanah air.

Ekspansi kapital asing itu, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan, telah memicu konflik agraria yang sangat massif dan eksplosif. Dalam tahun 2012 saja, terjadi 198 konflik agraria di seluruh Indonesia. Artinya, dalam setiap dua hari terjadi konflik agraria. Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan, selama SBY berkuasa telah terjadi 618 konflik agraria, yang menyeret 731.342 keluarga.

Ironisnya, praktek perampasan tanah yang didalangi oleh rezim SBY ini menggunakan pendekatan represif. Akibatnya, selama SBY berkuasa, sudah ada 44 orang petani Indonesia yang gugur karena mempertahankan tanah dan hak-hak hidupnya.

Di sektor perburuhan kondisinya tak jauh berbeda. Ekspansi kapital yang begitu massif memerlukan dukungan pasar tenaga kerja yang fleksibel, upah murah, dan penghancuran gerakan buruh. Rezim SBY mengamini permintaan itu. Akibatnya, terjadi serangan massif terhadap kondisi kerja dan hak-hak normatif kaum buruh.

Kaum buruh bangkit melawan. Pada tahun 2012 lalu, aksi pemogokan kaum buruh berhasil memobilisasi jutaan orang. Juga, dalam proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), gerakan buruh berhasil menciptakan tekanan dan mendorong kenaikan upah. Dalam batas tertentu, posisi gerakan buruh sebetulnya masih dikategorikan “defensif” atau masih dalam batas mempertahankan hak-hak dan standar kehidupan mereka.

Tetapi kalangan “dunia usaha” sudah cukup gelisah dengan gerakan buruh tersebut. Dan, karena itu, mereka memangil pemerintah dan aparatus keamanan untuk turut memadamkan perlawanan buruh itu.

Artinya, dengan berlakunya Inpres Kamnas, militer punya payung hukum untuk dilibatkan secara langsung untuk memelihara “keamanan modal” di dalam negeri. Nantinya, dalam mengatasi konflik agraria, rezim SBY tak hanya mengirimkan polisi dan Brimob, tetapi juga mengirimkan aparat TNI untuk menumpas petani. Begitu pula dengan konflik perburuhan: pengusaha bisa memanggil TNI untuk mengatasi pemogokan.

Selain itu, karena menjelang pemilu 2014, eskalasi politik akan meningkat. Belum lagi, kalau proses pemilu 2014 diwarnai banyak kecurangan, maka politik tentu akan bergejolak. Artinya, sangat memungkinkan pihak rezim berkuasa menggunakan Inpres Kamnas ini untuk memberangus protes oposisi ataupun protes terkait kecurangan pemilu.

Karena itu, Inpres Kamnas ini harus ditolak. Selain karena bertolak-belakang dengan semangat demokrasi, Inpres ini juga hanya perangkat hukum untuk melapangkan praktek neokolonialisme di bumi pertiwi

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut