Ketika Koruptor Masih Memangku Jabatan

Koruptor-bebas

Koruptor di negara ini benar-benar sudah tak punya rasa malu. Lihat saja, sejumlah bekas terpidana kasus korupsi masih bercokol di dalam kekuasaan. Mereka sama sekali tak punya rasa malu di hadapan publik. Ironisnya lagi, beberapa bekas terpidana korupsi ini justru mendapat promosi jabatan.

Beberapa hari lalu diberitakan, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Azirwan, diangkat kembali menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Padahal, dia bekas terpidana korupsi dengan vonis penjara 2,5 tahun karena menyuap anggota Komisi IV DPR Al Amin Nasution dalam kasus alih fungsi hutan lindung tahun 2008.

Di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, empat orang bekas terpidana kasus korupsi masih diberi kesempatan memangku jabatan. Empat orang itu adalah Yan Indra, Raja Ubaidillah, Suhaimi, dan Nuzirwan. Ironisnya, ternyata status PNS keempat pejabat itu tidak hilang sekalipun pernah dipenjara karena kasus korupsi.

Kasus serupa juga terjadi Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dua pejabat bekas terpidana korupsi juga mendapat promosi jabatan. Padahal, kedua pejabat itu pernah mendekam di penjara selama 30 bulan karena kasus korupsi. Di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, empat pejabat bekas terpidana korupsi juga dipercaya menempati jabatan strategi di daerah tersebut (dua diangkat menjadi Kepala Dinas, satu diangkat sebagai Kepala Satpol PP, dan satu lagi sebagai Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan).

Catatan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, setidaknya ada 14 PNS bekas terpidana kasus korupsi yang justru mendapatkan promosi jabatan strategis di sejumlah daerah. Kabarnya, baru dua orang yang sudah mengundurkan diri karena kuatnya tekanan publik (Kompas). Merespon hal itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah mengeluarkan surat edaran yang melarang terpidana korupsi dipromosikan. Namun, seperti biasa, surat edaran semacam itu tidak begitu efektif.

Itikad memberantas korupsi masih sebatas retorika. Artinya, gembar-gembor Presiden SBY soal pemberantasan korupsi tidak nyambung dengan kenyataan. SBY pernah menjanjikan akan mengusir kader partainya, Demokrat, yang terlibat kasus korupsi. Namun, sampai sekarang, beberapa kader demokrat yang diduga terlibat kasus korupsi masih duduk-nyaman di kepemimpinan partai.

Jadinya, kita pun tak perlu kaget dengan banyaknya bekas terpidana korupsi yang terus memangku jabatan di berbagai daerah. Memang, pemerintahan belum begitu serius membongkar korupsi ini sampai ke akarnya. Buktinya, dari berbagai kasus di atas, orang yang sudah pernah terlibat kasus korupsi tidak dicabut status PNS-nya. Padahal, gembar-gembornya soal “birokrasi bersih dan efisien”, tetapi kenyataannya koruptor pun masih diberi kesempatan menduduki birokrasi.

Selain itu, kepala daerah yang masih mengangkat bekas terpidana korupsi sebagai pemangku jabatan strategis juga patut dipertanyakan kadar anti-korupsinya. Sudah tahu bekas terpidana korupsi, eh, malah masih dipercaya dan dikasih jabatan. Dengan demikian, kepala daerah itu tidak punya komitmen terhadap pemerintahan bersih. Atau, jangan-jangan, kepala daerah tersebut menganggap korupsi bukan masalah.

Pejabat itu harusnya memberi tauladan. Kalau dia sendiri sudah pernah dijerat kasus korupsi, lantas bagaimana ia bisa memberi tauladan. Sudah begitu, bagaimana ia bisa menyakinkan rekan kerja dan bawahannya untuk memberikan layanan publik terbaik kepada rakyat, sementara ia sendiri sudah pernah melanggar amanat rakyat (korupsi).

Lagi pula, kejadian di atas bertolak-belakang dengan tekad pemerintah untuk memberikan efek jera kepada koruptor. Sekalipun sudah terjerat kasus korupsi, keluar penjara ia masih punya peluang untuk meraih jabatan-jabatan strategis. Artinya, masa depan karir koruptor tak kan pernah habis. Hal ini, tentu saja, hanya akan menyuburkan praktek korupsi.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut