Ketegangan Politik Pasca Referendum Mesir

Demonstran Mesir

Sabtu, 22 Desember lalu, Mesir kembali menyelenggarakan referendum konstitusi tahap kedua. Hasil perhitungan sementara menunjukkan, sekitar 64% menyatakan suara “Ya” terhadap konstitusi baru. Dan dari 27 Provinsi di Mesir, hanya tiga yang dimenangkan oleh suara “No”.

Pelaksanaan referendum ini sempat tertatih-tatih. Sebagian besar hakim menolak untuk mengawasi proses pemungutan suara. Maklum, para hakim memang sejak awal berposisi menentang dekrit Presiden Mursi. Bagi para hakim, dekrit itu hanya merupakan upaya Mursi untuk menciptakan kekebalan di hadapan hukum.

Belakangan, ada 8.800 hakim yang menyatakan bersedia untuk menjadi pengawas referendum. Akhirnya, proses referendum pun terlaksana di tengah menguatnya apatisme rakyat Mesir.

Namun, usai referendum tahap pertama, pihak oposisi sudah mengeluarkan protes keras. Mereka menuding pelaksanaan referendum diwarnai berbagai bentuk kecurangan, terlambatnya pembukaan TPS (tempat pemungutan suara), dan ketidakhadiran hakim.

Kelompok oposisi yang bernaung di bawah payung Front Penyelamatan Nasional (NSF) mengaku telah melihat kecurangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk 750 pelanggaran di putara pertama (10 provinsi). Dewan Nasional untuk Hak Azasi Manusia (UNHCR) menemukan adanya 350 pengaduan di Komisi Pemilihan Umum.

Sebaliknya, Ikhwanul Muslim (IM)—partai pendukung pemerintah—menyambut gembira kemenangan sementara itu. Mereka berharap, dengan disetujuinya konstitusi melalui referendum, Mesir punya kesempatan untuk menyatukan seluruh kekuatan nasionalnya.

Sebaliknya, bagi oposisi, kekalahan di referendum bukanlah akhir dari segalanya. “Ini hanyalah satu bagian dari pertempuran panjang untuk masa depan Mesir. Dan kami tidak menginginkan Mesir kembali ke era tirani,” tulis koalisi oposisi NSF di pernyataan tertulisnya.

Referendum Mesir berjalan di tengah meluasnya apatisme. Hanya sekitar 32 hingga 34 persen rakyat Mesir yang punya hak pilih menggunakan suaranya dalam referendum. Ini bahkan lebih rendah dari tingkat partisipasi pemilih saat pemilu Juli 2012 lalu.

Hasil referendum Mesir, yang dimenangkan oleh suara YES, sebetulnya sebuah ironi dalam demokrasi. Bayangkan, sebuah konstitusi yang cenderung melanggar hak-hak demokratik rakyat, telah dimenangkan melalui mekanisme demokratik, yaitu referendum. Ikhwanul Muslimin (IM) sangat piawai menggunakan jalur demokratis untuk memenangkan tujuan-tujuan politik mereka.

Konstitusi ini mengandung banyak pasal controversial. Bagi pihak oposisi, konstitusi baru ini sangat dijiwai oleh syariah Islam—karenanya peranan ulama Islam juga sangat besar. Selain itu, konstitusi baru juga akan memberi kekuasaan lebih besar kepada militer dan mengekang aktivitas serikat buruh.

Kelompok oposisi, yang didalamnya bergabung kaum liberal, pro-demokrasi, dan sosialis, memang sejak awal terpecah belah menjelang referendum. Front Penyelamatan Nasional sangat terlambat untuk menyerukan agar rakyat menyatakan suara NO dalam referendum.

Sementera oposisi radikal sejak awal sudah menyerukan pemboikotan terhadap referendum ini. Namun, seperti dinyatakan banyak pengamat, tindakan boikot tidak efek apapun untuk menghalangi konstitusi baru. Pilihannya memang cuma satu: bertempur di kotak suara referendum.

Yang terjadi, pihak oposisi yang sangat beragam, dengan orientasi politik beragam pula, berhadapan dengan sebuah organisasi politik yang sepuluh tahun dikenal sangat terorganisir, ideologis, dan berdisiplin.

Yang jelas, referendum tidak akan mengakhiri ketegangan politik di Mesir. Upaya Mursi dan IM menggalang rekonsiliasi nasional menemui jalan buntu. Pihak oposisi telah menolak semua ajakan dialog. Artinya, masa depan Mesir masih akan bergantung pada masa depan pertempuran di jalanan diantara kedua kekuatan.

Raymond Samuel 

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut