Apa Kabar Renegosiasi Kontrak Karya Freeport?

Apa perkembangan dari proses renegosiasi kontrak karya PT. Freeport? Kabarnya, proses renegosiasi antara tim renegosiasi pemerintah Indonesia dengan pihak PT. Freeport berlangsung sangat alot. Kedua belah pihak belum menemukan kata ‘sepakat’. Bahkan, ada kabar yang menyebutkan bahwa pihak Freeport bersikeras tidak mau mengubah isi kontrak-karya.

Untuk diketahui, dasar hukum dari renegosiasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Item-item yang harus direnegosiasikan juga mengacu pada sejumlah pasal di dalam UU Minerba tersebut: pasal 53 (soal luas wilayah pertambangan); pasal 95 (kaidah pertambangan yang baik); pasal 97 (standar dan baku mutu lingkungan); pasal 100 (dana jaminan reklamasi dan pasca tambang); pasal 103 (pengolahan dan pemurnian hasil tambang); pasal 110 (menyerahkan data hasil eksplorasi dan operasi produksi); dan pasal 112 (kewajiban divestasi).

Hanya saja, seperti diberitakan banyak media, pihak PT. Freeport menganggap tidak diatur oleh UU Minerba tersebut.  Alasannya, pihak Freeport merasa sudah merasa dilindungi oleh hukum yang bersifat ‘Lex Specialis”, yaitu kontrak karya. Ini sempat terlontar dari mulut seorang petinggi Freeport McMoRan, Richard Adkerson, yang mengatakan, “kami dilindungi kontrak karya, bukan hukum (UU) pertambangan yang baru.” Bahkan, pihak Freeport mengancam akan melaporkan pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional jika tetap memaksakan untuk merivisi kontrak karya. Padahal, ketentuan hukum apapun bisa gugur jika merugikan kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Di sinilah letak masalahnya: pemerintah Indonesia seakan tidak punya nyali untuk menekan pihak PT. Freeport agar tunduk pada kedaulatan bangsa Indonesia. Yang terjadi, pihak Freeport seakan lebih berkuasa dari pemerintah Indonesia. Padahal, kekayaan alam yang dikelola Freeport di Papua merupakan milik bangsa Indonesia.

Di sini kita melihat, pemerintah Indonesia tidak berdaya melindungi kepentingan nasionalnya, yakni sumber daya alam di Papua. Yang terjadi, pemerintah justru terlihat melindungi kepentingan modal asing, dalam hal ini Freeport, yang notabene merugikan kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Padahal, seperti diketahui, keberadaan PT. Freeport sangat merugikan bangsa Indonesia dari berbagai aspek. Sebuah data menyebutkan, laporan tahunan Freeport Indonesia pada tahun 2010 memberi gambaran berikut: cadangan emas sebesar 55 juta ons, tembaga 56,6 juta pounds, dan perak 180,8 juta ons di tambang Grasberg.

Menurut Direktur Indonesian Resourcers Studies (IRESS), Marwan Batubara, jika cadangan itu dikonversi dengan harga mineral saat ini, maka potensi keuntunganya 500 milyar USD atau Rp 4000 trilyun. Namun, pada kenyataannya, pemerintah Indonesia hanya menerima pemasukan dari Freeport sebesar 12,8 milyar USD. Kenyataan itu dianggap merugikan kepentingan nasional.

Di samping itu, kontribusi Freeport melalui royalty sangat tidak adil. Untuk royalti, Indonesia hanya menerima 1 persen (emas dan perak) dan 1-3,5 persen (tembaga) dari pihak Freeport. Sebelumnya, dikabarkan PT. Freeport Indonesia hanya bersedia membayar royalti sebesar 3,5%. Ini pun masih dianggap terlalu kecil. Bandingkan dengan pemerintah Venezuela yang mewajibkan perusahaan tambang emas asing membayar royalti paling minimal 13% dari total produksi.

Selain itu, Freeport McMoran masih memiliki saham 90,64 persen di PT Freeport Indonesia: 81,28 persen melalui penguasaan saham secara langsung dan 9,36 persen melalui PT Indocopper Investama. Sementara Pemerintah Indonesia hanya menguasai 9,36 persen sisanya. Bandingkan dengan pemerintah Venezuela mewajibkan kepemilikan nasional atas saham perusahaan tambang paling minimal 55%. Sisanya baru boleh dimiliki oleh perusahaan asing. Dengan kepemilikan saham mayoritas, pemerintah Venezuela bisa memegang “tampuk produksi”.

Belum lagi kerugian yang ditanggung bangsa Indonesia, khususnya rakyat di Papua, terkait kerusakan ekologis, perampasan lahan, dan berbagai bentuk tindakan kekerasan sebagai buntut upaya mengamankan kepentingan Freeport di Papua.

Bagi kami, UU Minerba belum memadai untuk dijadikan sebagai dasar renegosiasi kontrak pertambangan. Pasalnya, UU minerba tersebut belum mengatur soal kewajiban perusahaan asing melakukan alih-teknologi, jaminan perlindungan hak-hak buruh, pelibatan kaum buruh dalam pengambilan keputusan pabrik, dan lain-lain. Padahal, salah satu prinsip konstitusi kita (UUD 1945) adalah demokrasi ekonomi. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 disebutkan, “produksi harus dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.”

Oleh karena itu, bagi kami, dasar dari renegosiasi kontrak karya pertambangan adalah pasal 33 UUD 1945. Prinsip dasarnya adalah: tata-kelola tambang nasional, termasuk dengan melibatkan perusahaan asing, tidak menghilangkan kedaulatan rakyat atas bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, tata-kelola pertambangan itu harus dipastikan bisa mendatangkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut