Kenapa Sukarno Tergoda Sekularisme?

Pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa agama dan politik harus dipisahkan, membuat banyak pengagum teokrasi menjerit kegemparan. Mereka khawatir, pernyataan Presiden itu bisa memicu “radikalisme sekuler”.

Saya sendiri, ketika mendengar pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu, punya reaksi lain: ingatan saya langsung melesat jauh ke tahun 1940, ketika Sukarno menulis risalah berjudul “Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara” di Panji Islam.

Membaca artikel yang cukup panjang itu, dengan kekayaan literaturnya, kita menjadi tahu alasan dan maksud Sukarno ingin “memerdekakan” Islam dari kungkungan Negara. Sebuah gagasan yang akan dikutuk oleh kaum teokratis sebagai “penghianatan terhadap Islam”.

Ada dua hal yang perlu digarisbawahi lebih dahulu. Pertama, Sukarno menganggap pemisahan agama dari politik bukanlah gagasan anti-agama. Jadi, di mata Sukarno, sekularisme itu tidak berarti memusuhi agama. Malahan, kalau kita baca risalah Sukarno itu, misi utamanya justru untuk menyelamatkan dan memajukan agama.

Kedua, Sukarno bukan seorang anti-Islam. Sebaliknya, dia mencintai dan memeluk Islam dengan sesadar-sadarnya. Kalau kita baca risalahnya tentang Islam, tampak sekali Sukarno menginginkan kemajuan dan kebesaran Islam.

Sebetulnya, melalui risalah yang cukup panjang itu: 15.770 kata, Sukarno tidak hanya menyajikan pandangan kritis terhadap Islam, tetapi juga berusaha memposisikan Islam selaras dengan perkembangan zaman.

Yang pertama, Sukarno mempersoalkan dua hal, yaitu penafsiran dan praktek keislaman. Dia sadar, penafsiran terhadap ajaran Islam tidaklah bebas dari subjektivitas, yakni keberadaan sosial dan kepentingannya yang mempengaruhi corak berpikir.

Seseorang yang menikmati posisi istimewa dalam struktur sosial cenderung—tidak semua—berpandangan konservatif. Mereka sengaja memelihara tradisi, sekolot apapun itu, demi mempertahankan keadaan. Tidak jarang, mereka menggunakan konservatisme agama untuk menghalau desakan perubahan. Konservatisme adalah corak berpikir penjaga status-quo.

Selain soal keberadaan sosial, faktor lain yang mempengaruhi interpretasi adalah kejelian membaca konteks kesejarahan maupun konteks sosial (partikular).

Ajaran Islam tidak salah, tetapi kesalahan membaca konteks bisa membuat penafsirkan terhadap ajaran Islam bisa keliru. Penafsiran Islam yang tidak kontekstual, yang mengabaikan denyut nadi perkembangan jaman, hanya akan mengorbankan Islam sebagai agama kolot alias ketinggalan zaman.

Begitu juga praktik ber-Islam. Belum tentu negara Islam, yang menempatkan syariat Islam sebagai hukumnya, benar-benar mempraktekkan Islam sejati. Ada banyak negara yang dilabeli “negara Islam”, tetapi kehidupan ekonomi-politiknya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam sejati.

Begitu juga nasib Turki tua. Secara ekonomi, seperti diungkapkan Sukarno, perekonomian Turki tua tidak bergairah dan berkembang karena inisiatif dan inovasi dihalangi oleh penafsiran yang salah soal takdir manusia.

“Keinisiatifan ekonomi musnah, keaktifan di lapangan kerezekian padam, kegiatan dan ketang­kasan perjoangan-hidup sedikitpun tidak ada sama sekali,” tulis Sukarno.

Belum lagi, cara penafsiran yang konservatif, yang mengharuskan praktek islam sama persis seperti zaman Rasullah, dengan mengabaikan hal-hal baru yang dibawa perkembangan zaman. Hal tersebut membuat Islam seolah-olah “tanggul” yang menantang arus kemajuan.

Secara politik pun demikian. Kekhalifahan, yang dianggap bentuk sistem politik Islam, tidak berbeda jauh dengan monarki pada umumnya. Bedanya, kalau dalam monarki, seorang raja hanya kepala negara atau pemimpin politik tertinggi. Sedangkan dalam kekhalifahan, seorang khalifah menjabat kepala negara sekaligus kepala agama. Sukarno menyebutnya dengan istilah “Caesaro-Papisme”.

Sukarno bukan anti-kekhalifahan. Dia cuma tidak mau kekhalifahan hanya dalam bungkus saja. Maksudnya, secara formal mengadopsi kekhalifahan, berikut syariat Islam sebagai sistim hukumnya, tetapi prakteknya ekonomi, politik, dan sosialnya tidak berbeda jauh dengan sistim yang dicap kafir.

Menurut Sukarno, khalifah sebagai pemimpin tertinggi Islam haruslah dipilih oleh umat Islam. Masalahnya, dalam kasus kekhalifahan Utsmaniyah, jabatan khalifah itu diwariskan turun-temurun, tidak berbeda dengan jabatan raja di sistim monarki.

“Kekalifahan di sini menjadilah sama sekali satu pemuaskan nafsu kedinastian orang-orang bangsawan sahaja yang mau tetap menjadi raja turun-temurun,” tulis Sukarno mengutip pejuang perempuan Turki, Halide Edib Adivar.

Masa kegelapan akibat dominasi otoritas agama bukan hanya dirasai oleh bangsa Turki, tetapi juga Eropa. Selama berabad-abad Eropa bertungkus lumus dalam abad kegelapan, yang mencekik ilmu pengetahuan, akal sehat, dan kemanusiaan.

Kedua, gagasan sekularisme tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan zaman, seperti lahirnya negara bangsa (nation state) dan pengaturan kehidupan publik yang demokratis. Sekularisme bukan hanya menjangkiti dunia islam, tetapi sudah mewabah di agama-agama Samawi yang lain.

Sukarno, yang fasih ilmu marxisme itu, tahu bahwa negara merupakan fakta objektif di bawah kapitalisme. Kelahiran, perkembangan, dan menghilangnya negara bangsa merupakan konsekuensi perkembangan masyarakat. Karena itu, bagi dia, bangsa-bangsa Muslim tidak bisa menghindari dari tuntutan mengorganisir negara nasional. “Karena sekarang adalah zaman nasionalisme, zaman bangsa-bangsa menyusun negaranya masing-masing,” tulis Sukarno.

Begitu juga tuntutan pengorganisasian kehidupan publik yang mensyaratkan demokrasi. Kapitalisme membutuhkan konsensus publik untuk melegitimasi sistimnya. Sekalipun kadar demokrasinya sangat minimum: penunjukan kepala pemerintahan dan badan perwakilan melalui Pemilu reguler.

Ketiga, sekularisme tidak menutup ruang bagi aspirasi keagamaan. Seperti ditegaskan Sukarno, di negara sekuler demokratis, aspirasi keagamaan bisa didesakkan ke dalam kebijakan dan politik negara melalui badan-badan perwakilan/parlemen.

“Asal sebagian besar dari anggota-anggota parlemen politiknya politik agama, maka semua putusan-putusan parlemen itu bersifatlah agama pula,” jelasnya.

Saya kira, artikel ini merupakan manifesto awal Sukarno perihal relasi agama dan negara. Dalam perkembangannya, ketika turut andil menyusun bentuk negara Indonesia merdeka, gagasan Sukarno ini turut mewarnai.

Dalam pidato 1 Juni 1945, yang dikenang sebagai Hari Lahirnya Pancasila, Sukarno mengusung negara nasional bercorak Republik, bukan negara agama. Meski demikian, dia tidak memungkiri realitas objektif bahwa mayoritas rakyat Indonesia percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sila pertama Pancasila menjamin kemerdekaan beragama.

Rudi Hartono, pimred berdikarionline.com

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut