Kenapa Perempuan Harus Melek Politik?

Meski usia kemerdekaan sudah 73 tahun, janji kemerdekaan untuk kesetaraan sosial, termasuk kesetaraan gender, belum sepenuhnya terwujud.

Lihat saja keterwakilan perempuan di politik. Untuk parlemen nasional periode 2014-2019, jumlah perempuan hanya 17,32 persen. Meskipun di Pilkada 2018, elektabilitas perempuan meningkat 2 persen dibanding Pilkada serentak sebelumnya. Di sisi lain, masih banyak kebijakan politik yang tidak mengakomodir perempuan dan anak-anak.

Lalu, apa pentingnya perempuan harus melek politik dan terlibat dalam kehidupan politik?

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Milly Ratudian Purbasari mengatakan, politik sangat terkait dengan kehidupan setiap warga negara sehari-hari, termasuk perempuan.

“Banyak kebijakan yang diputuskan oleh politik, tanpa kita sadari, mempengaruhi kehidupan kita, dari harga bensin, sayur, hingga pendidikan anak-anak kita,” ujar Milly dalam diskusi publik “Memajukan Politik Perempuan untuk Kesejahteraan Sosial” di Kembangan, Jakarta (17/8/2018).

Lebih lanjut, calon legislatif PSI Dapil II Jawa Barat ini menganggap perempuan punya kepentingan untuk mewarnai kebijakan politik agar menghargai kebutuhan perempuan.

Dia mencontohkan kebijakan politik di ranah fasilitas publik yang sangat jarang menyediakan fasilitas khusus bagi perempuan untuk menyusui.

“Tidak jarang, kalau mau memeras ASI, ibu-ibu harus ke toilet. Padahal, toilet bukan tempat yang sehat untuk memeras ASI,” ungkapnya.

Karena itu, bagi Milly, keterlibatan perempuan di politik sangat terkait  usaha memperjuangkan kehidupan publik yang lebih baik dan mengakomodir hak-hak perempuan dan anak-anak.

Di kesempatan yang sama, politisi PDIP Perjuangan Nuraini Hilir juga menegaskan keterkaitan politik dengan kehidupan rakyat sehari-hari.

“Masalah KJP (Kartu Jakarta Pintar) yang berbelit-belit, itu terkait dengan kebijakan politik, dari kelurahan, kecamatan, hingga Gubernur,” jelasnya.

Nuraini menggarisbawahi pentingnya pendidikan politik bagi rakyat agar bisa mengartikulasikan kehendak politiknya sesuai keinginannya.

“Berdaulat secara politik dalam Trisakti itu berarti kita punya hak menyalurkan kehendak politik kita secara mandiri,” jelasnya.

Lebih jauh, Nuraini mengingatkan soal potensi pemilih perempuan yang melebihi jumlah pemilih laki-laki. Dengan potensi pemilih yang besar, perempuan akan menjadi objek rebutan suara partai-partai politik.

“Dengan jumlah pemilih itu, perempuan bisa menentukan pemimpin Indonesia ke depan. Bisa menentukan wakil rakyat Indonesia ke depan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Wahida Baharuddin Upa menyinggung konstruksi sosial-budaya yang merintangi perempuan untuk berpolitik.

Menurutnya, konstruksi sosial-budaya tersebut yang menyebabkan perempuan hanya diposisikan mengurusi dapur, sumur, dan kasur.

“Perempuan harus punya rasa percaya diri, sehingga bisa mengambil peran lebih besar dalam memajukan kehidupan publik,” jelasnya.

Wahida melanjutkan, selain persoalan sosial-budaya tadi, partai politik juga menjadi persoalan karena hanya mengakomodasi perempuan sekadar untuk memenuhi kuota 30 persen.

“Partai politik harusnya memberikan pendidikan dan kursus politik kepada perempuan, sehingga punya kapasitas politik,” jelasnya.

Persoalan lain lagi, lanjut Wahida, adalah soal ekonomi dan kesejahteraan. Menurutnya, kemiskinan yang berwajah perempuan menyulitkan perempuan ambil bagian dalam politik.

“Kalau persoalan kesejahteraan tidak terselesaikan, sementara biaya politik sangat tinggi, tentu menyulitkan politik perempuan,” tegasnya.

Namun demikian, Wahida mengatakan, perjuangan untuk kehidupan sehari-hari yang lebih baik, seperti menuntut hak atas tanah dan tempat tinggal, bisa menjadi pintu masuk bagi perempuan untuk memajukan politiknya.

“Keikutsertaan ibu-ibu Taman Kota dalam aksi menuntut ha katas tanah, itu sudah perjuangan politik,” tandasnya.

Dia mengajak perempuan untuk berhimpun dalam organisasi-organisasi sosial yang memperjuangkan hak-hak rakyat.

Untuk diketahui, Dewan Pimpinan Pusat Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini bekerjasama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menggelar Diskusi Publik bertajuk “Memajukan Politik Perempuan untuk Kesejahteraan Sosial” di Kompleks Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (17/8/2018).

Selain untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-73, Diskusi Publik ini juga untuk menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Selain diskusi publik, API Kartini dan PKBI juga membuka layanan tes Visual Asam Asetat (IVA) gratis untuk mencegah kanker serviks.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut