Kenapa Cita-Cita Trisakti Mandek?

Diskusi

Janji kampanye Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla saat kampenye Pemilu Presiden (Pilpres), yakni mewujudkan Trisakti, sempat melambungkan mimpi sebagian besar rakyat Indonesia menjadi sebuah asa.

Tetapi asa itu kini agak meredup. Setelah 8 bulan pemerintahan baru ini bekerja, belum terlihat sebuah langkah atau kebijakan yang bisa menjadi titik pijak untuk mewujudkan Trisakti. Sebaliknya, pemerintahan Jokowi-JK melahirkan banyak kebijakan yang bertolak-belakang dengan jalan Trisakti.

Merespon mandeknya agenda Trisakti ini, Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) menggelar diskusi terbuka berjudul “Trisakti Macet, Apakah Reshuffle Kabinet Jalan Keluarnya?” di kantornya di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2015).

Diskusi yang dirangkaikan dengan acara Buka Puasa itu menghadirkan lima orang pembicara, yaitu Eko Sulistyo (Deputi IV Staf Kepresidenan), Masinto Pasaribu (Anggota DPR), Ahmad Riza Patria (Anggota DPR), Bursah Zarnubi (politisi/Ketua Perhimpunan Gerakan Keadilan), dan AJ Susmana (Waketum KPP PRD).

***

Anggota DPR dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan, untuk mewujudkan cita-cita Trisakti, pemerintahan Jokowi-JK sebetulnya sudah dituntun dengan 9 agenda prioritas yang disebut “Nawacita”.

“Nawacita adalah instrumen untuk mewujudan cita-cita Trisakti tersebut. Dengan menjalankan Nawacita, maka cita-cita Trisakti bisa terwujud,” kata Masinton dalam diskusi bertajuk “Trisakti Macet, Apakah Reshuffle Kabinet Jalan Keluarnya” di kantor KPP PRD, di Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Namun, mantan aktivis 1998 ini mengingatkan, pelaksanaan Nawacita sangat bergantung pada Presiden-Wakil Presiden dan tim kabinetnya. Menurut dia, kabinet kerja seharusnya menjadi motor untuk mewujudkan Trisakti.

Sayangnya, ungkap dia, ada banyak menteri dalam Kabinet Kerja yang kurang faham dan tidak memperlihatkan komitmen untuk memperjuangkan Trisakti. Ia juga mengeritik tim inti Presiden di lingkaran Istana yang bekerja secara amburadul.

“Ini yang terbaru adalah soal kasus salah tulis nama BIN di undangan. Seharusnya Badan Intelijen Negara, tetapi malah ditulis Badan Intelijen Nasional,” paparnya.

Di tempat yang sama, Ketua Perhimpunan Gerakan Keadilan Bursah Zarnubi menyoroti lemahnya karakter politik dan kepemimpinan Jokowi sebagai faktor penyebab mandeknya pelaksanaan Nawacita dan Trisakti.

“Trisakti itu harus dijiwai, bukan retorika belaka. Sementara bisa menjiwai, orang harus faham ajaran Trisakti itu. Masalahnya, Jokowi kurang faham dengan jalan pemikiran Bung Karno itu,” bebernya.

Menurut dia, rekam jejak Jokowi di gelanggang politik terlalu singkat. Semasa kuliah Jokowi tidak bersinggungan dengan dunia pergerakan mahasiswa. Lalu, begitu tamat kuliah, ia bekerja dan melakukan kegiatan bisnis.

Jokowi mulai terjun ke politik saat maju sebagai calon Walikota di Pilkada Solo, Jawa Tengah, tahun 2005. Jika dihitung, rentang waktu Jokowi di dunia politik baru berlansung 10 tahun.

Bagi Bursah, pengalaman politik yang minim itulah yang membuat karakter kepemimpinan politiknya sangat lemah. Hal itu juga berkontribusi pada ketidakmampuan Jokowi dalam mengelola politik dan ekonomi negara ini.

“Turbulensi ekonomi, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menembus Rp 15.000,- merupakan pertanda bahwa Jokowi tidak piawai mengelola ekonomi,” terang politisi Partai Bintang Reformasi (PBR) ini.

Lebih lanjut, Bursah juga mengeritik beberapa inkosistensi antara ucapan dan janji kampanye Jokowi dengan tindakannya saat menjadi Presiden. Diantaranya, janji soal pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Bursah menuding anak perusahaan Pertamina itu sudah lama menjadi sarang penjahat.

“Harusnya tidak berhenti pada pembubaran, tetapi penangkapan para penjahat di Petral itu. Itu kalau Jokowi konsisten dengan ucapannya memberantas mafia,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) AJ Susmana menegaskan, kendati persoalan yang dialami bangsa ini sangat kompleks, tetapi jalinan persoalan itu makin mengerucut pada persoalan dominasi asing dan hilangnya kemandirian nasional.

“Dalam hal ini, saya kira, Trisakti merupakan jalan yang sudah tepat untuk keluar dari persoalan tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, alumnus jurusan Filsafat UGM ini mengakui, seandainya Jokowi-JK konsisten menjalankan agenda yang termaktub dalam Nawacita, maka cita-cita mewujudkan Trisakti bukan lagi sesuatu yang tidak mungkin.

Sayangnya, kata dia, pemerintahan Jokowi-JK tidak ditopang oleh kabinet yang benar-benar memahami esensi Trisakti dan berkomitmen memperjuangkannya.

AJ Susmana menjelaskan soal hal ihwal Kabinet Kerja di era Bung Karno. Kata dia, Kabinet Kerja di era Bung Karno mencerminkan kerja jangka panjang untuk mewujudkan Sosialisme Indonesia.

“Kabinet Kerja itu kata kuncinya ada dua, yakni soal sandang pangan dan soal keamanan. Ini relevan juga dengan persoalan sekarang. Ihwal pangan bukan urusan main-main,” jelasnya.

Ia menegaskan, seharusnya ketidakmampuan bangsa ini berdiri di kaki sendiri dalam persediaan makanan menjadi prioritas kerja di era pemerintahan Jokowi-JK.

Namun, dia menggarisbawahi bahwa penyelesaian persoalan bangsa saat ini tidak hanya terletak di ekonomi, tetapi juga di ruang sosial-budaya. Penyelesaian persoalan kebudayaan juga penting untuk menopang penyelesaian soal-soal ekonomi.

Apakah Reshufle Jalan Keluarnya?

Menyikapi mandeknya cita-cita Trisakti di pundak pemerintahan Jokowi-JK saat ini, ada desakan kuat dari berbagai kalangan untuk melakukan Reshuffle Kabinet.

“Reshuffle Kabinet merupakan instrumen penting untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Dengan begitu, kerinduan rakyat akan perwujudan Trisakti bisa terwujud,” ujar Masinton.

Tetapi Masinton menolak keras jika reshuffle Kabinet nanti justru membuka ruang bagi orang-orang atau ekonom yang berpandangan neoliberal.

“Ekonom neoliberal jangan dimasukkan ke dalam keranjang Trisakti. Nanti Nawacita jadi membusuk,” tegasnya.

Sebaliknya, ia berharap pemerintahan Jokowi-JK bisa melahirkan komposisi Kabinet baru yang benar-benar berisikan orang-orang yang bervisi Trisakti. Katanya, Zaken Kabinet harus ditopang oleh orang-orang yang punya basis ideologi yang jelas.

Ia sendiri menyebut Menteri BUMN dan Sekretaris Kabinet yang sangat perlu direshuffle. “Menteri BUMN saat ini menggunakan posisinya untuk kepentingan. Banyak posisi di BUMN diisi oleh orang-orang dekatnya,” bebernya.

Terkait siapa yang harus mengisi Kabinet baru mendatang, Masinton menekankan tidak relevannya dikotomi antara orang partai dengan kaum profesional atau antara partisan dan non-partisan.

“Ada orang yang independen, tetapi punya afilisasi bisnis. Dia menjadi Menteri untuk memperluas jaringan bisnis itu. Sebaliknya, tidak sedikit orang partai yang juga profesional,” kata Masinton Pasaribu.

Sementera AJ Susmana menegaskan, kalaupun reshuffle Kabinet didesakkan sebagai jalan keluar, maka reshuffle tersebut benar-benar dalam kerangka memenangkan Trisakti.

“Menteri-menteri yang tidak bervisi Trisakti diganti dengan Menteri-Menteri yang pro-Trisakti.

Lebih lanjut, AJ Susmana membeberkan dua kunci untuk memenangkan Trisakti, yaitu: pertama, memperkuat persatuan nasional dengan menggalang semua kekuatan politik nasional yang pro pada kemandirian bangsa; dan kedua, melibatkan partisipasi dan mobilisasi rakyat.

Desakan untuk Reshuffle Kabinet juga diamini oleh politisi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria. Tetapi dia mengajukan tiga prasyarat terkait isu reshuffle ini: tidak boleh ada politik dagang sapi, orang parpol tidak boleh menempati jabatan khusus, dan partisipasi rakyat dalam mengkritisi calon Menteri.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Bursah Sarnubi. Pendiri Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) ini menyakini Reshuffle Kabinet tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada.

Ia justru mengajukan beberapa usulan yang sifatnya mendasar, yakni revitalitasi ideologi sebagai pijakan pembangunan dan penyusunan strategi pembangunan yang berbasis kepentingan nasional dan pro-rakyat.

Namun, kalaupun Reshuffle Kabinet tidak terhindarkan, Bursah mengusulkan agar porsi orang partai diperbesar. “Sejarah Indonesia adalah sejarah partai. Orang-orang partai yang memperjuangkan dan mendirikan bangsa ini,” tandasnya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut