Kemiskinan Bertambah, Pemerintah Diminta Bikin Program

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) diminta fokus untuk mengentaskan kemiskinan yang terus bertambah. Pasalnya, selama ini belum terlihat program pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Padahal, angka kemiskinan terus melonjak tajam pasca Indonesia dipimpin oleh Jokowi-JK.

Disampaikan oleh Rektor Universitas Paramadina Firmansyah, pada tahun 2005, kemiskinan berada di angka 0,8% dari populasi penduduk. Sementara, pada tahun ini, berada di level 11,2%.

Ia mengakui, setiap zaman memang mempunyai tantangan sendiri. Namun, menurutnya, pada era kepemimpinan Jokowi ini belum ada program jelas untuk mengentaskan kemiskinan.

“Dari banyak pidato Jokowi belum tampak program jangka pendek untuk mengentaskan masalah ini. Lebih banyak bicara masalah infrastruktur. Memang, saya mengakui infrastruktur penting tapi jangka pendek untuk masalah kemiskinan belum ada. Harus sudah ada blueprint,” kata dia, di Jakarta, dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat, Minggu (27/9).

Terlebih lagi, target di APBN-P 2015, angka kemiskinan 10,3. Sementara sekarang sudah lebih dari 11%. Ia pun yakin angka kemiskinan saat ini masih akan bertambah. Sebab, Indonesia mengalami banyak penghambat ekonomi akhir-akhir ini. Misalnya, depresiasi rupiah, perlambatan ekonomi global, dan lainnya.

“Terlebih lagi ada El-nino dan kabut asap yang melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan. Padahal, kedua wilayah inilah yang berperan menunjang perekonomian selama ini dengan sumber daya alamnya. Belum lagi kalau kita bicara harga komoditi yang terus menurun,” jelasnya.

Ia memandang pemerintah selama ini terkesan sporadis untuk mengentaskan kemiskinan. Padahal, ada beberapa kategori miskin yang pengentasannya berbeda-beda. Misalnya, rakyat yang sangat miskin itu butuh injeksi langsung dari pemerintah. Namun, yang hampir miskin cukup dengan KUR atau program lain.

“Penanganan kemiskinan itu beda-beda. Harus juga memperhatikan angka kedalaman, angka keparahan, dan lainnya. Karena itu, ini harus jadi program prioritas,” tegasnya.

Selain itu, ia minta agar TNP2K bisa diaktifkan kembali. Karena lembaga ini diketuai oleh Presiden langsung dan anggotanya para menteri. Sehingga, blueprint program bisa terjelaskan secara rinci.

“Semoga Sekertaris Kabinet bisa segera menyusun rapat kabinet untuk menjadikan ini isu penting. DPD juga harusnya menganggap isu ini penting untuk dituntaskan secara serius,” ungkapnya.

Sementara itu, pemateri lainnya, Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menilai Presiden Jokowi sudah putus asa untuk menyusun program pengentasan kemiskinan ini. Hal ini, kata dia, bisa dilihat dari program Jokowi yang membagi-bagikan uang dan beras secara langsung ke masyarakat.

“Masa Presiden yang langsung turun. Menurut saya ini tidak lain hanya untuk naikkan citra saja,” kata dia.

Tak hanya itu, indikator lain bahwa pemerintah Jokowi tidak serius mengentaskan kemiskinan bisa dilihat dari berbeda-bedanya data kemiskinan. BPJS misalnya, mencatat ada 88,8 juta rakyat miskin. Sementara Bulog, ada 15,5 yang berhak menerima raskin. Sedangkan BPS, ada 28 juta.

“Dari data saja sudah beda-beda. Bagaimana mau nyusun program,” ujarnya.

Dari sisi anggaran, menurutnya, pemerintah Jokowi-JK tidak pro rakyat miskin. Sebab, anggaran subsidi pada pemerintahan Jokowi dipangkas 60%. Anggaran ketahanan pangan memang naik dari Rp 125,9 triliun menjadi 126 triliun. Tapi, sebesar Rp 58 triliun diserahkan ke BUMN dalam bentuk PMN.

“BUMN kan pasti orientasinya untung, tidak langsung menyentuh rakyat miskin,” ucapnya.

Karena itu, ia menyimpulkan Jokowi ini memang tidak pro rakyat tapi pro pada investor. Program infrastruktur memang penting, tapi infrastruktur lebih pas untuk investor. “Jokowi ini memberikan karpet merah pada investor. Tapi, investornya tidak datang-datang,” sindirnya.

Sedangkan Anggota DPD  RI Ghazali Abbas Adan mengatakan tidak mau terjebak pada dikotomi penting tidaknya infrastruktur. Sebab, kata dia, program itu penting juga dan berdampak jangka panjang untuk kesejahteraan rakyat. Tapi, ia melanjutkan, untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia memang harus dimulai dari daerah.

“Benahi daerah maka daerah akan maju,” kata dia. Caranya bisa dengan penyaluran KUR dan optimalisasi dana desa.

Selain itu, ia minta pemerintah fokus pada sektor pertanian. Misalnya dengan memberi modal pada petani. Tak hanya itu, pelatihan juga harus digalakkan agar petani Indonesia bisa makin maju. “Pemerintah juga jangan menyalahkan faktor global terus. Misalnya, pelemahan rupiah ini. Harus ada policy dari pemerintah,” tutupnya. (Tedi/RP)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut