Kembalikan Blok Mahakam Ke Tangan Rakyat

Nasib kita, kaya-miskin kita, bahagia-sengsara kita, tidak tergantung dari usaha orang lain, tidak dari dewa-dewa, melainkan dari ichtiar kita sendiri. Itulah kunci kemakmuran dan kebahaagian suatu bangsa.

Berjuta-juta modal asing mungkin mau bekerjasama atau berusaha di Indonesia. Beratus-ratus tenaga ahli luar negeri mungkin mau mencurahkan tenaganya di sini bersama kita. Tetapi tidak mungkin unsur-unsur luar negeri itu membuat tanah air kita makmur dan sejahtera, jikalau Bangsa Indonesia sendiri hanya menjadi penonton dan penikmat saja dari hasil-hasil yang digali oleh modal dan orang lain itu. Akhirnya, yang menentukan nasib adalah bangsa kita sendiri.

Kata-kata di atas diucapkan oleh Bung Karno. Ia menyampaikan hal itu pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 1954. Bung Karno, yang menyaksikan betapa jahatnya penghisapan kolonialisme dan imperialisme, tak mau kekayaan alam Indonesia habis terkuras oleh modal asing.

Ribuan putra-putri Indonesia dikirim ke beberapa negara Eropa dan Rusia. Di sana mereka belajar ilmu pertambangan, perminyakan, teknologi maritim, kedokteran, ekonomi dan lain-lain. Bung Karno berpesan, mereka harus belajar sebaik-baiknya dan kembali ke tanah air untuk membangun negeri.

Namun, mau diapa, cita-cita Bung Karno itu kandas. Kudeta merangkak Soeharto, yang dibelakangnya ada imperialisme, telah merobohkan cita-cita itu. Alhasil, sejak orde baru sampai sekarang, kita tak pernah berhasil mengelola kekayaan alam kita sendiri. Lebih parah lagi, penguasa orde baru hingga sekarang merelakan kekayaan alam itu untuk dikuasai korporasi asing.

Tahun 1967, hanya beberapa bulan setelah Soeharto dilantik jadi Presiden, blok Mahakam jatuh ke tangan korporasi asing: Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation (Jepang). Kontrak berlaku selama 30 tahun (1967-1997). Namun, beberapa bulan sebelum Soeharto lengser, kontrak blok Mahakam diperpanjang lagi 20 tahun (2017).

Blok Mahakam disebut-sebut sebagai ladang gas terbesar kedua di Indonesia. Catatan Indonesian Resources Studies (IRESS) mengungkapkan, cadangan blok ini sekitar 27 triliun cubic feet (tcf). Selama 41 tahun korporasi asing mengangkangi blok Mahakam, sekitar 50% (13,5 tcf) cadangan telah dieksploitasi—setara dengan pendapatan kotor sekitar US$ 100 miliar.

Nah, sekarang blok Mahakam masih menyimpan cadangan gas sebesar 12,5 triliun cubic feet (tcf). Kalau mau diuangkan, dengan harga gas yang terus meroket saat ini, maka potensi blok Mahakam itu bisa mendatangkan pemasukan ke kas negara sebesar 160 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1500 triliun. Hal itulah yang membuat korporasi asing, dalam hal ini Total E&P Indonesie, tak mau angkat kaki.

Pihak Total E&P Indonesie pun mendesak agar kontrak mereka diperpanjang. Berbagai lobi telah dilakukan. Di lain pihak, berbagai sektor masyarakat sudah bersuara keras agar kontrak asing di blok Mahakam tidak diperpanjang. Bagi mereka, blok Mahakam harus dipergunakan untuk kepentingan nasional.

Tetapi pemerintah kelihatannya lebih setuju blok Mahakam kembali dicaplok asing. Hal ini nampak pada pernyataan Menteri ESDM, Wamen ESDM, dan Kepala BP Migas. Menteri ESDM Jero Wacik pun berkelik: Pertamina belum sanggup mengelola blok Mahakam. Alasannya, keuangan Pertamina sangat terbatas. Kalau keuangan Pertamina dialokasikan seluruhnya ke blok Mahakam, maka perusahaan plat merah itu bisa bangkrut.

Marwan Batubara, salah satu pengusung petisi Blok Mahakam untuk Rakyat, membantah argumentasi Jero Wacik itu. Menurut Marwan, keterbatasan keuangan di tangan, cash on hand, bukan masalah, sepanjang Pertamina memiliki underlying asset yang bisa menjamin kucuran kredit perbankan atau lembaga keuangan.

Pertamina sendiri sudah menyatakan sanggup menjadi operator blok Mahakam (Bisnis, 22 Juli 2012). Bahkan, pertamina mengumbar beberapa kesuksesan mereka mengelola beberapa blok, seperti Blok West Madura Offshore (WMO) dan Blok Offshore North West java (ONWJ). Di kedua blok itu Pertamina sukses menggenjot produksi.

Pernyataan Jero Wacik hanyalah akal-akalan belaka. Kalau pertamina memang punya banyak kelemahan, itu kan salah pemerintah sendiri. Kenapa tak bisa membangun pertamina menjadi perusahaan yang efisien dan kompetitif? Yang terjadi, banyak BUMN hanya diperlakukan sebagai sapi perahan oleh rezim berkuasa.

Kita harus kembali ke amanat konstitusi: pasal 33 UUD 1945. Untuk itu, blok Mahakam harus dikelola oleh negara untuk memakmurkan rakyat. Dengan menguasai blok Mahakam, pemerintah bisa memperkuat pasokan gas kita. Dengan demikian, PLN tak perlu kerepotan karena kekurangan bahan bakar. Bahan Bakar Gas (BBG) juga bisa menjadi bahan bakar alternatif pengganti BBM. Harganya bisa murah dan terjangkau oleh seluruh rakyat!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut