Kekerasan Di Bima Bersumber Pada Kebijakan Pemerintah Yang Pro Modal Asing

Salah seorang aktivis Front Rakyat Anti-Tambang (FRAT) Bima, Delian Lubis, mengatakan kejadian kekerasan di Bima akhir pekan lalu bersumber pada kebijakan pemerintah yang pro-neoliberal.

“Ini adalah pencaplokan sumber daya alam melalui sebuah SK Bupati Bima. Lalu, pencaplokan itu disertai dengan perampasan tanah rakyat dan penghancuran ekosistem di sana,” ujar Delian Lubis saat menyampaikan testimoni di depan DPR, Rabu (28/12) malam.

Menurut Lubis, sejak awal rakyat Bima sudah menolak SK nomor 118 tahun 2010 itu. Sejumlah perlawanan pun terjadi, khususnya di kecamatan Lambu dan Sape, yang merupakan daerah yang paling terkena dampak kebijakan itu.

Akan tetapi, kata Lubis, setiap kali rakyat menyampaikan aspirasi, pejabat pemerintah setempat selalu mengabaikan protes rakyat. “Mereka tidak mau mendengar aspirasi rakyat. Padahal, rakyat sudah berkali-kali menggelar protes,” tegasnya.

Lubis pun bercerita tentang kejadian pembakaran kantor Camat Lambu pada bulan Februari silam. Saat itu, kata Lubis, perwakilan warga sedang melakukan dialog dengan pihak kecamatan, namun tiba-tiba polisi memprovokasi di luar pertemuan.

Bentrokan pun pecah. Polisi melepaskan tembakan membabi buta: 2 petani tertembak dan 60 orang tertangkap. Kejadian itulah yang menyulut kemarahan rakyat sehingga membakar kantor camat.

Anehnya, kata Lubis, Polisi justru menetapkan sejumlah aktivis dan warga sebagai provokator. Salah satunya adalah Adi Supriadi, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kota Bima. Sampai saat ini Adi Supriadi masih ditahan di LP Bima.

Pasca itu, rakyat Lambu masih terus-menerus menggelar aksi secara damai. Mereka terus meminta agar Bupati Bima, Ferry Zulkarnain, segera mencabut SK yang memicu perampasan lahan dan pengrusakan ekologi tersebut.

Karena terus-menerus diabaikan, maka rakyat Lambu pun sepakat untuk menduduki pelabuhan Sape. “Kami sudah lama diabaikan. Pemerintah kabupaten Bima sudah tuli terhadap suara-suara rakyat. Makanya, kami menduduki pelabuhan itu supaya suara rakyat bisa didengar. Kami ingin Bupati memenuhi keinginan rakyat,” ujar Lubis.

Sayang sekali, Bupati Bima yang sudah tuli dan “kepala batu” ini justru meminta bantuan kepolisian. Ribuan anggota Brimob, termasuk dari Mataram dan Jakarta, diturunkan untuk menindas rakyat yang sedang menyuarakan hak-haknya. Tiga orang rakyat tak berdosa tewas dan puluhan lainnya tertembak akibat kejadian brutal itu.

Lubis juga membantah tudingan Mabes Polri perihal petani yang membawa senjata berupa parang dan arit. Menurut Lubis, aksi pendudukan itu dijalankan oleh petani secara bergantian. “Jadi, setiap mereka kembali dari kebun, mereka langsung ke pelabuhan. Jadi, otomatis mereka akan membawa parang dan arit. Itu adalah perkakas kerja,” kata Lubis.

Pada saat menjelang pembubaran, warga pun menolak berkonfrontasi dan meminta negosiasi. Tetapi, pasukan Brimob terus menerobos pintu gerbang dan mulai menyerang warga yang bertahan di dalam pelabuhan.

Di akhir testimoninya, Lubis menyatakan bahwa rakyat Bima tetap berfokus pada tuntutan awal mereka: pencabutan SK Bupati nomor 118 tahun 2010 tentang ijin eksplorasi PT. Sumber Mineral Nusantara. “Inilah tuntutan mendesak rakyat di kecamatan Lambu. Ini akan terus diperjuangkan hingga Bupati segera mencabutnya,” ujarnya.

Lubis pun, atas nama rakyat Lambu, mengucapkan terima kasih atas aksi-aksi solidaritas yang disampaikan oleh aktivis dan rakyat Indonesia di berbagai daerah.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut