Kekerasan Dan Negara

ABRAHAM Lincoln, bapak bangsa Amerika dengan tepat menulis, “A nation divided against itself, cannot stand”. Sebuah bangsa, sebesar apapun negaranya, jikalau mengalami perpecahan serius dari dalam, maka bangsa itu tinggal menunggu waktu untuk hancur.

Seperti Indonesia sekarang ini, bangsa besar yang terancam tercabik-cabik karena meningkatnya kekerasan antar kelompok, antara etnik, dan antar-agama. Rentetan aksi kekerasan menguasai halaman media massa setiap hari, seperti kekerasan oleh ormas/FPI, kasus penyerangan terhadap HKBP, kerusuhan di Tarakan, perkelahian berdarah di Ampera, perampokan bersenjata di Medan, serangan bersenjata terhadap Polsek di Hamparan Perak, aksi peledakan bom di kali malang, dan lain sebagainya. Belum lagi dengan kekerasan-kekerasan lainnya, seperti tawuran antar pelajar/mahasiswa, tawuran antar kampung, yang terkadang terjadi hampir setiap hari.

Namun, jika ditelisik lebih jauh, negara punya andil sangat besar dalam melahirkan dan memelihara berbagai kekerasan ini. Negara sering mempertontonkan kekerasan atau solusi represif terhadap persoalan-persoalan rakyat, seperti kasus penggusuran, menindas pemogokan buruh, merepresif demonstrasi mahasiswa, dan lain sebagainya.

Disamping itu, kekerasan juga sangat berhubungan dengan watak pemerintahan yang berkarakter anti-rakyat, misalnya perilaku korupsi, hidup mewah, sewenang-wenang, dan lain sebagainya. Ketika rakyat semakin muak dengan tingkah laku pemerintah, maka mereka akan sangat mudah terkena pengaruh “anjuran” untuk melakukan kekerasan.

Dan, cerita mengenai penegakan hukum di Indonesia yang sangat melukai keadilan rakyat; ketika berhadapan dengan kaum kaya atau orang kuat, maka hukum dapat dibeli dan dimanipulasi. Namun, saat berhadapan dengan orang miskin dan tidak berpengaruh, maka hukum bisa menindas mereka dengan sangat kejam. Ada banyak yang menceritakan, bagaimana seorang pencuri coklat (kakao) bisa dipenjara, sementara perampok uang negara yang jumlahnya triliunan bisa bebas dan tidak tersentuh oleh hukum.

Begitu banyak persoalan yang menimpa bangsa ini menyebabkan rakyat seperti kehilangan harapan.  Situasi ini sangat rawan untuk dimanipulasi oleh kelompok-kelompok tertentu, termasuk tangan negara sendiri, untuk mengorganisasikan pertikaian atau kekerasan secara horizontal.

Demikian pula dengan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang terlalu lebar, sangat potensial untuk memicu lahirnya ketegangan sosial. Bukankah orang bijak pernah berkata; “rakyat memang sabar, tetapi perut tidak dapat menunggu lama.”

Kita juga menemukan sebuah korelasi antara kemiskinan dan kekerasan, dimana peningkatan jumlah kemiskinan akhir-akhir ini berjalan sejajar dengan peningkatan aksi kekerasan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, diluar persoalan-persoalan di atas, kontribusi media mainstream juga sangat penting dalam memicu kekerasan. Tayangan yang berulang-ulang, cenderung memojokkan satu pihak, dan dibesar-besarkan, adalah faktor pendorong yang sangat penting bagi sebagian orang meniru atau menganggap kekerasan sebagai hal biasa. Padahal, menurut keinginan kita, media massa seharusnya menjadi media informasi yang demokratis, mencerdaskan rakyat, mengajarkan penghargaan terhadap kemanusiaan, dan memupuk patriotisme atau nasionalisme.

Kita menyesalkan pendekatan Presiden SBY terkait peningkatan kekerasan ini, yang hanya bersandar dari himbauan demi himbauan, bukan “menyingsingkan” lengan baju untuk turun tangan lansung dan mencari penyelesaian secara damai.

Kedepan, karena kekerasan bersumber dari berbagai persoalan sosial dan ekonomi, maka pemerintah seharusnya lebih banyak mencurahkan tenaga untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, misalnya mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial lainnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut