Kedatangan Jokowi di Kendari Disambut Aksi Penolakan Kenaikan Harga BBM

GNP 33 Kendari Tolak kenaikan BBM

Kedatangan presiden Jokowidodo dalam rangka temu alumni Universitas Gajah Mada di Kendari, Sulawesi Tenggara, diwarnai aksi Tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak(BBM) dari puluhan mahasiswa Kendari yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP 33) UU 1945, Kamis (6/7/14).

Mereka memulai aksinya dari kampus Universitas Muhammadiya Kendari (UMK) menuju Hotel Clarion Kendari, dan selanjutnya berjalan kaki menuju tempat pembukaan Musyawarah Keluarga Besar Alumni Universitas Gajah Mada (KAGAMA), Kendari.

Menurut Koordinator Aksi, Saddang Nur, alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan alasan bahwa subsidi BBM membebani Aanggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) dan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah keatas adalah alasan yang klasik dan selalu didengungkan semenjak pemerintahan SBY-Budiono.

Menurutnya, yang menjadi penyebab terjadinya beban APBN adalah tingginya pembayaran hutang luar negeri sebanyak Rp. 300 Triliun setiap tahunnya. Disamping itu, biaya gaya hidup mewah pejabat dan korupsi juga menjadi penyebab terkurasnya APBN Indonesia.

Aktifis LMND, Hayadin Manaf, mengatakan bahwa kenaikan harga BBM bukanlah bentuk dari kemandirian ekonomi. Menurutnya, Kenaikan BBM akan berdampak pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan akan menghancurkan sektor produksi usaha-usaha kecil rakyat dikarenakan tidak lagi mampu berproduksi karena harga bahan baku tidak lagi terjangkau. Selain itu, kenaikan harga BBM juga akan mengakibatkan jumlah pengangguran menjadi tinggi karena akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di perusahaan-perusahaan akibat kebangkrutan usaha-usaha tersebut.

Dalam aksinya, mahasiswa memberikan beberapa solusi kepada Jokowi-JK agar tidak menaikkan harga BBM. Pertama, untuk menambah pendapatan Negara, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memangkas biaya belanja pegawai Negara yang tidak perlu. Kedua, menyita semua kekayaan koruptor (pemiskinan koruptor). Ketiga, mengadakan pajak yang tinggi bagi perusahaan asing. Keempat, untuk membangun kemandirian ekonomi Indonesia, Negara harus merenegosiasi seluruh kontrak karya asing atau melakukan nasionalisasi aset-aset strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagai wujud dari pelaksanaa Pasal 33 UUD 1945. Kelima, membangun kilang-kilang minyak baru agar produksi BBM bisa bertambah.

Sedangkan untuk masalah konsumsi BBM yang banyak dinikmati masyarakat kelas menengah keatas, menurut Saddang Nur, adalah masalah yang teknis. “Pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM, tetapi cukup mengefektifkan kembali pengawasan penggunaan subsidi BBM,” katanya. “Tentunya itu harus dilakukan oleh seluruh instansi terkait, seperti Pertamina, Kepolisian dan lain-lain termasuk di dalamnya masyarakat,” tambahnya.

Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 Sulawesi Tenggara terdiri dari beberapa organisasi, yaitu:  LMND, SRMI, HMPS PLS UMK, HMPS Ilmu Pemerintahan FISIP UMK, DPM UMK, Fakultas Hukum UMK, Fakultas Teknik UMK dan SOMMASI.

Wiwin Irawan

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut