‘Kebocoran’ Kekayaan Nasional Dan Cita-Cita Ekonomi Berdikari

Ada yang menarik dari debat Calon Presiden putaran kedua tanggal 15 Juni lalu. Capres nomor urut 1, yakni Prabowo Subianto, angkat bicara soal kebocoran kekayaan negara.

Dalam acara debat itu Prabowo mengutip pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, pada tanggal 7 September 2013, terkait hilangnya potensi penerimaan negara sebesar Rp 7200 Triliun per tahun akibat pengelolaan kekayaan alam, khususnya migas, dikuasai oleh modal asing.

“Tim pakar kami gunakan angka Rp 1.000 triliun yang hilang. Rp 1.000 triliun saja sudah fantastis,” kata Prabowo. Dia berjanji, kalau dirinya dan Hatta Rajasa mendapat mandat dari rakyat, maka ia akan menutup kebocoran sebesar Rp 1000 triliun itu.

Di situ Prabowo menggunakan istilah “kebocoran” kekayaan negara. Memang, jauh sebelum debat Capres ini, Prabowo kerap berbicara mengenai kebocoran kekayaan negara. Dia bilang, salah satu penyebab utama kebocoran itu adalah penguasaan asing terhadap sumber daya dan aset nasional kita.

Namun, lontaran Prabowo itu memicu ‘kegemparan’. Banyak yang meragukan data terkait kebocoran itu. “Angka ini menggelikan karena terlalu besar. PDB kita setahun Rp 9.400 triliun. Bagaimana mungkin kebocoran Rp 7.200 triliun?” kata ekonom UGM, Tony Prasetyantono.

Pihak rezim SBY, yang menjadi pihak yang dipersalahkan di balik kebocoran kekayaan ini, juga angkat bicara. Presiden SBY, sebagaiman disampaikan oleh Menko Perekonomian Chairul Tanjung, mempertanyakan sumber angka kebocoran Rp 7200 trilun yang diklaim oleh Prabowo itu. “Presiden bertanya angkanya dari mana? Mungkin perlu ditanya ke Pak Hatta,” kata Chairul Tanjung.

Di jejaring sosial, lontaran Prabowo itu menjadi semacam guyonan. Padahal, kalau mau ditelusuri penjelasan Prabowo itu, ada peluang untuk mengurai persoalan kusut di balik salah-urus pengelolaan kekayaan alam nasional.

Salah Kaprah

Di sini memang terjadi salah kaprah. Sebagian besar orang, baik ekonom maupun pihak SBY, menduga kebocoran yang dimaksud oleh Prabowo itu adalah kebocoran APBN. Padahal, kalau kita telusuri penjelasan-penjelasan Prabowo yang serupa di berbagai forum diskusi, maksudnya adalah kebocoran kekayaan alam.

Ekonom sekaligus Tim sukses pasangan Prabowo-Hatta, Dradjad Wibowo, punya penjelasan yang tepat terkait pemaknaan ‘kebocoran’ itu. Menurut dia, kebocoran yang dimaksud oleh Prabowo bukanlah kebocoran APBN, melainkan pendapatan negara yang tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki Indonesia.

“Penyebabnya banyak, yaitu nilai ekspor terlalu murah, kekayaan negara yang tersimpan di Singapura yang mencapai 80 miliar dollar AS, potensi dari perpajakan yang tidak tercapai, potensi non-pajak, dan kegagalan untuk mengaudit investasi sumber daya alam yang diekspor pihak swasta,” katanya.

Dalam debat Capres minggu (15/6) malam itu, Prabowo juga menjelaskan makna kebocoran itu. Menurut dia, selama ini sumber-sumber ekonomi kita dikuasai oleh sebagian besar orang asing atau perusahaan asing. Akibatnya, kata dia, nilai tambah kekayaan alam kita mengalir keluar. Jadi bisa ditafsirkan: kebocoran yang dimaksud oleh Prabowo adalah hilangnya potensi penerimaan negara dari potensi kekayaan alam yang ada akibat dominannya penguasaan asing di sektor tersebut.

Penjelasan serupa juga diungkapkan oleh Ketua KPK Abraham Samad. Menurutnya, angka Rp 7.200 triliun yang disebutnya adalah potensi penerimaan yang seharusnya didapat negara. Potensi penerimaan negara itu hilang, kata Abraham Samad, lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia.

Lebih lanjut, Abraham Samad menjelaskan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi itu semakin diperparah oleh banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Jadi, esensi dari isu kebocoran itu adalah hilangnya potensi penerimaan negara akibat salah-urus dalam pengelolaan kekayaan nasional, baik kekayaan alam maupun aset strategis lainnya.

Bukan Cerita Baru

Cerita getir dibalik carut-marutnya pengelolaan kekayaan alam kita bukanlah cerita baru. Terutama sejak praktek liberalisasi investasi yang membuka pintu seluas-luasnya bagi korporasi asing untuk menguasai kekayaan alam kita.

Selama ini, rezim neoliberal selalu berkampanye bahwa kehadiran investasi asing dalam pengelolaan SDA akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara, terutama melalui pajak dan royalti. Pada kenyatannya, hal tersebut tidak sepenuhnya benar.

Pada tahun 2011 lalu, KPK sudah mengungkapkan bahwa ada 14 perusahaan asing di sektor migas tidak pernah membayar pajak selama puluhan tahun. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 1,6 triliun (Lihat: KOMPAS.com, 14 perusahaan migas asing tak bayar pajak, 15 Juli 2011).

Kemudian, pada tahun 2013 lalu, KPK melalui Abraham Samad juga mengungkapkan, sekitar 60 persen perusahaan tambang di Indonesia tak membayar pajak dan royalti kepada negara. Menurut Abraham Samad, banyaknya perusahaan asing yang tidak membayar pajak dan royalti itu karena  kesepakatan ilegal dengan aparat dan pejabat di daerah (Lihat: KOMPAS.com, 60% perusahaan tambang tidak bayar pajak dan royalti, 3 Juli 2013).

Kenyataan ini juga diakui sendiri oleh pemerintahan SBY sendiri. Pada tahun 2013 lalu, melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo, terungkap bahwa sekitar 4.000 perusahaan multinasional yang berbasis di Indonesia ternyata tidak membayar pajak. Lebih parah lagi, perusahaan berskala internasional itu diketahui telah mangkir pajak selama tujuh tahun (Lihat: Liputan6.com,4.000 Perusahaan Multinasional Mangkir Bayar Pajak Selama 7 Tahun, 12 April 2013).

Fakta-fakta di atas memperlihatkan betapa besarnya potensi penerimaan negara yang menguap akibat ‘kenakalan’ perusahaan asing dan domestik di Indonesia. Belum lagi, banyak sekali kontrak pertambangan–Kontrak Karya, Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dan PKP2B–yang merugikan penerimaan negara. Dalam skema kontrak karya, misalnya, diketahui banyak sekali kontrak karya yang merugikan negara. Dalam kasus kontrak karya dengan PT. Freeport, contohnya, royalti yang diterima negara hanya 1 persen untuk emas dan 1,5-3,5 persen untuk tembaga. Hal serupa juga terjadi pada banyak sekali PKP2B dan Kuasa Pertambangan (KP).

Belum lagi, penguasaan asing dalam pengelolaan migas kita juga membawa dampak-dampak lain, seperti penjualan minyak dan gas dalam bentuk mentah dan harga murah, biaya cost recovery yang sangat tinggi, dan menyuburkan ekonomi rente.

Belum lagi, sebagaimana diungkapkan KPK, banyak sekali ijin pertambangan di Indonesia yang bermasalah. Menurut Wakil Ketua KPK, Busro Muqoddas, sebanyak50% dari 7.501 izin usaha pertambangan (IUP) saat ini tidak clean and clear. Di sektor kehutanan juga terjadi demikian. Dari 150 juta hektar lahan hutan yang dikelola oleh korporasi, baru 11% yang sudah clean and clear. Dengan demikian, potensi kehilangan penerimaan negara di sektor tersebut sangat besar.

Kemudian, untuk memikat para investor asing agar betah berinvestasi di Indonesia, pemerintah menggelontorkan berbagai insentif, termasuk keringanan pajak, keringanan bea keluar, dan lain-lain.

Sebetulnya masih banyak masalah terkait pengelolaan SDA ini. Namun, sejumlah fakta di atas sudah cukup mewakili betapa pengelolaan kekayaan alam sekarang ini menyebabkan potensi penerimaan negara justru mengalir ke kantong-kantong perusahaan asing dan cecerannya masuk ke kantong segelintir elit kompradornya di dalam negeri.

Praktek Imperialisme

Pada tahun 1930-an, melalui pidato Indonesia Menggugat, Bung Karno menyebut salah satu manifestasi dari imperialisme, yaitu menjadikan Indonesia sebagai lapangan usaha bagi modal asing. Menurut Bung Karno, modal asing tersebut mengeduk kekayaan Indonesia dan mengalirkannya keluar. “saban tahun kekayaan yang diangkut dari Indonesia sedikit-dikitnya f 1.500.000.000,-,” kata Bung Karno.

Melalui kebijakan liberalisasi investasi, kapital asing punya ruang yang leluasa untuk mengeruk kekayaan negeri jajahan dan menyingkirkan mayoritas rakyatnya dari faktor-faktor produksi. Tak jarang, proses itu dilalui dengan jalan perampasan dengan kekerasan, sebagaimana nampak dalam berbagai kasus konflik agraria di Indonesia akhir-akhir ini.

Hal tersebut membawa dampak. Pertama, berpindahnya kepemilikan terhadap sumber daya alam dan aset publik ke tangan segelintir pemilik modal asing. Kedua, hilangnya kontrol negara terhadap kekayaan alam dan aset-aset nasional strategis.

Dampak lebih jauhnya adalah hilangnya kemampuan negara dalam memanfaatkan dan memobilisasi semua potensi sumber daya, termasuk kekayaan alam, dalam kerangka memajukan kepentingan nasional dan memakmurkan rakyatnya.

Anis Baswedan, bakal Capres partai Demokrat, pernah bilang, kekayaan Indonesia bukan terletak pada kekayaan alamnya, melainkan terletak pada manusianya. Pendapat itu ada benarnya. Namun, harus diingat, pembangunan manusia hanya mungkin kalau syarat-syaratnya terpenuhi: kemampuan bisa mengakses pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan yang layak, dan kemerdekaan dalam mengambil keputusan. Dan pemenuhan syarat-syarat itu memerlukan mobilisasi sumber daya, termasuk keuntungan dari kekayaan alam, untuk membiayai pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain, untuk rakyat.

Tegakkan Pasal 33 UUD 1945!

Di tahun 1961, Bung Karno pernah berpesan: “tak dapat kita mengambil manfaat 100% dari kekayaan bumi dan air kita sendiri, kalau imperialisme ekonomi dan imperialisme politik masih bercokol di tubuh kita, laksana lintah yang menghisap darah..”

Makna dari pesan Bung Karno itu sangat jelas. Kita tidak mungkin berbicara tentang emansipasi nasional, termasuk berbicara soal memakmurkan rakyat, jikalau politik perekonomian kita tidak bisa berdaulat atas kekayaan alam kita dan menggunakannya untuk kemakmuran rakyat. Ini juga merupakan mandat dari konstitusi kita: pasal 33 UUD 1945.

Dalam konteks itulah, saya kira, terlepas dari siapa yang melontarkannya, isu mengenai ‘kebocoran kekayaan alam’ ini perlu disambut oleh kaum nasionalis guna mempertajam dan memajukannya lagi. Dengan demikian, isu tersebut tidak berhenti sekedar sebagai komoditas politik di saat kampanye pemilu.

Pertama, isu kebocoran kekayaan alam itu hanyalah satu dari sekian banyak persoalan yang dilahirkan oleh praktek imperialisme di negeri ini. Jadi, ada kebutuhan untuk mendorong maju diskusi bukan hanya mempersoalkan kebocoran kekayaan alam selama ini, tetapi harus menohok langsung pangkal persoalannya, yakni imperialisme.

Kedua, kita menuntut para capres yang berkompetisi, yakni Prabowo dan Jokowi, untuk bisa bersikap atas persoalan ini. Apalagi keduanya sama-sama mengusung cita-cita ekonomi berdikari. Bagi saya, cita-cita ekonomi berdikari hanya akan menjadi bualan kosong jika tidak disertai itikad politik untuk menegakkan kedaulatan negara atas kekayaan alam dan aset nasional kita.

Ketiga, ini adalah momentum untuk mendorong lahirnya kepemimpinan nasional mendatang yang mengembalikan haluan ekonomi kita dari sistim ekonomi neoliberal menjadi sistim ekonomi yang berpinsipkan pasal 33 UUD 1945. Karena itu, bagi saya, isu terkait kebocoran potensi penerimaan negara ini tidak boleh berhenti hanya pada kritik pada buruknya tata-kelola SDA, tetapi harus berlanjut menjadi kritik sekaligus koreksi terhadap sistim ekonomi saat ini.

Keempat, jika isu ini bisa berterima secara luas dan menjadi tuntutan utama yang mesti dijalankan oleh para capres, maka dengan sendirinya akan mengisolir secara gagasan kekuatan-kekuatan oportunis atau bermental komprador yang sekarang ini menempel di kedua kubu capres. Dengan demikian, gagasan ekonomi berdikari akan menjadi keharusan untuk dijalankan oleh capres siapapun yang terpilih pada Pilpres mendatang.

Demikianlah. Semoga kampanye Pilpres ini bisa menjadi ruang politik bagi kita, seluruh bangsa Indonesia, untuk mendiskusikan persoalan bangsa dan mempertarungkan gagasan mengenai jalan keluarnya. Terima kasih.

Rudi HartonoPimred Berdikari Online.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut