Kebakaran Di Rumah Sendiri

Pada tanggal 10 Mei lalu, dalam pertemuan internasional tentang Penyuapan dalam Transaksi Bisnis, di Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Bali, SBY menyerukan perlawanan terhadap korupsi yang bersifat sistemik.

Beberapa saat kemudian, salah seorang tersangka kasus suap Sesmenpora, Mindo Rosalina, menyebut keterlibatan Nazaruddin dalam kasus suap bernilai Rp 3,2 miliar itu. Nazaruddin adalah bendahara umum Partai Demokrat.

Kasus ini pun menggelinding. Sejumlah petinggi Partai Demokrat, termasuk SBY sendiri, seperti kebakaran jenggot. Dengan kejadian memalukan itu, masker penutup politik pencitraan SBY terbuka sudah. Dia ibarat seorang bijak yang mengajak semua orang mewaspadai kebakaran, tetapi ternyata kebakaran terjadi di rumahnya sendiri.

Aroma busuk pun berhembus. Ternyata, Nazaruddin ini bukan hanya terlibat kasus suap Sesmenpora, tetapi juga diduga terlibat upaya suap terhadap Sekjend Mahkamah Konstitusi (MK). Belakangan, berdasarkan penelusuran majalah TEMPO, pada September tahun lalu, Nazaruddin ikut cawe-cawe mengurus setidaknya dua perkara sengketa, yaitu sengketa pemilihan Bupati Merauke dan sengketa hasil pemilihan Bupati Simalungun, kampung halamannya.

Ketika api ini tidak bisa lagi dipadamkan, sedang SBY sendiri ketakutan jika citranya terus terongrong karena kasus ini, maka petuahnya pun turun: “Kalau itu benar, dalam arti setelah ada investigasi, penyelidikan, dan pemeriksaan, maka Partai Demokrat tidak akan mencampuri, tidak akan dan tidak boleh melindungi ini. Demi keadilan, biarkan hukum berbicara apa adanya.”

Akan tetapi, meski sudah hampir pasti dinyatakan terlibat, partai demokrat belum juga terlihat bersikap tegas terhadap anggotanya. Partai pendukung SBY ini juga terkesan melindungi kadernya. Padahal, desakan publik agar Demokrat menjatuhkan sanksi sudah mengalir deras, setidaknya recall dari anggota DPR.

Belakangan, berdasarkan penulusuran TEMPO, Nazaruddin memegang kartu mati partai partai demokrat dan SBY. Nazaruddin mengancam akan menyeret empat petinggi partai jika dipaksa mundur: Anas, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Zulkarnain Mallarangeng alias Choel dan Marzuki Alie.

Kalau sudah begitu, apakah mungkin SBY akan bertindak tegas? Seperti biasa, SBY akan menjawab dengan retorika yang seolah menyenangkan hati semua pihak. Akan tetapi, jika itu terjadi, pemerintahan SBY nyaris tidak punya kredibilitas politik lagi. Kalau sempat lolos dari skandal Bank Century, maka mungkin kali ini kekuasaan SBY akan sedikit terluka dan sempoyongan.

Karena berbagai persoalan yang berakumulasi, krisis politik yang terjadi sekarang ini bukan sekedar krisis di dalam rejim SBY-Budiono, tetapi sudah tiba pada krisis negara neoliberal itu sendiri. Hanya saja memang, krisis negara neoliberal ini belum disertai oleh kebangkitan umum gerakan massa. Inilah persoalan yang harus dijawab dengan tepat dan ilmiah oleh kaum pergerakan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut