Ke Palu, Kapolri Timur Pradopo Disambut Aksi Massa

Puluhan aktivis Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat (FPKR) menggelar aksi massa memprotes kedatangan Kapolri Timur Pradopo di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (9/1). Aktivis FPKR mengecam berbagai bentuk kekerasan Polri terhadap rakyat miskin Indonesia di berbagai tempat, seperti di Mesuji (Lampung), Bima (NTB), dan Sulteng.

Aktivis FPKR menggelar aksinya di depan balai pertemuan Pogombo, yang terletak di dalam kawasan kantor Gubernur. Namun, belum juga para aktivis merapat di pintu gerbang, ketegangan sudah terjadi. Polisi berusaha membubarkan aksi massa damai tersebut.

Polisi beranggapan, aksi damai tersebut telah mengganggu hajatan mereka. Pasalnya, kedatangan Timur Pradopo ke Sulteng berkaitan dengan persoalan gangguan keamanan yang sering terjadi di daerah tersebut.

Sebagian besar gangguan keamanan itu dipicu oleh konflik agraria dan sumber daya alam antara rakyat dengan pemilik modal. Dalam banyak kasus, Polisi yang memilih berpihak kepada pemilik modal, terlibat berbagai tindakan kekerasan terhadap rakyat yang mempertahankan hak-haknya.

Aktivis FPKR menolak membubarkan diri. Mereka menggelar aksi duduk diam. Sejumlah aktivis menyampaikan orasi-orasi politik yang mengutuk berbagai tindak kekerasan Polri terhadap rakyat miskin.

Aktivis FPKR juga memprotes penyelesaian berbagai kasus kekerasan yang tidak selesai di Sulteng. Selain itu, FPKR juga memprotes kesewenang-wenangan anggota Polisi terhadap pelajar.

Dalam pernyataan sikapnya, FPKR menuntut agar Kapolri segera dicopot dari jabatannya karena tidak sanggup mengatasi berbagai tindakan kekerasan anggotanya terhadap massa rakyat.

“Sudah seharusnya Kapolri dicopot. Ia mestinya bertanggung jawab terhadap kasus di Mesuji, Bima, dan berbagai kekerasan di wilayah Sulteng,” ujar Samsul Bahri, aktivis Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) yang ditunjuk sebagai korlap aksi ini.

Di sela-sela aksi, seorang ibu Bhayangkari turut berorasi. Ia menyampaikan kekecewaan terkait berbagai tindakan diskriminasi dan ketidakadilan di dalam tubuh Polri, termasuk dalam urusan rumah tangga.

Ibu ini mengaku korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh oknum Polisi. Ia juga mengaku kalau suaminya itu sudah menikah dengan perempuan lain, tapi tidak ada sanksi apapun dari intitusi kepolisian.

FPKR merupakan gabungan beberapa organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), LMND, YPR, KPKPST, dan SP Palu.

HAJALIA SOMBA

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • hajalia somba

    Mau klarifikasi bahwa yg tergabung dalam Front Penyelamat kedaulatan rakyat ada beberapa lembaga yg tdk dimasukan yakni : Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Fisip Untad, Kumtapala Untad. atau Coba lihat kiriman berita dari Rudi Astika pada aksi FPKR tgl 20 \Ratusan Aktivis dipalu serukan Ganti Rezim Ganti Sistem..terimakasih …