Kaum Buruh dan Kontroversi SJSN

Masalah pengaturan jaminan sosial sedang berada di titik krusial, seiring akan berakhirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). Bila rancangan ini jadi disahkan DPR RI tanggal 22 Juli ini, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) telah mendapat payung hukum bagi institusi penyelenggaraannya.

Namun UU SJSN masih membawa masalah yang belum terjawab. Undang-Undang ini melepas tanggungjawab negara dalam urusan jaminan sosial dan menyerahkannya ke tangan pasar (bisnis) asuransi. Menurut Prof. Sri Edi Swasono, UU ini telah memutarbalikkan antara kewajiban negara menjamin kehidupan rakyat, menjadi kewajiban rakyat membayar iuran. Hanya rakyat yang dikategorikan miskin akan diiur oleh pemerintah untuk tahap awal.

Meski demikian, ironisnya, rekan-rekan di sejumlah serikat pekerja mati-matian mendukung pelaksanaan Undang-Undang SJSN ini. Salah satu pijakan bagi dukungan tersebut adalah kritik terhadap penyelenggaraan jaminan sosial di bawah PT. Jamsostek.

Kekeliruan Mendasar

Seperti halnya tugas badan penyelenggara jaminan sosial, PT. Jamsostek beserta tiga BUMN asuransi sosial lainnya (Taspen, Asabri, dan Askes), sama mewajibkan iuran dan mewajibkan pengusaha (pemberi kerja) untuk mendaftarkan pekerja di perusahaannya sebagai peserta jaminan sosial. Namun timbal balik manfaat dari Jamsostek sejauh ini tidak cukup dinikmati pekerja. Serikat pekerja mempersoalkan penggunaan dana yang tidak transparan, kesulitan peserta dalam mengklaim manfaat program, dan keterbatasan program Jamsostek yang belum menjangkau jaminan pensiun.

Sementara UU SJSN dikatakan lebih unggul, karena mengatur jaminan pensiun, dan memungkinkan seorang buruh yang sudah ter-PHK tetap memperoleh jaminan kesehatan sampai paling lama enam bulan sajak yang bersangkutan di-PHK.

Apakah dengan begitu UU SJSN akan lebih berpihak pada buruh? Dalam hemat kami, kalangan pekerja sebaiknya lebih berhati-hati dan tidak menaruh ekspektasi yang terlalu besar bila tidak ingin menelan kecewa nantinya.

Pertama, meski cukup vital, hal-hal yang dipersoalkan di atas, baik kritik terhadap Jamsostek maupun dukungan terhadap SJSN, masih melingkupi aspek teknis yang dapat dibenahi melalui revisi terhadap UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, serta melalui re-organisasi kelembagaan. Misalnya, dengan menambahkan cakupan program jaminan sosial serta perubahan manajemen Jamsostek menjadi lebih demokratis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, aspek fundamental dari UU SJSN dan RUU BPJS yang mendorong liberalisasi tampak sengaja diabaikan kalangan pendukungnya. Tidak pernah dijelaskan bahwa terdapat kewajiban iuran yang berlipat dalam UU SJSN dibandingkan UU Jamsostek. Kewajiban tersebut menghasilkan kewajaran logika bisnis asuransi: membayar lebih mahal untuk (peluang) mendapat manfaat yang lebih banyak. Dengan kata lain, tidak ada keberpihakan yang istimewa dari UU SJSN ini terhadap kaum buruh.

Subsidi oleh si Miskin

Permasalahan lain yang perlu dicermati adalah luasnya cakupan UU SJSN yang menjangkau mulai dari pekerja sektor formal, pegawai negeri sipil dan militer, pekerja sektor informal, sampai pengangguran. Dukungan menggebu dari kalangan serikat pekerja seringkali menyebut luasnya cakupan ini sebagai keunggulan SJSN dibandingkan sistem yang sedang berjalan. Tapi tak pernah disebutkan konsekuensi negatif dari penggabungan sektor-sektor masyarakat di bawah satu payung asuransi.

Seluruh serikat pekerja yang ada mungkin dapat mengklaim pihaknya sebagai wakil dari 38,10 juta pekerja sektor formal. Namun jumlah ini baru mencakup 34,23 persen dari total pekerja. Selebihnya, terdapat 73,2 juta pekerja sektor informal yang ketahanan ekonominya tidak dapat dipastikan, karena rentan terhadap kebangkrutan, atau terjerembab miskin akibat sistem ekonomi yang tidak adil.

Bagi pekerja sektor formal pun kerentanan sosial tersebut terus membayangi, terutama dalam liberalisasi pasar tenaga kerja dengan sistem kontrak dan outsourcing yang ada sekarang. Meski terdapat jaminan kesehatan sampai maksimal enam bulan bila seseorang ter-PHK, tidak dapat dijamin yang bersangkutan akan segera memperoleh pekerjaan baru. Bilapun yang bersangkutan harus mendaftarkan diri sebagai penduduk miskin—untuk ditanggung pemerintah, proses tersebut tidak akan mudah dan, sebagaimana disebutkan di awal, hanya akan ditanggung pada tahap awal.

Tahap selanjutnya pemerintah tidak lagi punya kewajiban, sehingga apabila penduduk miskin harus tetap ter-cover jaminan sosial, maka iuran penduduk miskin ini harus ditanggung oleh peserta lain yang masih terikat hubungan kerja. Artinya, mayoritas pekerja yang membanting tulang untuk penghasilan pas-pasan kini harus menanggung iuran bagi orang miskin dan pengangguran.

Kembali ke Pasal 33 UUD 45

Pada titik ini lah muncul keraguan UU SJSN mampu menalangi masalah jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Situasi ekonomi yang tidak pasti bagi rakyat, eksploitasi besar-besaran atas sumber daya alam, mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri, serta dampak-dampaknya berupa kemiskinan dan pengangguran, merupakan kenyataan yang sedang kita hadapi.

Keinginan mewujudkan jaminan sosial yang menyeluruh adalah baik dan patut didukung. Namun pertanyaan besarnya adalah dari mana sumber ekonomi untuk membiayai jaminan sosial rakyat tersebut?

Situasi ini dapat dikatakan sebagai impian mewujudkan negara kesejahteraan (walfare-state) ala negeri-negeri maju sementara kekayaan bangsa sedang dihisap oleh kekuatan modal asing. Paksaan bagi rakyat untuk membayar iuran sama halnya dengan memaksa gotong-royong menolong penindasan, sejenis culture stelsel, memaksakan solidaritas diantara sesama kaum miskin tanpa melawan sistem yang memiskinkan, atau memaksa orang susah untuk menalangi kehidupan orang-sangat-susah sementara terdapat segelintir lain yang bergelimang harta sambil mempertahankan kekuasaannya atas ekonomi maupun politik nasional.

Di negara-negara maju perkembangan industri lebih merata, jumlah pekerja sektor formalnya relatif lebih banyak dengan perekonomian yang relatif lebih mapan, sehingga sistem asuransi sosial berkemampuan meng-cover seluruh penduduknya. Sementara Indonesia mempunyai karakteristik ekonomi sendiri yang masih terbelenggu kolonialisme gaya baru.

Jaminan sosial seharusnya dapat diselenggarakan tanpa kewajiban iuran di tengah situasi rakyat yang masih kepayahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Syaratnya adalah mengembalikan kekayaan nasional ke tangan negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dititahkan pasal 33 UUD 1945.

Lukman Hakim, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Gatot Soebroto

    Artikel menarik, tp tampaknya bung Doming kurang pas menginterpretasi UU SJSN ini, yg memang belum pernah ada modelnya di negeri ini. Tulisan di bawah barangkali bisa jadi referensi lain.

    Mengapa BPJS tidak boleh BUMN?

    – BPJS dan BUMN mempunyai tugas dan tujuan yang amat berbeda, tunduk pada dasar konstitusional dan dasar perundang-undangan yg juga berbeda. BUMN merupakan perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 terkait pengelolaan ekonomi nasional (diatur lebih lanjut dg UU No. 19/2003 ttg BUMN & UU No. 40 ttg Perseroan Terbatas), sementara BPJS merujuk pada pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak konstitusional atas jaminan sosial untuk seluruh rakyat (diatur lebih lanjut oleh UU No. 40/2004 ttg SJSN dan kelak UU BPJS).

    – Menurut UU No. 19/2003, BUMN adalah “penyelenggara kegiatan ekonomi nasional” dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional melalui kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN. Bentuk badan hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT), di mana salah satu maksud dan tujuannya adalah “mengejar keuntungan” (lihat pasal 2 ayat (1) huruf b UU No. 19/2003; juga UU No. 40/2007).

    – BPJS, sesuai UU SJSN, adalah pilar untuk keamanan ekonomi dalam jangka panjang, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakyat, di mana modal dan kekayaan yang dihasilkan merupakan cadangan teknis dan akumulasi iuran peserta. Bentuk badan hukumnya adalah badan hukum publik (dimiliki dan diawasi oleh publik/masyarakat), yg amat terkait dengan prinsip “dana amanat” dan prinsip “nirlaba” dari BPJS yang ditegaskan oleh UU SJSN.

    – BPJS akan melola dana publik yg adalah “dana amanat” alias dana titipan dr masyarakat sebagai peserta. Dana publik ini harus bebas dari intervensi politik karena tujuannya adalah memberikan manfaat sebesarnya kepada anggotanya. Ini ditegaskan dalam pasal 1 butir 7 UU SJSN: “Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.”

    – BPJS tidak boleh BUMN karena tugasnya adalah menjamin manfaat jaminan sosial bisa sungguh dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa kecuali, tanpa terganggu oleh campur tangan penguasa. Sebagai penyelenggara jaminan sosial menyeluruh untuk seluruh rakyat Indonesia ia tidak boleh dijadikan “kendaraan politik” bagi siapa pun yang jadi penguasa. Amanat UU SJSN untuk mentransformasi pelaksana jaminan sosial yang ada saat ini (PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen dan PT Asabri) menjadi badan hukum publik, yang terdiri dari wakil-wakil peserta selaku pemilik BPJS, merupakan tantangan besar yang harus diperjuangkan oleh semua pihak yang peduli pada perwujudan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    – Hal lain terkait dengan bentuk atau “produk” yang diberikan asuransi sosial itu sendiri, yaitu yaitu jaminan atas risiko sosial yang dihadapi setiap orang. Ia bukan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan begitu saja, karena menyangkut keamanan sosial Negara dan warganya, dan karena itu peran dan tanggung jawab Negara menjadi penting untuk menjamin terlaksana dan berlanjutnya jaminan sosial ini bagi seluruh warga Negara tanpa kecuali. BUMN tidak bisa melakukan fungsi ini karena tugas dan hakekat utamanya memang adalah mencari keuntungan bagi Negara (lihat UU No. 19/2003 tentang BUMN).

    – Jadi berbeda dengan asuransi komersial, asuransi sosial dalam SJSN bukan sekadar “pooling of funds” (pengumpulan dana) tetapi juga “pooling of risks” (pengumpulan risiko). Artinya, pelaksana jaminan sosial tidak boleh semata-mata memperhitungkan keuntungan melalui dana yang dikumpulkan, tetapi pertama dan terutama ia harus mau menerima risiko itu lebih dahulu. Konkretnya, misal dalam konteks jaminan kesehatan, seseorang tidak boleh ditolak kepesertaannya dalam asuransi sosial karena sakit yang sudah dideritanya sebelum bergabung dengan asuransi (sebagaimana biasa dilakukan oleh perusahaan asuransi komersial).

    – Prinsip pengumpulan risiko seperti ini tidak bisa dilakukan oleh asuransi komersial yang bertujuan mencari keuntungan. Dalam konteks ini kepesertaan wajib dalam asuransi sosial bisa diterima, karena untuk yang sifatnya komersial secara prinsip memang tidak boleh diwajibkan.

    – Dengan kata lain, kalau kita ikuti logika UU SJSN (sekali lagi, mohon baca langsung UU tersebut!), asuransi swasta justeru akan jadi berkurang perannya. SJSN menginginkan BPJS (badan penyelenggara jaminan sosial) sebagai pelaksana utama pemenuhan jaminan sosial nasional yang bersifat standar yang berlaku secara universal untuk seluruh rakyat di seluruh Indonesia. Partisipasi perusahaan asuransi swasta, termasuk di sini juga jaminan sosial yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dimungkinkan, namun hanya untuk yang bersifat “suplemen” (tambahan) dan “komplemen” (melengkapi).

    – Menurut keterangan salah seorang konseptor UU SJSN, sewaktu merancang UU tersebut, pihaknya bahkan pernah mendapat keberatan tertulis dari sebuah perwakilan lembaga donor dari Amerika Serikat yang menolak RUU SJSN, karena dirasa akan mengganggu beroperasinya perusahaan asuransi swasta (asing) yang saat ini banyak beroperasi di Indonesia!

    – BPJS memang harus merupakan bentukan atau dibentuk oleh Pemerintah, dan karenanya Pemerintah berkewajiban melindungi keberlangsungannya sesuai perintah konstitusi. Tetapi ia juga harus independen dari Pemerintah, dan dilindungi dari campur tangan politik kekuasaan sesaat belaka. Preseden sejenis lembaga yang dibentuk Pemerintah dan independen sudah ada di Indonesia, yaitu: Bank Indonesia (UU No. 3/2004 dan UU No. 6/2009), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan, UU No. 24/2004), dan LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, UU No. 2/2009).

    – Semua terkait soal moneter/keuangan. kalau utk soal ini bisa mengapa untuk kesejahteraan rakyat kok rasanya sulit sekali ya? Untuk memenangkan perjuangan ini, SJSN harus bisa dirasakan sebagai kebutuhan, sehingga kredibilitasnya terjaga baik dan manfaatnya dirasakan sebagai kebutuhan. Di tangan kita semua warga negaralah, jaminan sosial bisa terwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai sekarang juga.