Kabut Asap Dan Permintaan Maaf

Dalam sepekan terakhir, Indonesia kembali direpotkan oleh persoalan kabut asap. Bahkan, kabut asap tersebut bukan hanya menggangu warga Indonesia di wilayah Sumatera, terutama Riau, tetapi sudah menyeberang ke negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura.

Di kedua negara tetangga tersebut, asap sudah mengganggu aktivitas warganya. Di Singapura, indeks standar polusi (PSI) pernah mencapai level kritis, yakni 400, yang berpotensi mengancam nyawa orang-orang sakit dan lanjut usia. Di Malaysia, khususnya di negara bagian Johor, ratusan sekolah ditutup karena kabut asap dari Indonesia. Pemerintah di kedua negara tetangga itu pun mengeluarkan protes.

Beberapa hari yang lalu, melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan meminta maaf kepada pemerintah Malaysia dan Singapura terkait asap tersebut. Namun, Senin (24/6) kemarin), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura. “Atas apa yang terjadi, saya selaku Presiden meminta maaf dan meminta pengertian saudara kami di Singapura dan Malaysia,” kata SBY.

Kasus “ekspor asap” ke negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura, bukan kali saja. Pada tahun 1997, ketika kebakaran hutan hebat melanda Indonesia, ekspor asap terjadi di sejumlah negara-negara tetangga se-Asia Tenggara. Dan kejadian semacam itu terus terjadi nyaris setiap tahun.

Namun, kasus kabut asap tahun ini agak berbeda. Pakar lingkungan dari Universitas Riau, Professor Adnan Kasri, menyebut kabut asap tahun ini terparah dalam sejarah. Menurutnya, jika pada tahun 1997 kebakaran hanya terjadi sebagian besar pada kawasan hutan alam, maka pada tahun ini kebakaran juga melanda kawasan gambut dengan tingkat kedalaman hingga mencapai lima meter di dasar.

Yang menarik, seperti diungkapkan oleh Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, titik-titik api penyebab asap itu juga berasal dari wilayah konsensi perusahaan asing.

Menurut Direktur Greenomics Indonesia, Elfian Effendi, di Provinsi Riau saja terdapat 57 perusahaan yang konsesinya terdeteksi memiliki titik api. Pada areal konsesi tersebut, terdeteksi sebanyak 1.106 titik api selama 19-20 Juni 2013. Sebagian besar di areal konsesi HTI dan sawit yang perizinannya di Kementerian Kehutanan.

Ada dua perusahaan yang sejauh ini terdeteksi wilayah konsesinya punya titik api, yakni Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)/APRIL dan perusahaan APP/Sinar Mas. Kedua perusahaan tersebut berkantor pusat di Singapura. Tetapi pemiliknya adalah orang-orang Indonesia yang lebih banyak bermukim di Singapura. Karena itu, ketika pemerintah Singapura ribut soal asap, banyak yang menganggap itu ironis.

Namun, kasus kabut asap yang nyaris terjadi setiap tahun, yang bahkan menyebabkan kita mendapat predikat “eksportir asap”, tidak terlepas dari tata kelola hutan yang sangat berorientasi profit/bisns. Orientasi bisnis itulah yang mendorong alih-fungsi hutan. Hal itu dimungkinkan karena dilegalisasi oleh UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Hingga tahun 2012 lalu, pemerintah telah menyerahkan 25 juta hektar hutan kepada korporasi pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK)-hutan alam dan 9,3 juta hektar untuk korporasi pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Selain itu, ada penyerahan 15 juta hektar untuk hak guna usaha (HGU) bidang perkebunan. Sementara, hingga tahun 2011, ekspansi perusahaan sawit sudah menguasai 8 juta hektar.

Situasi itu telah membawa banyak dampak buruk. Pertama, meningkatnya deforestasi atau penggudulan hutan karena kepentingan bisnis. Aktivitas ini menyebabkan kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati secara massif. Kedua, terjadinya penyingkiran terhadap masyarakat lokal dan adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Banyak kawasan tanah ulayat dirampas paksa oleh perusahaan.

Dengan demikian, dalam kasus “ekspor asap”, kita tidak perlu jauh-jauh mencari pembikin masalahnya. Akar masalahnya ada di pemerintahan SBY sendiri, yakni kebijakan kehutanan yang sangat liberal dan pro-bisnis. Kebijakan kehutanan itu bertolak belakang dengan pasal 33 UUD 1945.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut