“Kabinet Pajangan”

Ada kemungkinan reshuffle kabinet tidak akan memuaskan. Sejumlah menteri yang dianggap bermasalah tidak diganti, melainkan hanya berganti posisi. Selain itu, menteri-menteri yang tidak maksimal menjalankan tugasnya, bahkan tidak kapabel, hanya dijawab dengan menambah wakil menteri.

Di mata publik, menteri-menteri bermasalah mestinya diganti. Sejumlah nama yang sudah tersandung berbagai kasus korupsi, ataupun kinerjanya dikritik luas oleh masyarakat, mestinya tidak diberi tempat dalam formasi baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Akan tetapi, karena sebuah kompromi politik, SBY hanya menukar posisi menteri-menteri bermasalah itu.

Bahkan reshuffle kabinet membawa masalah baru: SBY telah membengkakkan birokrasi dengan menunjuk 19 wakil menteri. Akan terjadi penggemukan birokrasi di kementerian dan sekaligus pembekakan biaya. Padahal, jika kinerja kementerian dianggap kurang berjalan bagus, ada baiknya SBY mencari calon menteri yang pas.

Hal itu menjelaskan kepada kami beberapa hal. Pertama, SBY menjalankan reshuffle tidak sesuai dengan tuntutan publik, yaitu perbaikan kinerja menteri, melainkan sebagai jalur kompromi politik dengan berbagai kekuatan politik.

Dengan menempuh kompromi politik, SBY terlihat memprioritaskan “keamanan kekuasannnya” ketimbang optimalisasi pembangunan dan program kerjanya pemerintahannya. Artinya, reshuffle tidak ada hubungannya dengan antisipasi berbagai persoalan pembangunan dan persoalan rakyat.

Kedua, kabinet yang dibentuk SBY bukanlah kabinet kerja (zaken kabinet), melainkan kabinet pajangan. Para menteri ditunjuk bukan berdasarkan kapasitas dan keahliannya, melainkan untuk memuaskan aspirasi koalisi politik. Akibatnya, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, banyak menteri yang hanya pajangan dan tidak bisa bekerja sebagaimana yang diharapkan.

Ini makin diperjelas dengan penunjukan wakil menteri. Padahal, jika menteri itu memang memiliki kapasitas dan keahlian, maka tentu ia harus mampu menggerakkan organisasinya (kementerian dan departemen) dari pusat hingga dan daerah.

Seharusnya seorang menteri sudah bisa bekerja dengan bantuan para pejabat eselon I yang menduduki posisi direktur jenderal atau sekretaris jenderal kementerian. Akan tetapi, selama ini hal itu tidak pernah berjalan dengan baik. Dalam banyak kasus, pejabat-pejabat tersebut justru tidak difungsikan dengan baik oleh sang menteri, bahkan seringkali diamputasi fungsinya dengan penunjukan staff khusus, jubir dan sebagainya.

Ketiga, SBY seolah menjadi kepala pemerintahan yang “tersandera” oleh kekuatan-kekuatan politik di sekitarnya. Padahal, sebagai pemegang mandat dari rakyat melalui pemilihan langsung, SBY mestinya punya kekuatan untuk mengendalikan koalisi agar sejalan dengan kepentingan bangsa. Bukan sebaliknya.

Padahal, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif seorang presiden. Tidak ada satu kekuatan pun, bahkan mitra koalisi, yang semestinya bisa menghalangi seorang presiden dalam menyusun sebuah kabinet yang benar-benar bisa bekerja dengan baik dan membantu presiden menjalankan program kerjanya.

Kelima, Dengan pola reshuffle yang tak ubahnya “sharing kekuasaan dengan mitra koalisi”, SBY justru nampak memberi ‘celah’ kepada parpol-parpol itu untuk menjadikan kementerian sebagai arena mengumpulkan logistik.

Sikap parpol untuk kekeuh mempertahankan orang-orangnya di kementerian tentu juga dalam kerangka menjaga ‘sumber logistik’. Sehingga, kalaupun ada reshuffle, maka parpol-parpol itu akan berusaha agar orangnya tidak diganti tetapi bertukar posisi.

Kami sejak awal memang tidak percaya bahwa reshuffle kabinet akan mengatasi persoalan bangsa saat ini. Sebab, sejak awal kami sudah menyatakan bahwa pokok persoalan ada pada kepimpinan nasional: kepemimpinan SBY-Budiono gagal memperjuangkan kepentingan nasional dan seluruh rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut