Indonesia Hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 Sudah Tidak Ada

Kamis, 25 April 2013 | 22:11 WIB 0 Komentar | 282 Views

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Republik Indonesia, yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, sudah tenggelam saat ini. Penyebabnya, penyelenggara negara sejak orde baru hingga sekarang telah menghianati cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kesimpulan ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono, di Jakarta, Kamis (25/4/2013). Menurut Agus Jabo, Indonesia sekarang ini sudah sangat jauh dari cita-cita pendiri bangsa dan perjuangan kemerdekaan.

“Indonesia kini adalah negara neokolonial, yang hanya diperuntukkan bagi kemakmuran segelintir pemilik modal. Sedangkan rakyat Indonesia, pemilik sah negeri ini, diinjak-injak dan diusir dari tanah-airnya sendiri,” kata Agus Jabo.

Menurut Agus Jabo, Indonesia yang dicita-cita oleh para pendiri bangsa, yang diperjuangkan oleh pengorbanan nyawa oleh rakyat, adalah negara yang bercita-cita memakmurkan seluruh rakyatnya.

Mengutip pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945—lahirnya Pancasila: “kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua.”

Tetapi kenyatannya sekarang, ungkap Agus Jabo, negara hanya menjadi instrumen segelintir elit berkuasa untuk melayani kepentingan pemilik modal asing. Agus Jabo Priyono menyebut fenomena ini sebagai bentuk nyata dari “neokolonialisme”.

“Hanya segelintir orang yang menikmati kemakmuran, sementara mayoritas rakyat hidup sengsara. Kekayaan alam tidak dipergunakan untuk memakmurkan rakyat, tetapi mengalir ke kantong perusahaan asing,” tegasnya.

Penanda dari tenggelamnya Republik Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, kata Agus Jabo, adalah ditinggalkannya Pancasila dan UUD 1945. Prakteknya penyelenggaraan negara tidak lagi berpijak pada Pancasila dan UUD 1945.

Ia mencontohkan, kegiatan perekonomian nasional mestinya mengacu pada ekonomi konstitusi, yakni pasal 33 UUD 1945. Namun, menurut dia, sekarang ini rezim SBY justru menjalankan perekonomian dengan merujuk pada “Washington Consensus” dan dikte dari lembaga-lembaga imperialis seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.

Mahesa Danu

Tags: , , ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :