Putusan MA Terkait Kasus Anand Krishna Dianggap Cacat Hukum

Jumat, 28 Desember 2012 | 2:36 WIB 1 Komentar | 120 Views

Anand Khrisna

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus yang melilit aktivis lintas agama, Anand Khrisna, dianggap cacat hukum.

“Terkait dengan kasus Anand Krishna, pihak Komnas HAM secara resmi telah mengirimkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua MA RI, Jaksa Agung RI, serta Kapolri,” kata juru bicara Komunitas Pecinta Anand Ashram (KPAA) Prashant Gangtani, melalui siaran pers yang diterima redaksi Berdikari Online, Kamis (27/12).

Dalam surat rekomendasi tersebut, ungkap Prashant Gangtani, pihak Komnas HAM mendesak agar MA dan Kejagung menunda eksekusi Putusan MA RI No. 691 K/Pid/2012 dan memberikan kesempatan kepada Anand Krishna untuk membuktikan ketidak-benaran materiil atas dakwaan yang ditujukan padanya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Komnas HAM atas surat rekomendasi ini. Surat ini memberikan konfirmasi atas indikasi pelanggaran HAM atas Anand Krishna. Salut untuk Komnas HAM yang dengan berani menunjukkan pelanggaran sepanjang persidangan dan kecacatan hukum dari putusan kasasi, sehingga jelas melanggar hukum dan HAM,” kata Prashant Gangtani.

Prashant Gangtani menjelaskan, surat Komnas HAM sepanjanjang enam halaman secara jelas dan tegas menunjukkan adanya pelanggaran hak-hak asasi Anand Krishna selama proses persidangan.

Selain itu, Prashant Gangtani mengingatkan, putusan MA ini dibuat oleh mantan Hakim Agung, Achmad Yamanie, yang telah dipecat MA. Sedangkan Hakim Agung dalam persidangan Anand Khrisna, Zaharuddin Utama, sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) terkait dugaan menerima suap atas kasus lain.

Selain itu, kata Prashant Gangtani, JPU Martha Berliana Tobing juga diduga menipu hakim agung dengan memutarbaikkan identitas seorang saksi ahli pidana menjadi ahli psikiatri.

Kata Prashant, pihak Komnas HAM menemukan banyak sekali indikasi pelanggaran terkait putusan MA tersebut.

Dengan demikian, bagi Prashant, temuan Komnas HAM ini telah memperkuat pendapat sejumlah akademisi hukum, seperti Prof. Nyoman Serikat Putrajaya dari UNDIP, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej dari UGM, Ketua Peradi Yogyakarta Nur Ismanto, mantan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan Dr. IB Surya Dharma Jaya dari UNUD.

“Mereka semua melihat pengabulan kasasi JPU Martha oleh MA atas putusan bebas Anand Krishna sebagai perampasan hak konstitusi dan hak asasi Anand dalam mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan sama di depan hukum,” tegasnya.

Pihak Anand Krishna sendiri telah menyatakan penolakan terhadap putusan kasasi tersebut. Menurut ketua KPAA, Dr Sayoga, pihak Anand Khrisna tidak akan melarikan diri dan melawan hukum.

“Dia justru bertekad menghormati hukum dan mencintai lembaga hukum dengan melawan kesewenang-wenangan oknum penegak hukum yang selama ini telah menyandera lembaga-lembaga hukum,” katanya.

Mahesa Danu

Tags: ,

  • http://twitter.com/purnama529 Sunu Purnama

    Hukum yg terus dipermainkan oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab membuktikan masih belum sepenuhnya hukum dapat menjadi pemberi rasa keadilan dan jaminan kepastian. Saatnya oknum-oknum nakal dibersihkan,ini adalah tanggung-jawab serta kewajiban para penegak hukum utk menjalankan dharmanya. Sebuah tugas yang mulia janganlah dikhianati,sehingga jiwa tidak menderita nantinya.
    Tegakkan keadilan dan kebenaran demi masa depan negara serta masa depan anak cucu bangsa ini.
    Merdeka!

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :