Kemandirian Pemerintahan Desa dan Urgensi UU Desa

Senin, 1 Oktober 2012 | 10:00 WIB 0 Komentar | 394 Views

petani

Desa, sebuah entitas sosial-politik yang memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan negara Republik Indonesia, masih terus berjuang menemukan ‘muara’ dalam perwujudan kemandirian atau otonomi pemerintahannya. Otonomi yang bukan asal otonomi, namun harus membuahkan demokrasi yang bersifat partisipatif dalam pembangunan ekonomi desa secara menyeluruh.

Perjuangan menuntut otonomi desa seakan menemukan hasil ketika spirit otonomi daerah (yang menjadi amanat gerakan reformasi) termanifestasi dalam sebuah undang-undang (UU), yakni UU No.32 tahun 2004. Dalam UU tersebut disinggung pula perihal pemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No.32/2004. Jadi, sebenarnya kini telah ada regulasi yang khusus mengatur desa, namun regulasi itu ada di level PP dan bukan UU.

Definisi desa menurut PP No 72/2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI.

PP itu juga memberikan kewenangan yang cukup besar bagi kepala desa dalam melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan desa. Kewenangan-kewenangan bagi kepala desa tersebut  adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes).

3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

5. Membina kehidupan masyarakat desa.

6. Membina perekonomian desa.

7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pengakuan akan otonomi desa juga ada dalam UU No.32/2004. Dalam UU itu dijelaskan tentang  definisi desa, yakni  suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Basis  pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman,  partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dapat disimpulkan, baik UU No.32/2004 maupun PP No. 72 /2005  itu  memang mengamanatkan adanya desentralisasi kekuasaan bagi pemerintahan  desa. Selain itu, PP 72/2005  juga  melegitimasi peran BPD  sebagai lembaga representatif rakyat desa untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah desa. Tetapi, PP itu tetap memunculkan masalah terkait peran BPD.  PP itu masih memposisikan kewenangan BPD di bawah pemerintah desa. Hal itu tampak pada pasal 29 yang menyebutkan kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sementara itu, bagi Pemerintah Desa,  selain memberikan peluang bagi terwujudnya kemandirian desa, era otonomi daerah juga mensyaratkan kesiapan desa dalam menghadapi beragam tantangan. Pemerintah Desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa dituntut untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya, seperti dalam hal perumusan kebijakan desa seperti Perdes dan APB Desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi desa yang sesuai dengan  kondisi sosio-ekonomi masyarakat  desa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa seperti dalam hal administrasi kependudukan dan kesehatan.

Hanya dengan kesiapan itulah  desa-desa di negeri ini dapat diharapkan bermetamorfosa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Hal ini tampak mudah, mengingat regulasi yang ada telah memberikan otoritas bagi pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya. Namun, pelaksaanaan otoritas itu tidaklah seperti yang diharapkan. Kenyataannya, otoritas kepala desa masih sering terpotong oleh kewenangan pemerintah Kabupaten atau Bupati.  Kini, untuk  mendirikan pasar di desa saja harus ada izin dari pemerintah kabupaten.

Menurut penulis, realitas tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Dan faktor terbesarnya adalah  minimnya  anggaran bagi pembangunan  desa dan belanja pemerintahan desa. Perlu untuk diketahui, sebagian besar dana bagi pembangunan desa berasal dari pemerintahan supra-desa, baik itu Kabupaten maupun pusat. Dana pembangunan desa yang berasal dari internal desa hanyalah pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa dan hasil kekayaan desa yang bersumber dari tanah kas desa dan pasar desa. Dan itu tidaklah mampu meng-cover seluruh kebutuhan pembangunan desa.

Sementara itu,  suplai dana pembangunan desa dari pemerintah kabupaten maupun pusat juga seringkali tidak memadai bagi kepentingan pembangunan desa maupun belanja pemerintah desa. Suplai dana yang berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi hasil pajak daerah itu tidak mampu mencukupi kebutuhan  desa dalam menjalankan pembangunan di segala sektor, karena kebanyakan suplai dana itu hanya ‘sisa-sisa’ penyerapan anggaran yang sebagian besar telah digunakan pihak kabupaten maupun kota.

Namun, tetap saja desa membutuhkan aliran dana dari pemerintahan supra-desa. Sebab, mengandalkan pendapatan asli desa saja tidak akan mencapai hasil pembangunan yang diinginkan, bahkan dalam standar minimum sekalipun. Hal inilah yang sesungguhnya menimbulkan ketidakmandirian desa dalam segala aspek. Ketiadaan alokasi khusus anggaran dari negara untuk desa menyebabkan desa mesti berebut ‘remah-remah’ dana pembangunan yang telah dipakai pemerintahan supra-desa.

Ketidakmandirian dalam aspek lainnya juga terlihat dalam mekanisme pengambilan kebijakan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dalam mekanisme tersebut, pihak desa hanya bisa memberikan usulan-usulan dan aspirasi tertentu guna kepentingan pembangunan desa. Sementara, implementasinya (yang sangat terkait erat dengan pendanaan) harus menunggu ‘kebaikan hati’ pemerintah Kabupaten. Hal ini juga disebabkan ketergantungan desa pada sokongan finansial supra-desa.

Selain itu, hal tersebut itu juga  dipengaruhi oleh  kebijakan   sistem perencanaan  pembangunan  desa  menurut PP No.72/2005.  Dalam  Pasal 63 PP tersebut dijelaskan  bahwa  perencanaan pembangunan desa menjadi  satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Hal ini tentu menyiratkan masih adanya nuansa sentralisasi yang mengingkari hak otonomi desa sesuai dengan keunikan dan karakteristiknya masing-masing.

Interdependensi desa juga tampak pada pengelolaan aset pemerintah Kabupaten yang ada di desa, seperti pasar milik Pemerintah Kabupaten yang ada di desa. Aset tersebut tetap menjadi sumber PAD bagi pemerintah Kabupaten tanpa banyak melibatkan  pihak desa. Sementara bila ingin menggugat hal tersebut, pihak desa tidak memiliki daya tawar yang memadai, karena bagaimanapun tetap membutuhkan suplai  dana dari pemerintah kabupaten.

Berdasarkan kondisi semacam itulah, alokasi anggaran khusus bagi desa dari negara sangat dibutuhkan. Dan yang terpenting, alokasi anggaran ini haruslah berada dalam posisi yang kuat secara hukum. Untuk itu, pengaturan mengenai hal ini haruslah berada di level UU sebagai aturan hukum yang berada langsung dibawah konstitusi (UUD 1945).

Tetapi, UU ini tidak saja mengatur mengenai alokasi khusus anggaran negara bagi desa, melainkan mengatur segala aspek terkait pembangunan pedesaan, seperti kewenangan pemerintah desa, demokratisasi masyarakat desa serta perekonomian desa. Lalu bagaimana dengan regulasi mengenai desa yang telah ada terlebih dulu, yakni PP 72/2005?

Seperti yang kita ketahui, PP  itu  adalah aturan pelaksana dari UU 32/2004 tentang Pemerintah daerah. Secara hirarki, tentu PP itu lebih rendah levelnya dari UU tentang Desa, bila kelak UU ini terbit. Lalu, bagaimana bila UU Desa dipertentangkan dengan UU 32/2004?

Dalam hukum, dikenal azas lex specialis, yang artinya bila ada suatu aturan hukum sederajat bertentangan satu sama lain, maka aturan yang mengatur mengenai hal spesifik itulah yang berlaku. Dalam konteks ini, UU tentang Desa merupakan aturan yang lebih spesifik mengatur domain tertentu (desa) dibanding UU Pemerintah Daerah yang bersifat  general.

Namun, hal yang juga tak kalah penting adalah penguatan demokrasi partisipatif masyarakat desa. Penguatan itu dapat dilakukan melalui penguatan peran lembaga perwakilan formal seperti BPD atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Desa/MPRDes (seperti beberapa usulan dalam pembahasan DPR), maupun diakomodasinya organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun lembaga swadaya  yang tumbuh dari  inisiatif masyarakat desa itu sendiri. Hal ini guna mengontrol jalannya pemerintahan desa sekaligus penggunaan anggaran negara oleh pemerintah desa. BPD haruslah diposisikan sejajar dengan pemerintahan desa.

Dengan demikian, perjuangan mewujudkan  kemandirian pemerintahan desa  harus seiring dengan perjuangan mewujudkan alokasi khusus anggaran negara untuk desa yang diatur dalam sebuah UU. Hal inilah yang seharusnya menjadi concern DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU Desa kini. Tanpa itu, otonomi  yang membuahkan pembangunan dan kesejahteraan desa  akan terhenti menjadi sebatas angan-angan belaka.

Hiski Darmayana, kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumedang dan alumni Antropologi  FISIP Unpad

Tags: , , , ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :