Mahasiswa NTT Tuntut Penyelesaian Persoalan Pendidikan

Selasa, 3 Juli 2012 | 16:36 WIB 1 Komentar | 284 Views

mahasiswa NTT tuntut pendidikan

Ratusan massa aksi Aliansi Rakyat Peduli Pendidikan Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi massa di kantor DPRD NTT, Selasa (3/7/2012). Mereka menuntut penyelesaian berbagai persoalan pendidikan di daerah itu.

Salah satu persoalan yang diungkapkan oleh mahasiswa adalah kejelasan status Program Studi Biologi FKIP Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW). “Ketidakjelasan status itu menyebabkan program studi Biologi FKPIP UKAW tidak terakreditasi oleh Dikti,” ujar Ketua Senat mahasiswa UKAW, Wanandi Kananbu, di Kupang (3/7/2012).

Menurut Wanandi, pihaknya sudah berusaha membahas persoalan ini dengan pihak rektorat di kampus, namun tidak menemukan adanya titik terang. Ia meminta DPRD segera memediasi pertemuan antara pihak rektorat, yayasan, pemerintah dan mahasiswa untuk membahas persoalan ini.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti sistim pendidikan nasional saat ini. Bagi mahasiswa, sistem pendidikan sekarang sangat mementingkan profit (keuntungan). “Pendidikan saat ini sangat mahal. Sudah begitu, hasilnya tidak bermutu dan berkualitas,” katanya.

Mahasiswa juga menganggap penyelenggaraan pendidikan sekarang ini sudah melenceng jauh dari semangat pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Aksi massa ini disambut oleh seorang anggota DPRD, Anselmus Tallo. Ia menjanjikan akan mempertemukan mahasiswa, pemerintah, universitas, yayasan, dan dinas pendidikan setempat.

Aliansi Rakyat Peduli Pendidikan NTT ini merupakan gabungan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Senat FKIP UKAW, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Imala, dan Kemmas.

Alberto Maia

Tags: , ,

  • http://www.facebook.com/wanandi.kabu Wanandi Kabu

    Persoalan dunia pendidikan negeri ini telah ambruk oleh karena berbagai kebijakan pemerintah atau wisdom yang tidak berafiliasi pada kebutuhan rakyat. seperti yang dialami Program Studi Biologi FKIP Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang ini, problematik ini adalah bagian terkecil dari sejumlah persoalan lain misalnya ada sejumlah PTS lain di Koopertis wil. VIII khusunya NTT yang mengantongi masalah izin opersional maupun akreditasi, ini menggambarkan ketidak beresan sistem pendidikan negeri ini. padahal dalam PP 19 Tahun 2005 Badan Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa jika ada progdi yang tidak memiliki atau mengantongi izin operasional dilarang menerbitkan ijasah, sementara ada progdi/fak. tertentu yang tidak punya izin tetapi terus merekrut mahasiswa dan menerbitkan ijasah, dan yang menjadi korban adalah rakyat karena alumni akan dikorbankan dua kali yakni; a). mengeluarkan sejumlah biaya saat kuliah, waktu dan tenaga, b). dikenakan aturan karena mengunkan ijasah palsu (UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS). padahal amanat pembukaan UUD 1945 menyatakan kalau negara wajib mencerdaskan bangsa, bagaimana melakukannya (mencerdaskan bangsa) caranya adalah dengan menggunakan segala potensi sumber daya yang ada seperti suruhan pasal 33 UUD 1945.jika kita meneropong lebih jauh pada kronologi kasus ini yang terjadi sekarang adalah negara berupaya melepas tanggung jawab dan ini telah melaksanakan sebagian agenda neoliberal yakni amanat UU PT.
    jika persoalan ini tidak selesaikan secara serius maka rakyat akan terus menjadi kuli negerinya sendiri, kesenjangan terus terpelihara framenya adalah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin melarat.

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :