Petani Penyangga Abrasi Pertanyakan Korupsi Dana Proyek Mangrove

Senin, 20 Juni 2011 | 17:45 WIB 0 Komentar | 81 Views

Puluhan petani penyangga abrasi air laut menggelar aksi massa guna mempertanyakan kasus korupsi dana proyek penanaman mangrove. Aksi massa digelar di kantor DPRD Lembata dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lembata.

Di kantor DPRD, para petani dan sejumlah aktivis pergerakan membagikan selebaran dan menyerahkan karangan Bungan kepada anggota parlemen. Karangan bunga itu diterima langsung oleh seorang anggota DPRD, Hiyasintus Burin.

Seusai menyerahkan karangan bunga kepada anggota DPRD, para petani melanjutkan aksinya menuju kantor Kejari Lembata. Kali ini para petani menyerahkan peti mati kepada aparat kejaksaan. “Ini merupakan simbol matinya hati-nurani penegak hukum,” ujar Yondris Toulwala saat menyampaikan orasi.

Sasaran aksi selanjutnya adalah Pekuburan Umum Lewoleba. Hadung Boyeng, koordinator aksi, tidak kuasa menahan rasa haru ketika petani mulai menceritakan penderitaan mereka akibat dugaan praktik korup Dinas Kehutanan Lembata.

Mama Maria, 63 tahun, seorang petani mangrove, menceritakan pengalaman dirinya keluar-masuk lumpur hanya untuk mencari anakan bakau. Ia mengaku rela meninggalkan pekerjaan yang lain, karena dijanjikan akan mendapat upah dari pemerintah. Tetapi Mama Maria tidak pernah mendapatkan upah yang dijanjikan itu.

Aksi massa para petani ini menggunakan payung front bernama Front Rakyat Menggugat (FRM). Selain para anggota kelompok tani, front ini juga mendapat dukungan dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Dinas Kehutanan Dituding Memanipulasi Anggaran Proyek

Untuk diketahui, para petani menjadi mitra strategi mitra kerja Dinas Kehutanan dalam proyek penanaman mangrove pola partisipatif dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU). Petani kemudian menanam mangrove seluas 50 hektar yang meliputi lima kecamatan di kabupaten Lembata, yaitu Nubatukan, Ile Ape, Lebatukan, Buyasuri dan Omesuri.

Akan tetapi, sampai proyek itu berakhir, para petani tidak perna mengetahui berapa besaran anggaran proyek itu. “Proyek pengembangan hutan mangrove ini justru dijalankan secara tidak transparan dan terkesan manipulative,” ujar AS Hadung Boleng, jurubicara dari Kelompok Petani Penyangga Abrasi Laut/Darat (Klomppal/D).

Sejak awal proyek itu, para petani sudah mulai mencium adanya ketidakberesan. Salah satunya: ketika petani menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) yang baru, yang isinya sangat berbeda dengan SPKS lama.

Pada SPKS yang lama, jumlah anggaran yang tercantum pada proyek adalah sebesar Rp38.228.000. Sementara pada SPKS yang baru tercantum anggaran Hari Ongkos Kerja (HOK) sebesar Rp 12.000/hari. Jika angka itu dikalikan dengan jumlah petani sebanyak 214 orang, lalu dikalikan lagi dengan 424 hari kerja efektif, maka seharusnya anggaran proyek itu bernilai Rp 1.088.832.000.

Para petani pun mencium adanya bahaya manipulasi dan korupsi. Bukan itu saja, petani juga diminta menandatangani kwitansi pembayaran anakan pohon bakau dan ajir oleh pihak dinas kehutanan. Padahal anakan bakau dan ajir (kayu penyangga) itu bukan dari dinas kehutanan, melainkan usaha petani sendiri.

Padahal, sebagai bentuk komitmen petani terhadap lingkungan, para petani telah menaman mangrove melebihi target proyek. “kami menanam bakau sebanyak 90.000 batang di lahan seluas 15,5 hektar. Itu jauh melebihi target yang ditetapkan,” kata Hadung Boyeng.

Pengungkapan Kasus Korupsi

Front Rakyat Menggugat (FRM) menyatakan kekecewaan besar terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Mereka juga mengaku kecewa dengan sikap politik DPRD yang tidak serius membongkar kasus ini.

Dalam tuntutannya, FRM meminta agar kasus ini dibuka dan diusut kembali oleh pihak Kejari Lembata. Tuntutan serupa juga disampaikan oleh James Faot, Ketua KPW PRD NTT, dalam pidato politiknya di depan massa aksi.

James Faot juga memintar agar KPK segera turun tangan untuk membuka dan memeriksa kembali kasus ini.

Sebelumnya, setelah masyarakat melakukan pelaporan, KPK sempat merekomendasikan kepada Jaksa Agung untuk memeriksa kasus ini. Lalu, pihak Kejaksaan Agung memerintahkan Kejari Lembata untuk menindak-lanjuti laporan petani. Sayang sekali, Kejari tidak menjalankan tugasnya, sedang KPK kemudian menghentikan kasus ini karena asalan ketidakcukupan barang bukti.

Tags: ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :