JRKI: RUU Penyiaran Harus Demokratis

Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) meminta DPR agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran bisa menjadi road map penyiaran Indonesia menuju demokratisasi penyiaran.

Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Jaringan Radio Komunitas Indonesia, Sinam M Sutarno, melalui siaran pers yang diterima Berdikari Online, Selasa (7/2/2012), di Jakarta.

Selain itu, Sinam berharap, UU Penyiaran yang baru bisa menegaskan kembali dan menjamin terwujudnya demokratisasi penyiaran. “Demokratisasi penyiaran mensyaratkan adanya diversity of content dan diversity of ownership,” katanya.

Namun, kata dia, kenyataan menunjukkan bahwa lembaga penyiaran makin memusatkan kepemilikannya, sehingga kontennya juga sangat jauh dari upaya mencerdaskan warga negara.

Ia juga berharap agar UU penyiaran yang baru ini bisa dijalankan dengan baik dan tidak tereduksi semangat dan nilainya. Pasalnya, saat ini lembaga penyiaran komunitas, khususnya radio komunitas, makin termarginalkan.

Sinam pun mencontohkan, dalam kasus pembagian alokasi frekuensi, pemerintah dianggap tidak punya parameter yang jelas.

“Alokasi frekwensi Lembaga Penyiaran Publik 20%, Lembaga Penyiaran Komunitas menyebut 3 kanal (107,7, 107.8 dan 107.9), sedangkan untuk lembaga penyiaran swasta tidak di atur dengan jelas,” ungkap Sinam.

Sinam juga berharap, pembahasan draft RUU penyiaran bisa melibatkan masyarakat luas. “Tidak hanya yang di Jakarta, tapi mereka yang di daerah-daerah pedalaman juga perlu dilibatkan. Ini untuk menjaga keragaman wilayah Indonesia,” tegasnya.

ANNA YULIA

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • pujiono yakena

    Siip…!!! slamat berjuang kawan.

  • Teruslah berjuang…