Jokowi-JK Di Simpang Jalan: Trisakti Atau Neoliberal?

TIDAK bisa dipungkiri, menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014, neoliberalisme sebagai kebijakan ekonomi-politik makin digugat dan dianggap biang keterpurukan bangsa ini.

Situasi itu telah memberi jalan kepada isu-isu kemandirian nasional, baik isu nasionalisme ekonomi maupun kedaulatan politik, untuk tampil di permukaan. Isu anti-neoliberalisme bukan lagi wacana pinggiran, seperti kerap disuarakan aktivis melalui protes jalanan dan bacaan-bacaannya, tapi mulai diadopsi oleh para pengamat, ekonom, dan politisi.

Situasi itu juga disadari oleh dua pasang calon Presiden (Capres) RI yang hendak bertarung di Pilpres 2014, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Meskipun dipoles dengan bahasa yang agak berbeda, tetapi esensinya sama: perlunya kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi. Keduanya mengumandangkan jargon-jargon berbau nasionalisme.

Dalam visi-misi Jokowi-JK dipaparkan tiga kritik mendasar terhadap persoalan bangsa, yaitu: (1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan (3) merebanyak intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Dalam beberapa kampanyenya Jokowi juga menggunakan retorika anti-neoliberal. Saat memilih rumah legenda Betawi, Si Pitung, sebagai tempat deklarasi pencapresannya, Jokowi menyebut itu sebagai simbol “perlawanan terhadap neoliberalisme”.

Dan memang terbukti kemudian. Kekuatan yang dianggap representasi neoliberal, yakni Demokrat/SBY, kehilangan banyak pemilihnya. Di pemilu 2009, partai yang berdiri tahun 2001 ini meraup 21,7 juta atau 20,8 persen. Tetapi di pemilu 2014 partai berlambang bintang segitiga merah putih ini kehilangan nyaris separuh dari suara pemilu sebelumnya.

Boleh dikatakan, pemilu 2004 ibarat persimpangan jalan: antara melanjutkan neoliberalisme atau jalan kemandirian nasional. Dan dua Capres yang bersaing saat itu memilih jalan kemandirian. Hal ini sangat menarik, dan tentu saja bukan kebetulan, bahwa kedua Capres menolak jalan neoliberal.

Pasangan Jokowi-JK sendiri mengusung Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonom, dan berkepribadian secara budaya, sebagai peta jalan untuk mewujudkan visi-misinya: mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Tidak Bergerak Dari Simpang Jalan

Rakyat sudah menjatuhkan pilihan: Pilpres 2014 dimenangi oleh pasangan Jokowi-JK. Tugas memenangkan Trisakti di kotak suara sudah usai, sekarang perjuangannya di lapangan praktek. Seharusnya Trisakti bukan lagi retorika, tetapi sudah mewujud dalam program kerja dan kebijakan-kebijakan.

Sayang, satu semester lebih usia pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan hal itu. Banyak ambisi besar pemerintah, seperti kedaulatan pangan dan energi, tidak didukung oleh rencana kerja dan tindakan yang konkret. Harga kebutuhan pokok, termasuk pangan, tidak terkendali di pasar. Beberapa hari lalu, pemerintah malah menerbitkan izin impor beras sebesar 229.488 ton.

Rencana Jokowi menegakkan kedaulatan pangan juga terlalu disederhanakan menjadi teknis-infrastruktur: perbaikan irigasi, pengadaan benih, penyediaan pupuk, dan lain-lain. Padahal, ada persoalan krisis lahan untuk pertanian. Juga konsentrasi pemilikan tanah di tangan segelintir orang. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengungkapkan, hanya 0,2 persen penduduk negeri ini menguasai 56 persen aset nasional yang sebagian besar dalam bentuk tanah. Sementara 85% rumah tangga petani di Indonesia adalah petani gurem dan petani tak bertanah. Rasio gini kepemilikan tanah di Indonesia meningkat tajam: dari 0,50 (1983) menjadi 0,72 (2003). Tanpa mengubah struktur kepemilikan tanah agar lebih berkeadilan, agenda kedaulatan pangan hanyalah isapan jempol belaka.

Beberapa kebijakan ekonomi Jokowi juga terlanjur membuat kecewa banyak pihak. Seperti kebijakan menghapus subsidi BBM dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Hal serupa terjadi pada tarif dasar listrik, harga gas elpiji, tarif angkutan, dan lain-lain. Padahal, kebijakan menyerahkan barang publik pada mekanisme pasar melanggar konstitusi: pasal 33 UUD 1945.

Banyak langkah ekonomi Jokowi juga terkesan menghindar dari masalah. Masalah di sektor minyak dan gas (migas), misalnya, direduksi menjadi persoalan “mafia migas”. Padahal, tumbuh suburnya mafia dalam sektor migas tidak terlepas dari celah yang diciptakan oleh tata kelola migas yang sangat liberal.

Ditambah lagi, Jokowi masih mewarisi mental buruk pemerintahan sebelumnya, yakni ketergantungan pada investasi asing. Selama satu semester ini, Jokowi aktif mondar mandir ke berbagai negara dan forum internasional untuk merayu investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Sampai-sampai di hadapan para investor asing di World Economic Forum, di Jakarta (20/4/2015), Jokowi mengatakan, “If you have any problem, call me.”

Mimpi Jokowi menyejahterakan rakyat dengan memobilisasi sebesar-besarnya investasi asing juga patut dipertanyakan. Bukankah itu semakin memperkuat kontrol asing terhadap perekonomian nasional kita dan menggilas ekonomi rakyat. Lantas, dimana letak kemandirian ekonomi—salah satu pilar penting Trisakti—seperti dijanjikan oleh Jokowi-JK?

Di sisi lain, pemerintahan Jokowi-JK dirongrong oleh kontradiksi internal. Menteri-menterinya seolah-olah bertindak sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Bahkan pernyataan dan tindakan Menteri sering bertolak-belakang dengan pernyataan Presiden. Jangankan itu, Presiden dan Wapres saja kadang tidak sejalan.

Jadi, walaupun sudah satu semester lebih berkuasa, pemerintahan Jokowi-JK seolah masih di simpang jalan. Belum bergerak ke jalan Trisakti. Sebaliknya, kita menyaksikan adanya tarikan yang besar untuk membawa pemerintahan ini ke jalan neoliberal.

Tantangan Politik

Memenangkan Pemilu belum berarti memenangkan kekuasaan. Dengan memenangi pemilu, Jokowi-JK baru memenangkan kekuasaan eksekutif, itupun belum seluruhnya: aparatus dengan corak berpikir lama masih bercokol dari kekuasaan eksekutif di pusat hingga daerah.

Selain itu, ruang gerak pemerintahan Jokowi-JK juga masih dirintangi oleh aturan main lama, termasuk berbagai regulasi yang diciptakan oleh rezim-rezim neoliberal sebelumnya. Tanpa niat mengubah aturan lama ini, janji Trisakti Jokowi-JK hanya akan berkubang selamanya di lumpur retorika.

Di sisi lain, Jokowi tidak didukung oleh infrastruktur politik yang memadai. Partai pendukungnya sibuk berebut jatah kekuasaan. Lalu, kendati ia memiliki pendukung yang signifikan di basis non-partai, tetapi itu belum terwadahi dengan baik.

Padahal, soal politik adalah soal perimbangan kekuatan. Langkah maju sebuah kebijakan sangat bergantung pada seberapa besar kekuatan politik yang menopang dan memagarinya habis-habisan. Tanpa itu, kebijakan seprogressif apapun bisa berhenti di lembar kertas atau retorika belaka.

Berpeluang Kehilangan Basis Pemilih

Dalam satu semester ini, banyak kebijakan Jokowi-JK yang mengecewakan rakyat. Padahal, rakyat punya ekspektasi besar bahwa pemerintahan ini bisa memperbaiki kehidupan mereka.

Ada dua kebijakan Jokowi-JK yang menohok langsung kehidupan rakyat, khususnya lapis sosial bawah, yaitu kenaikan harga BBM dan gas elpiji. BBM adalah komoditas strategis yang harganya menentukan hampir semua harga barang dan jasa di semua aktivitas ekonomi.

Situasi ekonomi itu sangat memukul ekonomi rakyat, khususnya di lapis sosial bawah, yang notabene menjadi lumbung suara Jokowi-JK pada Pilpres lalu. Tanpa mengatasi dua persoalan itu, Jokowi-JK berpotensi kehilangan dukungan dari rakyat lapis sosial bawah.

Survei Poltracking Institute yang diumumkan pertengahan April lalu membuktikan hal itu. Hasil survei Poltracking Institute menunjukkan, tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintahan (Jokowi-JK dan kabinetnya) tinggal 44 persen. Penyebab keterpurukan dukungan itu, antara lain, adalah keputusan Jokowi-JK menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar.

Kembali Ke Jalan Trisakti

Tidak ada pilihan lain, jika Jokowi-JK konsisten dengan mandat rakyat yang memilihnya, ia harus kembali ke jalan Trisakti. Ini memang bukan pekerjaan mudah. Tetapi Jokowi-JK belum terlambat untuk mulai melaksanakannya.

Pada tahap awal, Jokowi-JK perlu mengkonsolidasikan kembali kekuasaannya. Ini meliputi kabinet dan jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah. Gagasan ‘revolusi mental’ untuk membersihkan mental birokrasi lama, yang lamban, elitis, dan korup, harus benar-benar diterapkan.

Pada tahap selanjutnya, Jokowi-JK perlu menjabarkan gagasan Trisakti ke dalam bentuk program dan rencana kerja yang konkret. Ini didahului dengan pembatalan berbagai regulasi dan aturan yang merintangi agenda Trisakti, seperti puluhan UU yang berbau neoliberal. Berbagai produk rezim lama, seperti proyek MP3EI, juga harus dibatalkan.

Selanjutnya, Jokowi-JK perlu merebut kembali dukungan rakyat. Tetapi hal ini tidak mungkin diraih tanpa mengeluaran kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. Misalnya, Jokowi perlu membatalkan semua kebijakannya yang menyerahkan sejumlah komoditas strategis, seperti BBM, gas elpiji, dan listrik, pada mekanisme pasar.

Selain itu, untuk meraih kembali dukungan rakyat, Jokowi-JK bisa mengusung referendum terkait berbagai Undang-Undang (UU) yang berbau neoliberal. Ini bisa menguatkan posisi politik Jokowi-JK. Sebab, pencabutan UU neoliberal tersebut merupakan kehendak rakyat yang tidak bisa ditolak siapapun.

Kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, dengan bertopang penuh pada investasi asing, harus segera dikoreksi. Bukan saja karena bertolak belakang dengan cita-cita Trisakti, tapi dampaknya sangat dekstruktif pada ekonomi nasional. Sebaliknya, janji Jokowi semasa kampanye tentang tekanan pada pembangunan manusia perlu dikonkretkan dengan memperbesar anggaran untuk investasi sosial.

Lebih lanjut, Jokowi-JK juga harus mengkonsolidasikan semua kekuatan politik, termasuk kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang pro-Trisakti, untuk memenangkan Trisakti. Ini penting untuk memenangkan perimbangan kekuatan dan memastikan dukungan politik luas atas berbagai kebijakannya.

Sebuah konsolidasi politik yang luas, dengan berpijak pada platform Trisakti, akan mengisolir kekuatan-kekuatan reaksioner yang selama ini intensif merongrong pemerintahan Jokowi-JK dengan bersenjatakan isu rasisme dan agama.

Dan saya kira, jika Jokowi-JK tidak mengambil jalan Trisakti, atau malah memunggunginya, nasib pemerintahannya bisa berakhir seperti pemerintahan Joseph Estrada di Filipina. Awalnya, Estrada mendapat dukungan rakyat, khususnya kaum miskin, karena janji-janji populisnya. Namun, ketika berkuasa ia gagal mewujudkan janjinya dan malah terlibat kasus korupsi, sehingga pemerintahannya berakhir tragis: digulingkan oleh people power (kekuatan Rakyat). Semoga Jokowi-JK tidak bernasib demikian!

Rudi HartonoWakil Sekretaris Jenderal Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dan pemimpin redaksi Berdikari Online;

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Kaleksanan Barqi Aji Massani

    Hmm…memakai nama Trisakti Bung Karno untuk meraih mekuasaan