Jokowi-Basuki Dan Tantangan Kedepan

Abu-abu background

Jakarta butuh perubahan. Itulah harapan mayoritas Rakyat Jakarta saat ini. Harapan itu sudah dititipkan pada Jokowi-Basuki. Pasangan ini memang mengusung agenda perubahan melalui slogan “Jakarta Baru”.

Kita tahu, ada ekspektasi besar di balik kemenangan Jokowi ini. Tak sedikit ekspektasi besar ini disertai “ketidaksabaran”. Padahal, membuat perubahan di Jakarta tak semudah membalik telapak tangan. Saya kira, Jokowi-Basuki sangat faham itu.

Jokowi-Basuki memasuki kontradiksi yang tidak bisa dianggap sepele. Di satu sisi, ia didorong oleh sebuah ekspektasi sangat besar. Namun, di sisi lain, ia berhadapan dengan sejumlah tantangan besar.

Banyak orang yang ingin solusi cepat. Yang mereka tahu, ketika kekuasaan sudah ditangan kekuasaan baru, setiap masalah mereka segera dituntaskan. Mereka kadang tidak tahu bahwa sebuah kebijakan politik sangat dipengaruhi oleh politik atau perimbangan kekuatan dalam kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Ada beberapa tantangan real yang bakalan dihadapi Jokowi-Basuki:

Pertama, Mereka harus menyadari bahwa kekuatan mereka (PDIP dan Gerindra) merupakan minoritas di DPRD. Tentunya, DPRD ini bisa menjadi alat status-quo untuk menghalangi proposal/program Jokowi-Basuki.

Kedua, Mereka akan berhadapan dengan mesin birokrasi atau aparatus warisan rezim lama. Anda tahu sendiri, betapa mesin birokrasi itu sangat konservatif, korup, kurang profesional, dan bermental inlader. Jika tidak ada perubahan, atau setidaknya sebuah terobosan, program-program pemerintah bisa kandas di birokrasi lama ini.

Ketiga, Jokowi-Basuki akan berhadapan kekuasaan modal di Jakarta. Beberapa visi kerakyatan Jokowi-Basuki, seperti pembatasan mall/supermarket, akan berbenturan dengan kepentingan modal. Alhasil, Jokowi-Basuki akan berhadapan dengan dua kemungkinan: penentangan keras atau rayuan/bujukan.

Keempat, Jokowi-Basuki juga berpotensi mendapat kesulitan dari pemerintahan pusat yang sangat pro-neoliberal. Sangat mungkin kekuasaan pusat itu merintangi program-program kerakyatan Jokowi-Basuki. Atau, kalau tidak, pemerintah pusat akan mendorong posisi Jokowi-Basuki menjadi moderat.

Kelimat, Jokowi-Basuki berhadapan dengan kompleksitas masalah. Orang sering bilang, Jakarta merupakan gudangnya persoalan di Republik ini. Tanpa adanya sebuah prioritas program, yang langsung menyentuh kepentingan sektor luas rakyat Jakarta, akan sulit menarik dukungan aktif rakyat Jakarta.

Keenam, Jokowi-Basuki berhadapan dengan media yang dikuasai segelintir elit, yang kepentingan mereka bukan menyampaikan informasi tetapi menciptakan kehebohan guna menaikkan rating dan pemirsa/pembaca. Mereka tak sabar untuk mengubah kesalahan kecil menjadi kesalahan besar. Bahkan, mereka tak segan melakukan disinformasi untuk melayani pesanan. Ya, sekarang Jokowi terkesan disukai media. Namun, hal itu bisa berubah kapan saja ketika seseorang sudah di dalam politik.

Hal pokok yang mesti dipikirkan Jokowi-Basuki kedepan adalah bagaimana mengubah imbangan kekuatan agar melapangkan jalan bagi program-program kerakyatannya. Yang terbayang, Jokowi-Basuki memperluas “koalisinya dengan rakyat”. Bahkan, koalisi rakyat itu perlu dipermanenkan dalam bentuk organisasi-organisasi rakyat. Sekalipun, saya menyarankan agar organisasi rakyat tetap dibuat independen dan kritis.

Koalisi rakyat ini tak bisa dimaknai hanya “pendukung Jokowi-Basuki”, tetapi harus menjangkau sektor-sektor luas rakyat Jakarta. Termasuk merangkul mereka yang sebelum ini masih apatis dan skeptis. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:

Pertama, mengintensifkan model “turun ke bawah” atau turba sebagai cara komunikasi politik efektif dan mengetahui keadaan. Jokowi-Basuki tidak perlu menempatkan banyak pembisik di sekelilingnya. Yang terpenting, ia bertatap langsung dengan rakyat, mengetahui persoalan mereka, dan mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Kedua, menyusun sejumlah program, termasuk rancangan legislasi (Perda), yang disusun secara cermat dan menarik minat sektor luas masyarakat. Untuk itu, program itu harus menyentuh kebutuhan rakyat yang paling dirasakan mendesak. Jokowi-Basuki tak perlu terlalu mendengar bisikan lembaga survei, namun lebih baik mendengar langsung dari massa-rakyat. Ini bisa dilakukan melalui dialog-dialog kerakyatan yang digelar secara rutin di seluruh pelosok Jakarta: kampung-kampung, pasar, pabrik, sekolah, pusat-pusat publik, dan lain-lain.

Ketiga, Jokowi-Basuki harus merombak secara total birokrasi korup dan tidak efisien di Jakarta. Slogannya: tak cukup ganti sopir, tapi harus ganti kendaraan. Jokowi-Basuki harus memberi kekuasaan lebih banyak kepada rakyat. Artinya, biarkan rakyat diajari menjalankan kekuasaan di komunitas masing-masing. Pemerintah cukup berperan sebagai fasilitator dan mempersiapkan segala sumber daya yang diperlukan (anggaran, regulasi, tenaga ahli dan lain-lain).

Keempat, memobilisasi massa rakyat dari berbagai sektor sosial, khususnya mereka yang menaruh minat dengan program pemerintah, untuk menekan DPRD yang berpotensi menghambat proposal pemerintah. Mobilisasi massa ini juga penting untuk memberantas lurah dan apparatus pemerintah yang korup dan melakukan penyimpangan. Bahkan, mobilisasi massa ini bisa berguna untuk menekan pemerintah pusat dan kekuatan-kekuatan lain yang menghalangi perubahan.

Kelima, Jokowi-Basuki harus punya media untuk menjadi mulutnya berbicara dengan massa luas. Dengan media itu, Jokowi-Basuki bisa bicara tentang rencana-rencana, hambatan-hambatan, dan capaian-capaian. Karena itu, Jokowi-Basuki harus membangun kerjasama berbasiskan “agenda kerakyatan” dengan media-media independen: Koran-koran pergerakan, radio komunitas, pembuat film independen, dan lain-lain. Ia juga tetap bisa menggunakan jejaring sosial untuk berkomunikasi langsung dengan massa. Mungkin juga perlu membuka “kotak aspirasi” dan “pusat informasi” guna menampung berbagai keluhan dan pertanyaan-pertanyaan.

Jokowi-Basuki telah berhasil meraih dukungan rakyat. Kedepan, ia harus mengubah dukungan itu menjadi “kerja-bersama” alias gotong-royong membangun Jakarta. Artinya, Jokowi-Basuki harus menyakinkan rakyat, bahwa perbaikan Jakarta kedepan memerlukan partisipasi aktif massa-rakyat.

Aditya Thamrinpenggiat di perhimpunan diskusi Praxis Theoria  ([email protected])

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut