Jokowi Dan Konsep “Move People Not Cars”

Jakarta adalah milik kita bersama. Kita semua punya hak secara kolektif untuk hidup dan berkembang di kota ini. Karena itu, kita juga punya hak untuk terlibat menentukan seperti apa pengembangan kota ini.

Namun, Jakarta seakan berkembang menjadi milik segelintir orang. Ruang publik makin menyempit. Sarana publik juga makin banyak yang terprivatisasi. Jakarta bagian pusat sudah dikuasai oleh korporasi. Sedangkan rakyat-nya makin terdesak ke pinggiran.

Jalan raya, yang notabene milik publik, kini telah menjadi ruang aktualisasi privat. Jalan-jalan di Kota Jakarta sudah dikuasai mobil pribadi. Rasio perbandingan antara mobil pribadi dan kendaraan publik sangat timpang, yakni 98% berbanding 2%.

Sementara itu, akibat ketiadaan transportasi publik, motor menjadi pilihan klas menengah ke bawah. Pertumbuhan kendaraan bermotor pun sangat pesat. Setiap tahun pertumbuhan kendaraan bermotor mencapai 10%, sedangkan pertumbuhan jalan hanya 0,01%.

Akibatnya, jalanan menjadi arena kompetisi yang ekstrem. Setiap tahunnya, hampir 1000-an orang kehilangan nyawa di jalanan Jakarta. Dan jumlah kecelakaan bisa mencapai 7.778 kejadian (2011). Artinya, kalau memakai perhitungan kasar, setidaknya ada 21 kecelakaan dalam sehari.

Ironisnya lagi, sebagian besar trotoar di Jakarta tak berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak warung makan, café, butik, toko, dan lain-lain tak punya tempat parkir. Akibatnya, kebanyakan pelanggan mereka memarkir kendaraan di pinggir jalan. Terkadang menguasai trotoar.

Tidak hanya itu, trotoar juga kadang direbut “pengendara bermotor”. Si pejalan kaki pun tersingkir. Akhirnya, sekalipun jarak bepergiannya cukup dekat, orang lebih memilih menumpang bis kota atau menggunakan motor. Terpaksa harus keluar ongkos lagi.

Bercermin dari kenyataan di atas, saya pun sangat setuju ketika Jokowi melontarkan gagasan “Move People Not Car” (menggerakkan orang bukan mobil). Bagi Jokowi, kota yang sehat adalah kota yang banyak pejalan kakinya. “Harus banyak hijauan, trotoar, pedestrian, dan lain-lain,” kata Jokowi.

Disamping itu, Jokowi juga menjanjikan sistem transportasi massal, seperti Mass Rapid Transit (MRT), monorel, dan subway. Untuk beberapa jalur padat, seperti Thamrin, Sudirman, dan Kota, Jokowi mengajukan konsep “Railbus”. Daya angkutnya lebih banyak (300-an orang).

Di samping itu, di daerah atau pusat-pusat perkantoran, seperti di Thamrin, Sudirman, Kuningan, dan lain-lain, akan dibangunkan apartemen atau rumah susun (rusun) murah untuk para karyawan. Dengan begitu, mobilitas orang di jalanan bisa dikurangi.

Saya sangat tertarik dengan program itu. Begitu dilantik sebagai Gubernur, Jokowi sudah membeberkan tiga solusi antisipasi kemacetan: pertama, budaya tertib lalu lintas, yaitu mengubah perilaku masyarakat agar lebih tertib dalam berlalu lintas.

Yang kedua, membangun sarana transportasi massal yang layak, memadai dan nyaman, sehingga banyak warga yang memanfaatkannya. Ini akan dimulai dengan membangun MRT, Monorel, dan Busway.

Ketiga, menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi masalah kemacetan tersebut, seperti pajak parkir yang tinggi, pajak pembelian mobil yang tinggi, pengaturan kendaraan berdasarkan nomor polisi genap-ganjil, dan pengaturan jam kerja.

Saya setuju dengan tiga konsep Jokowi itu. Namun, jika mengacu pada konsep “Move People Not Cars”, maka program yang paling prioritas adalah program ketiga, yakni mengendalikan jumlah kendaraan di jalan. Sebab, tanpa mengendalikan jumlah kendaraan, khususnya mobil pribadi, jalanan tetap akan penuh-sesak. Dengan demikian, orang masih akan malas berjalan kaki.

Dari pengamatan saya, banyak orang menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan bepergian yang tidak penting. Bayangkan, sekedar untuk nongkrong di café, anak-anak gaul di Jakarta tak segan-segan membawa mobilnya. Sudah begitu, sebagian besar café di Jakarta tak punya tempat parkir. Jadilah kendaraan itu menguasai sebagian besar ruas jalan.

Ada juga kasus lain: hanya untuk berbelanja di mini-market, seseorang harus menggunakan mobil. Padahal, jarak antara rumah dan mini-market tak sampai 1 kilometer. Dalam kasus ini, banyak orang melakukan ini, terutama kelompok “Orang Kaya Baru (OKB)”, dalam rangka menunjukkan status-sosial.

Nah, tipikal pengguna mobil seperti di atas tak bisa diharapkan beralih ke mode transportasi massal. Mobil adalah penunjuk status sosial mereka. Karena itu, kemanapun mereka pergi, sekalipun berhadapan dengan macet, akan tetap dibawa. Karena itu, mereka ini harus dihadapi dengan pajak parkir yang tinggi, pajak pembelian mobil yang tinggi, electronic road pricing (ERP), pengaturan kendaraan berdasarkan nomor polisi genap-ganjil, dan lain-lain.

Yang paling efektif, pajak parkir yang dinaikkan. Pendapatan dari pajak parkir on the street di Jakarta masih sangat kecil, yakni Rp 21,8 milyar, pada tahun 2011. Padahal, jumlah kendaraan di Jakarta melimpah-ruah. Selain pajak parkirnya yang terlalu kecil, pengelolaannya juga banyak dikuasai pihak-pihak tidak jelas.

Memang, kalau Jokowi melakukan hal di atas, ia akan berhadapan dengan kepentingan industry otomotif. Penjualan mobil di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2011, angka penjualan mobil mencapai 894 ribu unit, naik 17%dari tahun sebelumnya. Tahun ini, diperkirakan angka tersebut dapat tumbuh menjadi 1 juta unit. Artinya, Indonesia memang merupakan pasar menggiurkan bagi industri otomotif asing.

Di samping itu, Jokowi juga harus membatasi pembangunan jembatan laying dan penambahan ruas jalan tol. Maklum, tahun depan, Kementerian PU akan menambah 6 ruas jalan tol baru di dalam kota Jakarta. Pembangunan enam ruas jalan tol baru itu akan menghabiskan Rp42 triliun.

Bayangkan kalau dana sebesar Rp42 triliun itu dipakai untuk pembangunan transportasi massal? Dalam kasus Solo, Jokowi mengaku, pihaknya membeli railbus itu hanya menghabiskan 16 milyar. Artinya, kalau kita membeli 100 unit railbus, paling-paling menghabiskan Rp 1,6 Triliun. Dan, untuk diketahui, 1 railbus bisa mengangkut 400 orang (100 berarti 40.000 ribu orang).

Anggaran Rp 42 Triliun itu juga bisa dipakai untuk mengembangkan perkereta-apian di Jakarta, pembangunan monorel, dan subway. Artinya, kalau Rp 42 triliun itu dipergunakan untuk transportasi umum, maka itu bisa membantu 90% rakyat. Sebaliknya, kalau Rp 42 Triliun itu dipakai untuk membangun 6 ruas jalan tol, maka itu hanya menguntungkan 10% penduduk Jakarta (pemilik mobil).

Banyak persoalan yang dihadapi Jokowi. Namun, saya yakin, Jokowi punya komitmen kuat untuk mewujudkan konsep “Move People Not Cars”. Akan tetapi, kita jangan hanya menunggu, tetapi harus membantu Jokowi untuk mewujudkannya.

Aditya Thamrinpenggiat di perhimpunan diskusi Praxis Theoria ([email protected])

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut