Jejak Perubahan Haluan Ekonomi Indonesia

Ketika haluan ekonomi Indonesia diputar pasca 1965, dunia sedang menghadapi situasi perang dingin antara Blok Barat melawan Blok Timur. Amerika Serikat, sebagai kiblat blok Barat, sedang gencar menjalankan politik anti-Kiri, sekaligus meluaskan pengaruhnya dalam geopolitik dunia.  David Harvey dalam bukunya “Imperialisme Baru” menyebutkan AS menyediakan perlindungan ekonomi dan militer terhadap elit-elit politik/militer di manapun. Sebagai imbalannya elit-elit ini menjadi sangat pro-Amerika dalam sikap dan tindakan politiknya di negeri mereka sendiri.

Penguasa Indonesia pasca 1965 merupakan bagian dari elit-elit tersebut, yang dengan senang hati telah mengikuti anjuran-anjuran dari modal internasional untuk membuka potensi ekonominya untuk dimasuki (baca: dieksploitasi) oleh modal asing. Prinsip-prinsip perekonomian yang bercirikan sosialisme Indonesia ditinggalkan dan digantikan dengan prinsip yang kapitalistik.

Di tahun 1967 Undang-Undang Penanaman Modal Asing diterbitkan. Di tahun itu juga, pada bulan November, sebuah pertemuan antara perwakilan perusahaan-perusahaan asing raksasa dengan perwakilan pemerintah RI untuk merancang perubahan haluan ekonomi Indonesia diadakan.

Kwik Kian Gie, mengacu pada penelitian beberapa pakar dan jurnalis seperti Jeffrey Winters dan John Pilger, menyebut pertemuan tersebut sebagai tonggak kembali terjajahnya Republik Indonesia. Di sana hadir bos-bos perusahaan Rocklefeller, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, Goodyears, dan lain-lain. Sementara pemerintah Indonesia  diwakili oleh sejumlah pejabat dan ekonom.

Suasana pertemuan itu digambarkan cukup rinci oleh Jeffrey Winters sebagaimana dikutip berikut:

“Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler. Mereka membaginya ke dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan : “ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini”, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.”

Perkembangan selanjutnya setelah pertemuan Jenewa ini sudah diketahui bersama. Perusahaan-perusahaan asing mulai masuk ke Indonesia, terutama menguasai sektor pertambangan. Pinjaman dari luar negeri pun meningkat signifikan, terutama melalui konsorsium multilateral bernama IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia).  Dalam beberapa dekade pembangunan ekonomi Indonesia nyaris sepenuhnya bergantung pada asing. Ada upaya membangun  sektor industri dengan memanfaatkan dana hasil booming harga minyak, tapi industri yang dibangun pun adalah industri subtitusi impor sehingga industri dasar di dalam negeri tidak berkembang.

Ketergantungan terhadap asing dan kerentanan ekonomi yang dibangun orde baru terbukti sangat beresiko saat terjadi krisis antara tahun 1997-1998. Nilai mata uang rupiah anjlok dari Rp. 2.400 sampai menembus 13.000 per dolar AS. Inflasi mencapai 7 persen di bulan Juli 1998. Banyak perusahaan yang dipaksa tutup sehingga terjadi PHK massal. Angka pengangguran terbuka naik dari sekitar 2-3% menjadi 10%. Sementara pengangguran tertutup melonjak di angka 70%.

Mengatasi persoalan ini, International Monetary Funds (IMF) datang dengan rancangan ekonomi berupa liberalisasi besar-besaran di seluruh sektor ekonomi Indonesia. Bila pada masa orde baru perekonomian Indonesia masih setengah liberal, maka pada masa sesudah 1998 perekonomian Indonesia menjadi sepenuhnya liberal, bahkan cenderung liberal ugal-ugalan. Apa indikasinya? Pencabutan subsidi, privatisasi, dan deregulasi merupakan elemen pokok dari liberalisasi tersebut.

Pada masa ini, liberalisasi ekonomi dan politik dengan mengikuti Amerika Serikat sebagai kiblatnya tengah menjadi model yang ditiru hampir di sentero bumi, terutama sejak Uni Soviet runtuh. AS dengan konsep kapitalismenya menjadi kian hegemonik dalam ideologi-politik global.

Apa dampak dari liberalisasi ekonomi tersebut? Beberapa terpenting yang dapat disebutkan, antara lain:  Pertama, perusahaan-perusahaan raksasa asing  yang lebih kuat modalnya dan lebih berpengalaman dalam persaingan global mulai menguasai sebagian besar sektor strategis perekonomian nasional. Kedua, sistem ini tidak membatasi perambahan modal untuk terus berekspansi, melipatgandakan kekuatannya, dan menaklukkan kelompok-kelompok yang lebih lemah. Akibatnya kesenjangan ekonomi antara segelintir yang kaya dan mayoritas yang miskin kian melebar. Data Credit Suisse menyebutkan ketimpangan di Indonesia termasuk yang paling parah, yaitu 1 persen orang terkaya menguasai 49,3 persen total kekayaan. Ssementara 99 persen penduduk membagi 51,7 persen sisanya. Ketiga, komersialisasi di sektor pendidikan dan kesehatan membuat kebutuhan dasar manusia ini menjadi cenderung eksklusif  dengan klasifikasi kualitas seturut biayanya. Keempat, fondasi perekonomian nasional menjadi rapuh karena ketergantungan yang besar pada modal asing, sementara jalannya perekonomian tidak sesuai dengan kebutuhan obyektif dari Bangsa Indonesia untuk memajukan negerinya. Sebagai contoh, sektor pertanian tidak pernah mengalami kemajuan berarti sejak jaman penjajahan sampai sekarang, baik dari segi produktivitas maupun kualitas produknya.

Sampai di sini, sejak 1965, dua kali rancangan haluan ekonomi Indonesia dibuat dan dijalankan; pertama di tahun 1967 oleh perwakilan-perwakilan korporasi asing; kedua, tahun 1998 oleh lembaga keuangan internasional yang juga mewakili kepentingan korporasi  asing. Kedua rancangan tersebut terbukti tidak membawa manfaat kemakmuran bagi rakyat lantaran kepentingan di balik perancangnya bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Tapi saat ini situasi dunia sudah berubah. Perekonomian AS dan sejumlah negara lain beberapa kali dipukul krisis. Banyak gugatan terhadap ekonomi neoliberal bermunculan, baik dari kalangan politisi, akademisi maupun perlawanan langsung dari rakyat yang dirugikan. Hegemoni ideologi-politik Amerika Serikat pun memudar dan kekuatan-kekuatan ekonomi baru disertai pandangan-pandangan alternatif muncul di kancah global.

Situasi ini menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengambil langkah besar memutar kembali haluan ekonominya. Bukan lagi mengikuti rancangan kekuatan-kekuatan modal asing yang terbukti merugikan, melainkan haluan ekonomi yang dirancang oleh bangsa Indonesia sendiri dengan memperhatikan kebutuhan rakyatnya; bukan hanya menguntungkan segelintir orang tapi harus memberi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menjelang pemilu 2019 ini, penting untuk ditegaskan kembali platform politik dari para kandidat pimpinan nasional. Retorika kemandirian yang sering diucapkan para politisi nasional sudah saatnya ditransformasikan menjadi agenda-agenda kongkrit di lapangan kebijakan. Beberapa yang paling mendasar sangat ditunggu, yaitu; menghentikan komersialisasi di sektor pendidikan dan kesehatan, melakukan reforma agraria yang lebih luas, menerapkan pajak progresif, dan melakukan industrialisasi secara merata berbasis potensi bahan baku lokal.

Dominggus Oktavianus, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut