Janji Renegosiasi Yang Setengah Hati

Beberapa waktu lalu, presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji, bahwa kontrak antara pemerintah dengan korporasi-korporasi pertambangan yang beroperasi selama ini, akan dinegosiasikan kembali (renegosiasi). Terutama bagi kontrak-kontrak yang “merugikan” kepentingan nasional.

Kita menangkap ini sebagai sebuah “janji yang mahal” untuk dipenuhi oleh pemerintahan SBY-Boediono. Terkait ini, editorial BO (Sabtu, 4/6) menyampaikan beberapa masalah penting.

Untuk mengangkat kembali dapat disebutkan (1) masalah kedaulatan, antara lain dilihat pada perangkat perundang-undangan yang pro-liberalisasi, baik di sektor pertambangan maupun sektor atau bidang-bidang lainnya, (2) data atau fakta mengenai aset dan kekayaan korporasi tambang, (3) perjanjian mengenai cost recovery yang merugikan negara, serta (4) item-item apa saja yang harus diangkat bila terjadi renegosiasi.

Di samping itu, terdapat alasan lain mengapa kita meragukan niat pemerintah untuk melaksanakan janji ini.

Sebagai sambungan dari pernyataan SBY, Menteri Koordinator Bidang Perkonomian, Hatta Rajasa, menjanjikan renegosiasi dimulai tahun 2014, dan hanya berlaku untuk kontrak pertambangan yang sudah berakhir. Beberapa kali disampaikan arahan agar pihak Indonesia (termasuk rakyat) menghormati “sanctity of contract” (kesucian kontrak).

Pernyataan Menko Perekonomian ini mengandung dua pengertian yang saling berhubungan. Pertama, renegosiasi baru akan dilakukan menjelang berakhirnya, atau bahkan setelah berakhirnya, masa pemerintahan SBY-Boediono. Artinya tidak ada jaminan pemerintahan sekarang akan melaksanakan renegosiasi tersebut.

Kedua, renegosiasi hanya untuk kontrak pertambangan yang telah berakhir di tahun 2014, tidak untuk kontrak yang masih berjalan, seberapa pun itu merugikan kepentingan rakyat dalam jangka panjang.

Patut juga dipertanyakan “kesucian kontrak” yang konon tidak boleh diganggu-gugat itu. Apakah pemerintah lebih menghormati berbagai kontrak yang berhakekat perampokan atas potensi kekayaan alam kita, dibanding menghormati anugrah kekayaan alam dengan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat?

Menurut keterangan pemerintah, rencana renegosiasi ini telah dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Induk Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia; sebuah daftar rencana muluk-muluk sampai tahun 2025 yang tidak jelas bagaimana dapat dilaksanakan.

Lebih jauh, kendati menyebut perlunya pengolahan hasil tambang untuk memberi nilai tambah pada produk tambang, Menko Perekonomian tidak menjamin apapun bagi kemajuan kesejahteraan rakyat. Misalnya, menjamin bahwa perolehan nilai tambah tersebut akan dialirkan untuk biaya pendidikan, kesehatan, atau perumahan bagi rakyat miskin. Justru yang sudah disebut hanyalah bahwa “kantong negara neoliberal” akan terisi.

Bila hal-hal di atas yang terjadi, maka janji pemerintahan sekarang bukanlah sebuah langkah maju, melainkan sekadar pengulangan dari sesuatu sudah dilakukan. Bila mana angin bertiup ke arah isu kedaulatan nasional, maka pernyataan pemerintah pun mengarah ke sana. Terlebih dalam situasi kesulitan ekonomi sekarang yang semakin merisaukan rakyat.

Kenyataan selama ini menunjukkan betapa tidak berdayanya pemerintah ketika berhadapan dengan kekuatan modal korporasi, baik dalam negeri maupun (terutama) luar negeri. Pun dengan segala kritik ini, kita tetap harapkan adanya langkah politik yang nyata, dari pihak manapun, untuk menggalang segenap kekuatan politik dalam rangka persatuan merebut

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut