Janji Mahal SBY

Sesuatu yang tak disangka terjadi saat peringatan Hari Lahirnya Pancasila lalu. Dari tiga tokoh yang berpidato, yaitu Megawati Sukarno Putri, BJ Habibie, dan SBY, ketiganya seolah berlomba-lomba menyingkap praktek neo-kolonialisme di Indonesia.

Megawati berbicara mengenai neo-kapitalisme dan neo-kolonialisme, sedangkan Habibie menyinggung praktek penjajahan gaya baru atau VOC dengan baju baru, kemudian SBY berbicara tentang pengembalian kekayaan alam ke kantong bangsa sendiri.

Dalam pidatonya itu, yang diulang kembali dalam beberapa kesempatan, SBY telah menyetujui untuk meninjau kembali kontrak-kontrak dengan perusahaan asing. Ini sebuah janji politik yang sangat mahal, mengingat bahwa langkah kebijakan SBY selama ini sangat jauh dari hal-hal yang berbau nasionalisme ekonomi atau kontra-imperialisme.

Sekarang ini, dominasi asing di sektor perekonomian memang sangat mengkhawatirkan. Di sektor pertambangan, misalnya, ditaksir kepemilikan asing mencapai 85% hingga 90%. Demikian pula dengan sektor-sektor yang lain, seperti perbankan, telekomunikasi, pertanian, dan lain-lain.

Ada beberapa persoalan sebelum SBY melangkah pada renegosiasi:

Pertama, aspek kedaulatan RI terhadap sumber daya alam. Aspek ini perlu ditekankan oleh pemerintah kepada perusahaan manapun, termasuk dalam sebuah aturan perundang-undangan. Masalahnya, sejak tahun 2001 hingga sekarang, pemerintah Indonesia sudah memproduksi banyak sekali perundang-undangan yang pro-kepada liberalisasi atau membiarkan perusahaan asing bebas mengeksploitasi kekayaan alam kita. Sebut saja: Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas, UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing, UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara (minerba), dan lain-lain.

Kalau pemerintahan SBY tidak berani mengutak-atik atau mencabut seluruh UU tersebut, maka janji renegosiasi kontrak hanya akan menjadi pepesan kosong. Sebab, apa gunanya renegosiasi, kalau pemerintah tidak punya “hak milik” terhadap sumber daya tersebut.

Kedua, data-datang lengkap dan objektif mengenai penerimaan perusahaan asing di Indonesia harus dibuka seterang-terangnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, sehingga seolah-olah sudah benar.

Ketiga, renegosiasi harus juga memperjelas soal biaya “cost-recovery”. Selama ini biaya cost-recovery terus membengkak, sehingga mengurangi keuntungan bagi pemerintah Indonesia.

Keempat, renegosiasi harus mencantumkan item-item kepentingan nasional yang lain, seperti: pemastian adanya transfer atau alih-teknologi, keharusan bagi perusahaan asing untuk mengutamakan domestik, penghargaan dan pelibatan serikat pekerja dalam pengambilan keputusan mengenai produksi.

Dan, apa yang lebih penting lagi, bahwa pendapatan atau keuntungan yang didapat dari eksplorasi sumber daya alam harus dipergunakan untuk membiayai program-program sosial (pendidikan, kesehatan, perumahan, dll) dan pemberdayaan ekonomi rakyat (kredit mikro, dll). Kita tidak mau mendengar bahwa keuntungan itu habis dikorupsi, apalagi jika dipergunakan untuk kepentingan membiayai pilpres 2014.

Kita sangat berharap, apa yang disampaikan oleh SBY bukanlah karena terpancing oleh aura anti-neo-kolonialisme saat pidato Hari Lahirnya Pancasila, melainkan sebuah keputusan yang murni untuk melindungi kepentingan nasional dan seluruh rakyat.

Oleh karena itu, mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh presiden Evo Morales di Bolivia, ada baiknya SBY mengeluarkan dekrit untuk memaksa seluruh perusahaan asing duduk bernegosiasi ulang dengan pemerintah. Jika tidak, ada baiknya pemerintah mengirimkan tentara dan polisi untuk mengambil alih perusahaan tersebut dan mengusir pengusahanya kembali ke negerinya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut