Jangan Tertipu Angka Pertumbuhan Ekonomi

Kalau benar ekonomi nasional sedang tumbuh, maka rakyat seharusnya lebih sejahtera. Maklum, dalam benak kami, pertumbuhan ekonomi itu berarti penciptaan kesempatan kerja penuh (full employment) dan perbaikan kondisi dan tingkat upah pekerja.

Namun, apa yang terjadi dengan ekonomi Indonesia? Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 6% per tahun, namun derajat kesejahteraan rakyat tetap tidak membaik. Angka pengangguran tetap tinggi. Sudah begitu, sebagian besar rakyat Indonesia hidup di sektor informal. Catatan BPS tahun 2012 menyebutkan, jumlah pekerja sektor informal di Indonesia mencapai 68,2 juta orang atau 62,17%. Konon, Indonesia merupakan pemilik pekerja sektor formal terbesar di Asia.

Lantas, apa esensi pertumbuhan ekonomi 6% itu? Ada tiga faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi itu: investasi asing, ekspor, dan konsumsi (pemerintah dan masyarakat). Baiklah, kita coba lihat, seperti apa tiga faktor itu menopang pertumbuhan ekonomi.

Pertama, soal investasi asing. Untuk diketahui, sebagian besar investasi asing di Indonesia jatuh di sektor perkebunan dan pertambangan. Sedangkan investasi asing ke sektor industri pengolahan dan manufaktur sangat kecil. Artinya, target utama investasi asing ini adalah penguasaan bahan mentah. Ini tidak berbeda jauh dengan kolonialisme dulu. Inilah yang mendorong kian dominannya penguasaan modal asing terhadap sumber daya alam (SDA) kita.

Sudah begitu, seperti kita ketahui, penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan dan pertambangan lebih kecil dibanding pengolahan atau manufaktur. Dengan demikian, mimpi bahwa investasi asing akan menciptakan banyak lapangan kerja hanyalah sebuah mitos belaka.

Selain itu, untuk merangsang masuknya investor asing, pemerintah mengkondisikan politik upah murah dan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Alhasil, seperti temuan Indonesian Global Justice (IGJ), daerah-daerah yang diberlakukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)—untuk menarik investasi asing—nilai upah buruhnya lebih rendah. Tak hanya itu, praktek pekerja kontrak dan outsourcing juga lebih massif dilakukan di daerah KEK.

Lebih parah lagi, untuk terus meransang investasi, pemerintah menawarkan berbabagi daya tarik kepada investor, seperti pemberian insentif dan pengurangan pajak. Lagi pula, pemerintah biasanya tak ambil pusing bila korporasi asing melakukan penipuan pajak atau mengemplang pajak. Akibatnya, penerimaan negara pun merosot. Biasanya, untuk menutupi kerugian ini, pemerintah beralih untuk menarik pajak pada sektor usaha di dalam negeri dan rakyat.  Akibatnya, rakyat-lah yang terbebani berbagai jenis pajak.

Kedua, soal ekspor. Pada kenyataannya, sebagian besar ekspor kita masih berupa bahan mentah, seperti batubara, minyak, bauksit, gas, minyak kelapa sawit, dan karet. Ekonomi yang bertumpu pada ekspor bahan mentah tak bermasa depan. Model ekonomi ini malahan menyebabkan kita kehilangan nilai tambah. Di samping, kita juga kehilangan peluang membangun industri olahan, menciptakan lapangan kerja, dan lain-lain. Lebih parah lagi, cadangan bahan mentah dan sumber-daya kita terkuras habis.

Selain itu, seperti dijelaskan oleh ekonom India, Jayati Gosh, kalaupun mau mendorong manufaktur untuk berorientasi ekspor, maka kontribusinya bagi kesejahteraan rakyat juga kecil. Katanya, ketika manufaktor berorientasi ekspor, maka ia harus memperhatikan daya saing. Itu berarti upah buruh harus rendah dan nilai mata uang kita harus lemah di banding mata uang asing.

Ekonomi ekspor juga tak menghasilkan lapangan pekerjaan yang signifikan. Ekspor bahan mentah, misalnya, tak berpontensi melahirkan industri pengolahan untuk penciptaan lapangan kerja. Sedangkan ekspor barang manufaktur, karena ditekan oleh persiangan, dituntut untuk melakukan produksi secara efisien. Artinya, produktifitas tenaga kerja dipaksa meningkat, tetapi jumlah pekerja perlahan-lahan terus dikurangi.

Ketiga, soal konsumsi. Pemerintah mengatakan, konsumsi domestik merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Namun, dari mana datangnya konsumsi domestik itu? Pada kenyataannya, fakta di lapangan menunjukkan, daya beli rakyat terus menurun. Upah riil buruh tidak pernah naik secara signifikan. Sementara, menurut BPS, daya beli petani berdasarkan nilai tukar petani (NTP) juga menurun.

Lantas, dari mana konsumsi rakyat itu? Menurut peneliti Indonesia For Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, konsumsi masyarakat itu sebagai besar berasal dari kredit, khususnya kredit konsumsi, seperti kartu kredit, kredit motor, dan lain-lain. Sudah begitu, banyak bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah, seperti BLT, didapatkan dari utang.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih menyerupai gelembung sabun: cepat membesar, tapi gampang pecah. Di sini, pemerintah lebih banyak mengumbar bombastisme melalui angka-angka yang manipulatif. Mereka tidak pernah menyingkap realitas ekonomi sebenarnya. Padahal, kalau mau jujur, perekonomian nasional kita sekarang ini makin tertelan oleh kapital asing alias neokolonialisme.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut