Jangan Terpaku Pada Figur

mural-Pilkada.jpg

Politik hari ini makin disesaki dengan pertarungan antar figur. Sementara partai politik, juga program politik dan ideologi perjuangannya, semakin terkesampingkan.

Ini sebetulnya bukan fenomena baru. Sejak beberapa pemilu terakhir, pengaruh figur memang lebih dominan ketimbang partai. Kita bisa mengambil Partai Demokrat sebagai contoh. Partai ini baru didirikan pada tahun 2001, lalu disahkan sebagai parpol kontestan pemilu pada tahun 2003, tetapi langsung muncul sebagai partai dominan.

Pada pemilu tahun 2004, Demokrat menempati urutan ke-5 (7,45%). Juga sukses menempatkan SBY sebagai Presiden. Kemudian, pada pemilu tahun 2009 lalu, Demokrat tampil sebagai pemenang (20,4%). Tanpa menapikan adanya peran “tangan-tangan tak terlihat” di balik kemenangan Demokrat, tapi pengaruh figur SBY juga mempercepat popularitas dan perluasan partai ini.

Fenomena serupa juga dialami oleh partai-partai lain yang baru muncul, seperti Hanura (Wiranto), Gerindra (Prabowo Subianto), Nasdem (Surya Paloh), dan PKPI (Sutiyoso). Di sini, partai tidak lagi lahir dari inisiatif sekelompok aktivis politik yang punya basis ideologi dan cita-cita politik yang sama. Sekarang justru kebalikannya: figur-lah yang melahirkan dan membesarkan partai.

Bagi kami, ada tiga faktor utama yang mendorong fenomena ini makin menguat. Pertama, warisan kebijakan “massa mengambang” era Orde Baru yang melarang berbagai kegiatan politik berbasis massa ideologis dan berbasis politik kelas.

Politik massa mengambang ini menciptakan jarak antara massa dengan kegiatan politik sehari-hari. Hanya sekali dalam lima tahun, yakni pemilu, rakyat diberi kesempatan untuk mengekspresikan politiknya. Tetapi, itupun dilakukan di bawah tekanan dan paksaan untuk memilih partai tertentu. Akibatnya, pilihan politik massa pun sangat dibatasi. Dalam situasi itulah peranan tokoh panutan sangat menentukan bagi pilihan politik massa.

Pasca reformasi memang tercipta ruang politik yang agak bebas. Namun, ruang itu keburu dikooptasi oleh [pendukung] pasar dengan tatanan masyarakat non-politis-nya. Sementara partai-partai yang berdiri pun sangat identik dengan tokoh panutan tertentu, seperti PDIP (Megawati), PBB (Yusril Ihza Mahendra), PKB (Gus Dur), PAN (Amin Rais), dan lain-lain.

Kedua, menguatnya kekecewaan rakyat terhadap partai politik dan perilaku politisi. Situasi ini didorong oleh dua hal yang berlangsung secara berbarengan: satu, kegagalan partai politik merespon dan mengartikulasikan kehendak politik rakyat; dua, propaganda massif dan intensif kaum liberal untuk menjauhkan rakyat dari politik.

Kekecewaan massa terhadap parpol–bahkan terhadap politik itu sendiri–mendorong mereka beralih ke sosok tokoh. Bagi mereka, inilah pilihan politik paling aman. Jika panggung politik mulai diisi dengan orang bersih, jujur, dan siap bekerja, di situ tersingkap ada ‘politik harapan’. Begitulah kira-kira harapannya.

Ketiga, menguatnya peran media [juga lembaga survei] dalam mengonstruksi citra seorang figur politisi. Seorang tokoh bisa muncul, bahkan menonjol, karena terus-menerus diberitakan dan dipoles dengan citra yang positif. Sekalipun apa yang digambarkan oleh media belum tentu sesuai dengan kenyataan.

Masalahnya, politik yang makin mengarah ke figur ini menciptakan banyak kerawanan. Pertama, dunia politik kita makin disesaki dengan politisi instan. Hanya dengan bermodalkan popularitas dan dukungan finansial, seseorang sudah bisa terjun ke politik. Ia tidak perlu berdarah-darah menimba pengalaman politik dari bawah, mulai dari menjadi pengurus partai di tingkat terendah hingga menjadi pengurus partai di tingkat pusat.

Kedua, melemahkan keberadaan organisasi politik, terutama parpol. Sekarang tokoh-lah yang mendirikan parpol. Bahkan, nasib parpol ditentukan oleh elektabilitas dari sang tokoh. Akibatnya, parpol-parpol sekarang ini hampir tidak ada yang berbasis massa dan tidak punya kader-kader ideologis. Salah satu bukti bahwa sekarang ini parpol krisis kader adalah ketidakmampuan mereka menyediakan kader-kadernya untuk menjadi saksi parpol-nya di pemilu.

Ketiga, seorang figur atau tokoh bisanya mengandalkan karisma sebagai daya tarik politiknya. Lebih parah lagi kalau pemimpin karismatik ini menggunakan pendekatan irasional untuk memikat massa, seperti kepercayaan terhadap satrio piningit atau ratu adil. Selain itu, politik yang menonjolkan dominasi figur cenderung melahirkan politik patronase dan klientalisme.

Keempat, kepercayaan berlebihan–atau lebih tepat keterbuaian–massa terhadap seorang pemimpin kharismatik bisa berakibat fatal, yakni rakyat melihat tokoh tersebut layaknya ratu adil yang bisa menyelesaikan segala hal secara sendirian. Artinya, keterbuian massa terhadap pemimpin karismatik justru berpotensi mematikan inisiatif massa untuk menjadi protagonis perubahan.

Masalah bangsa ini sangat kompleks. Untuk menyelesaikannya butuh sebuah gerakan politik massa dan partisipasi politik massa. Tidak bisa mengandalkan seorang tokoh sendirian. Di sini, kemunculan tokoh karismatik mungkin penting dalam melecut kebangkitan harapan massa untuk perubahan. Tetapi, sang tokoh harus menyadari bahwa dukungan massa itu harus diubah menjadi gerakan terorganisir; harus diwadahi dalam organisasi politik.

Lebih penting lagi, politik kita jangan hanya diramaikan dengan perang bintang (figur terkenal), tetapi yang mendesak sekarang ini adalah perang gagasan mengenai Indonesia masa depan. Salah satu persoalan bangsa kita sekarang ini adalah kemiskinan imajinasi. Kemiskinan imajinasi ini bisa sedikit diatasi, antara lain, dengan memberikan ruang demokrasi bagi semua gagasan politik dan ideologi untuk menghamparkan visi mereka mengenai Indonesia masa depan.

Artinya, sekarang ini kita tidak hanya butuh pemimpin karismatik, yang bersih dan jujur, tetapi juga pemimpin sanggup membangkitkan 230 juta rakyat Indonesia untuk berani bermimpi mengenai Indonesia yang lebih baik.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut