Jam Malam Dan Kuasa Patriarki

Man-woman

JAM malam (avondklok), yaitu larangan berada dan berkegiatan di luar rumah di malam hari pada jam tertentu, biasanya hanya diberlakukan saat terjadi perang atau situasi kacau yang tidak terkendali.

Namun, baru-baru ini jam malam juga diberlakukan dalam situasi damai. Tepatnya di Ibukota Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Banda Aceh. Walikota Banda Aceh yang kebetulan perempuan,  Hj Illiza Saaduddin Djamal, mengeluarkan instruksi yang membatasi keberadaan dan aktivis perempuan di malam hari.

Instruksi itu membatasi aktivitas perempuan pekerja pada tempat wisata/rekreasi/hiburan, penyedia layanan internet, kafe/sejenisnya, dan sarana olahraga, hingga pukul 23.00 WIB. Sementara aktivitas anak di bawah umur dan perempuan umum dibatasi hingga pukul 22.00, kecuali mereka bersama keluarga dan/atau suami.

Aturan itu kontan menuai kontroversi. Banyak pihak yang bersuara mempertanyakan aturan itu. Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan urgensi aturan tersebut. Sementara Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise, menganggap aturan itu bersifat diskriminatif.

Tetapi Pemkot Banda Aceh punya dalih sendiri. Menurut Walikota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal, aturan yang mulai berlaku efekti sejak tanggal 4 Juni lalu itu justru untuk melindungi kaum perempuan. Menurut Illiza, perempuan yang bekerja hingga larut malam, terutama di tempat hiburan, merupakan bentuk eksploitasi dan merugikan kaum perempuan. Kondisi itu, kata dia, juga membuka ruang terjadinya pelecehan terhadap perempuan.

Barangkali aturan ini memang punya tujuan yang mulia, yaitu melindungi kaum perempuan. Tetapi titik tolak aturan ini berasal dari corak berpikir atau anggapan sosial yang salah dalam melihat dan memposisikan perempuan.

Pertama, perempuan selalu dilihat sebagai subjek sosial yang lemah dan kurang berdaya. Anggapan semacam ini selalu meragukan kemampuan perempuan dalam membawa diri dan menjaga dirinya dalam pergaluan sosial. Karena anggapan itu, pergaulan sosial selalu dilihat sebagai ruang yang berbahaya bagi perempuan.

Sebaliknya, mereka selalu menganggap ruang yang paling aman bagi perempuan adalah di dalam rumah, di bawah lindungan suami atau bapaknya. Tetapi anggapan itu berlawanan dengan fakta. Data yang dikumpulkan organisasi perempuan di Aceh yang tergabung dalam jaringan pemantau Aceh justu menyebutkan, dari 581 kekerasan terhadap perempuan di Aceh, 66 persen diantaranya terjadi di dalam rumah tangga.

Anggapan perempuan lemah dan tidak berdaya ini juga menegasi sejarah perempuan Aceh itu sendiri. Sejarah sudah mencatat, Tanah Rencong melahirkan banyak sekali pahlawan perempuan. Sebut saja diantaranya: Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Pocut Baren, dan Pocut Meura Intan.

Selain itu, kerajaan-kerajaan Aceh di masa lampau juga silih-berganti diperintah oleh perempuan. Negeri yang dijuluki “Serambi Mekah” ini juga pernah punya panglima perang perempuan yang gagah-berani, yakni Laksamana Malahayati atau Keumalahayati. Belum lagi kisah heroik Laskar Inong Balee dalam menghalau kolonialisme.

Kedua, mereka melihat kerentanan perempuan mengalami pelecehan seksual karena berada di luar rumah, terutama di malam hari. Maka dalam anggapan mereka, jika perempuan dibatasi di dalam rumah, maka peluang terjadinya pelecehan sangat kecil.

Jadi, anggapan ini mempersoalkan kehadiran perempuan di ruang publik, entah sekedar bermasyarakat ataupun bekerja. Bukan melabrak konstruksi sosial yang memposisikan perempuan sebagai objek pemenuhan seksualitas.

Saya kira, anggapan ini sangat kental bau patriarkinya. Patriarki adalah konstruksi sosial dan ideologis yang mengukuhkan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Superioritas itu mewujud dalam kontrol terhadap tubuh, tingkah laku (perangai), dan peran perempuan.

Dalam masyarakat patriarkal, tubuh perempuan hanya diposisikan sebagai alat reproduksi, alat pemuasan (seksual dan kerja pelayanan lainnya), dan barang kepemilikan. Karena itu, keinginan laki-laki untuk memiliki banyak istri bukan hanya karena dorongan nafsu seksual, tetapi juga wujud dari ambisi ideologis untuk menunjukkan kuasa dan superioritas.

Perlu diketahui, Family (familia) berasal dari kata “famolus”, yang berarti budak domestik (rumah tangga). Dan familia berarti jumlah budak yang dimiliki oleh laki-laki dalam rumah tangganya. Istilah ini muncul dalam masyarakat Romawi untuk menunjukkan tatanan sosial yang mengukuhkan kekuasaan laki-laki selaku kepala keluarga atas istri, anak-anak, dan budak-budaknya (Lihat: Friedrich Engels, Asal-Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi, dan Keluarga, Kalyanamitra, 2004).

Konstruksi sosial ini juga menempatkan perempuan hanya sebagai ‘petugas’ rumah tangga (domestik). Perempuan dipisahkan dari ruang dan produksi sosial. Tugas perempuan sekedar untuk reproduksi, mengurus anak, melayani suami, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya.

Dalam konstruksi sosial ini, perempuan yang baik adalah mereka yang mau menjalankan tugas-tugas domestiknya dengan sukarela, bersenang-hati, tanpa protes. Perempuan cukup duduk manis di rumah menunggu suami pulang mencari nafkah dan melayani dengan sebaik-baiknya.

Ketiga, aturan jam malam itu tidak berusaha mencari tahu latar belakang sosial dan ekonomi kenapa perempuan harus bekerja di luar rumah hingga larut malam. Padahal, banyak perempuan terpaksa bekerja hingga larut malam karena tekanan ekonomi dan kemiskinan.

Kapitalisme memang cukup ‘berjasa’ dalam mengiring perempuan keluar rumah untuk terlibat dalam produksi sosial. Namun, ini bukan tanpa motif. Kapitalisme membutuhkan perempuan sebagai tenaga kerja yang bisa dibayar murah.

Kenapa bisa demikian? Dalam masyarakat yang masih dicekoki patriarki, pencari nafkah utama adalah suami, sedangkan istri hanya diposisikan sebagai ‘pencari nafkah tambahan’. Ini membawa konsekuensi dalam pengupahan: upah buruh laki-laki lebih banyak dibanding upah buruh perempuan karena adanya komponen tunjangan keluarga (istri dan anak). Sementara buruh perempuan, sekalipun sudah menikah alias sudah berkeluarga, tetap dianggap buruh lajang.

Anggapan perempuan hanya sebagai ‘pencari nafkah tambahan’ sangat berkesesuaian dengan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Dengan posisi sebagai ‘pencari nafkah tambahan’, perempuan paling banyak mengisi pekerjaan tidak tetap. Sebuah data dari FSP Kahutindo (2007) mengungkapkan, hampir 80 persen buruh kontrak, harian lepas, dan borongan adalah buruh perempuan.

Tetapi ada juga fakta lain dibalik aturan diskriminatif semacam ini. Menurut Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, seorang guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, banyak peraturan diskriminatif terhadap punya dimensi kelas. Maksudnya, peraturan itu hanya menyasar dan mengorbankan perempuan dari kelas sosial tertentu, yakni kelas bawah.

Ia mencontohkan pada Perda di Tangerang. Dalam kasus itu, kebanyakan yang terjaring dalam razia adalah perempuan miskin yang sedang berada di luar rumah karena bekerja atau beraktivitas. Sementara perempuan kelas menengah ke atas, kendati beraktivitas di luar rumah hingga larut malam, tetap terbebas dari razia karena berada di dalam kendaraan pribadi.

Pertanyaannya kemudian, kenapa akhir-akhir ini makin banyak regulasi atau aturan yang mendiskriminasi perempuan? Pendapat saya: pertama, politik sebagai ruang pertarungan kepentingan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut publik masih minim dengan partisipasi politik perempuan; dan kedua, gagasan dominan yang mencekoki isi kepala pemangku kekuasaan, baik laki-laki maupun perempuan, masih kental diwarnai oleh patriarki dan fundamentalisme.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut