Jalan Kaki ke Jakarta, Ini Tuntutan Petani Jambi

BUMI, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi nyatanya, Pasal 33 tersebut hanya indah di dalam kitab UUD 1945. Realitanya masih banyak rakyat yang tak bisa hidup tenang di tanah air ini.

Hal itu dialami oleh Petani Jambi dan Suku Anak Dalam (SAD). Meski sudah berpuluh tahun berjuang, tanah mereka tetap saja dirampas oleh korporasi Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan Sawit milik Malaysia dan Singapura.

Tanpa lelah, ribuan petani ini terus melakukan perlawan. Perjuangan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, aksi massa maupun dialog di tingkat Kabupaten, di kantor Gubernur, hingga berjalan kaki ribuan kilo meter dari Jambi menuju Istana Negara serta berkemah berbulan-bulan lamanya di depan kantor Kemenhut, pada 2014 lalu. Tapi apa daya, perjuangan tersebut terus kandas.

Sampai sekarang tanah yang menjadi hak Petani tersebut masih dikuasai oleh Korporasi Perkebunan Sawit maupun HTI. Bahkan ada beberapa petani yang malah meninggal, akibat tindak kekerasan.

Kali ini, perjuangan tersebut digelorakan kembali. Ribuan petani Jambi yang terdiri dari Perwakilan Suku Anak Dalam dan Petani Jambi dari 4 Kabupaten akan kembali menuntut haknya. Rabu besok (16/3/2016), mereka akan menduduki kantor Gubernur Jambi dan kembali melakukan aksi jalan kaki dari Jambi ke Jakarta pada keesokan harinya.

Ada beberapa lembaga yang akan disasar oleh para petani ini. Diantarnya Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KATR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Menkopulhukam dan Istana Negara. Lalu apa tuntutan para petani ini?

Disampaikan oleh Koordinator Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945), Alif Kamal, setidaknya ada empat tuntutan para petani ini.

Pertama, meminta agar Presiden Jokowi untuk segera menyatakan Darurat Agraria dengan membentuk Dewan Nasional/Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria yang berpedoman pada konstitusi Pasal 33 UUD 45 dan UUPA No 5/1960.

Kedua, meminta Menteri LHK untuk segera merealisasikn SK Pencadangan HTR di Kunangan Jaya II Batanghari seluas 4.587 Ha sesuai surat usulan Bupati Batanghari per 10 Desember 2014 dan di Mekar Jaya IV Sarolangun seluas 3000 Ha sesuai dengan usulan Bupati Sarolangun per 22 Oktober 2014 yang berkonflik dengan PT Agronusa Alam Sejahtera dan PT Wanakasita Nusantara .

Selain itu, Menteri LHK juga diminta segera merealisasikan HTR di Dusun Kunangan Jaya II seluas ± 2.300 Ha dan di RT 20, RT 21, RT 37 RT 38 Dusun Kunangan Jaya I Batanghari seluas 2009 Ha sesuai dengan surat Menteri Kehutanan RI nomor S.92/VI/BUHT/2013 tanggal 30 Januari 2013 yang berkonflik dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia.

“Selanjutnya, Menteri LHK juga harus meninjau ulang SK Penetapan Taman Nasional Berbak dengan mengembalikan tanah dan perkampungan warga yang diserobot oleh Taman Nasional Berbak sesuai dengan surat rekomendasi Bupati Tanjung Jabung Timur,” tambahnya.

Alif melanjutkan tuntutan ketiga adalah mengembalikan areal seluas 3.550 Ha milik Suku Anak Dalam sesuai Surat Intruksi Gubernur Jambi Tanggal 7 Mei 2013.

Dan keempat, pemerintah diminta menindak dan mengadili PT Asiatic Persada yang melakukan perambah kawasan hutan (HPT) maupun pejabat pemerintah yang melegalkan perambahan tersebut.

“Laksanakan Reforma Agraria, Tanah untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegas Alif.

Tedi CHO

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut