“Jabar Penghasil Beras Nasional, tetapi Banyak Petaninya Penerima Raskin…”

Jawa Barat masuk tiga besar Provinsi penghasil beras di Indonesia. Ironisnya, banyak petaninya justru menjadi penerima bantuan beras sejahtera (Rastra/Raskin).

“Dari sekitar 47 juta penduduk Jabar, sebanyak 2,2 juta diantaranya akan menjadi penerima Rasta,” kata Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Jawa Barat, Arham Tawarrang, saat berorasi di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (12/2/2018).

Aksi yang digelar oleh seratusan massa aksi yang tergabung dalam Posko Menangkan Pancasila Jawa Barat ini menyoroti nasib petani Jawa Barat dan kebijakan pemerintah pusat mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam.

Menurut Arham, kendati Jabar menjadi lumbung beras nasional, dengan sekitar 3 jutaan rumah tangga yang bergantung pada pertanian, ternyata kesejahteraan petani di Jabar sangat memperihatinkan.

“Seperti dicatat BPS Jabar tahun 2016, kantong kemiskinan tertinggi di Jabar justru di pedesaan, yakni 1.726.733 orang atau 11,80 persen,” ungkapnya.

Dia mengatakan, kemiskinan petani di Jabar disebabkan oleh penguasaan lahan yang sangat sempit. Dari 3 jutaan rumah tangga petani di Jabar, sebanyak 75,14 persen atau sekitar 2,3 juta rumah tangga adalah petani gurem.

“Dengan luas lahan minim, tentu sulit mengharapkan petani bisa hidup sejahtera,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, keuntungan dari usaha pertanian makin tipis, bahkan cenderung merugi, akibat harga jual gabah yang lebih rendah ketimbang biaya produksi.

Arham mengungkapkan, sejak akhir Januari hingga Februari ini harga gabah di Jabar terus turun.

“Harga gabah pada akhir 2017 mencapai 5.800 per kg. Saat ini harga gabah GKP berkisar Rp 4.500-4.800 per kg, sehingga ada penurunan Rp 1.000-1.300 per kg,” paparnya.

Kondisi itu, kata dia, akan diperparah oleh keputusan pemerintah mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam sebesar 500 ribu ton.

“Kebijakan ini tentu memukul petani Jabar dan seluruh Indonesia yang tengah menyiapkan panen raya,” tegasnya.

Kang Dewa, seorang petani dari Sumedang yang turut serta dalam aksi ini, menyatakan kekhawatirannya pada beras impor yang akan membanjiri pasaran.

“Kalau beras impor datang, harga akan turun. Petani akan merugi,” tuturnya.

Karena itu, dia berharap pemerintah menghentikan kebijakan impor beras dan lebih fokus untuk menyerap beras dari petani dalam negeri dengan harga yang sesuai.

Aksi Posko Menangkan Pancasila Jabar dimotori oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Tani Nasional (STN), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Dalam aksi ini, perwakilan Posko Menangkan Pancasila menyerahkan penyerahkan pernyataan sikap kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Jabar.

Hasbullah

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut